DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Perda No 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Ketentuan yang diubah adalah 1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 7A 2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 5 Pasal yaitu Pasal 20A, 20B, 20C, 20D dan 20E 3. Ketentuan Pasal 21 diubah 4. Ketentuan Pasal 22 diubah 5. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 12 Pasal yaitu Pasal 22A, 22B, 22C, 22D,22E, 22F, 22G, 22H, 22I, 22J, 22K, 22L 6. Ketentuan Pasal 28 diubah dan disisipkan satu pasal yaitu Pasal 28A 7. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 32 A 8. Diantara Bb XIII dan Bab XIV disisipkan satu bab yakni bab XIIIA 9. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 42a

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintahan Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara komprehensif terpadu, proporsional, efektif, dan efisien; 2
c.bahwa pengaturan tentang pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah belum dapat berjalan secara komprehensif terpadu, proporsional, efektif, dan efisien dikarenakan kurang detil pengaturannya sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 3
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 4
13.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduse, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
14.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 23);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang- undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Peneglolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK Dan BUPATI GRESIK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. 5 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 9) diubah sebagai berikut:
1.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Pemerintah daerah selain mentapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, juga mnyusun dokumen Rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah;
3. c.pemanfaatan kembali sampah;
4. d.pemilahan sampah;
5. e.pengumpulan sampah;
6. f.pengangkutan sampah;
7. g.pengolahan sampah;
8. h.pemrosesan akhir sampah; dan
9. i.pendanaan.
(3)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
(4)Muatan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada:
1. a.target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap;
2. b.target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 6
3. c.target penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
4. d.kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
5. e.pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
6. f.pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk pengolahan sampah; dan
7. g.kebutuhan penyediaan dana yang ditanggung pemerintah daerah dan masyarakat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk sebagaiman dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C, Pasal 20D, dan Pasal 20E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

a.menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
b.menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 20B

(1)Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
1. a.menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
2. b.menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
3. c.menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang. 7
(2)Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
(3)Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
(4)Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 20C

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

a.menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
b.menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
c.menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 20D

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan sejenisnya yang tidak ramah lingkungan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

a.menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan sejenisnya yang tidak ramah lingkungan; dan
b.melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik dan sejenisnya yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, pelaku usaha dan/atau konsumen. 8

Pasal 20E

(1)Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah pengelolaan sampah.
(2)Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sosialisasi;
2. b.kampanye;
3. c.talk show;
4. d.kegiatan Ilmiah;
5. e.membentuk kader-kader pengelolaan sampah ditiap-tiap RW atau Desa dan Kelurahan sebagai pelopor langsung yang terjun di masyarakat dalam pengurangan sampah; dan
6. f.kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik.
(3)Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(4)Pembentukan kader-kader pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada orang, lembaga, dan/atau badan yang melakukan
1. a.inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
2. b.pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
3. c.pengurangan timbulan sampah; dan/atau
4. d.tertib penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2)Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada orang, lembaga, dan/atau badan yang melakukan:
1. a.pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
2. b.pelanggaran tertib penanganan sampah. 9
(3)Insentif diberikan oleh pemerintah daerah dengan cara:
1. a.pemberian penghargaan;
2. b.pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
3. c.pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
4. d.penyertaan modal daerah; dan/atau
5. e.pemberian subsidi.
(4)Disinsentif diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan cara:
1. a.penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
2. b.denda dalam bentuk uang.
(5)Pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 22

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

a.pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
b.pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
c.pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
d.pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
e.pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 10
1. 5.Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 12 (dua belas) Pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 22F, Pasal 22G, Pasal 22H, Pasal 22I, Pasal 22J, Pasal 22K, dan Pasal 22L, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh:
1. a.setiap orang pada sumbernya; dan
2. b.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
(2)Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mudah terurai;
3. c.sampah yang dapat digunakan kembali;
4. d.sampah yang dapat didaur ulang; dan
5. e.sampah lainnya.
(3)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
(4)Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.
(5)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
1. a.jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 11
2. b.diberi label atau tanda; dan
3. c.bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 22B

(1)Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
(2)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
1. a.TPS;
2. b.TPS 3R;
3. c.TPA; dan/atau
4. d.alat pengumpul untuk sampah terpilah.
(3)Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau TPA pada wilayah permukiman.
(4)TPS, TPS 3R dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
1. a.tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit (dua) jenis sampah, organik dan unorganik;
2. b.luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
3. c.lokasinya mudah diakses;
4. d.tidak mencemari lingkungan; dan
5. e.memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS, TPS 3R dan/atau TPA diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 5 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7A

Pasal 20A

Pasal 20B

Pasal 20C

Pasal 20D

Pasal 20E

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 22A

Pasal 22B

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7A

Pasal 20A

Pasal 20B

Pasal 20C

Pasal 20D

Pasal 20E

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 22A

Pasal 22B

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010