DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok:Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan meliputi: a. perencanaan; b. perlindungan nelayan; c. pemberdayaan nelayan; d. sumberdaya ikan; e. pendanaan; dan f. partisipasi masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mengacu ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, pemerintah daerah berwenang melindungi dan memberdayakan nelayan kecil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
11.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, Dan Peningkatan Sumber Daya Ikan Dan Lingkungannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 635);
14.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);
15.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Repubvlik Indonesia dan Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1398);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 3 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pemerintahan daerah dalam urusan perikanan di Kabupaten Gresik.
6.Perlindungan nelayan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.
7.Pemberdayaan nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan yang lebih baik.
8.Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
9.Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan
10.Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
11.Nelayan Pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
12.Nelayan Buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
13.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14.Pelaku Usaha adalah orang-perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan yang berkedudukan di Indonesia.
15.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem perikanan.
16.Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
17.Komoditas perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
18.Asuransi Jiwa adalah perjanjian antara nelayan dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
19.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial nelayan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
20.Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan berdasarkan kearifan lokal.
21.Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) adalah

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan;
h.keberlanjutan;
i.kesejahteraan;
j.kearifan lokal; dan
k.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan bertujuan untuk:

a.menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
b.memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
c.meningkatkan kemampuan kapasitas dan penguatan kelembagaan nelayan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
d.menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
e.melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
f.memberikan dukungan dalam rangka perlindungan hukum dan keamanan di laut sesuai kewenangan yang ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan meliputi:

a.perencanaan;
b.perlindungan nelayan;
c.pemberdayaan nelayan;
d.sumberdaya ikan;
e.pendanaan; dan
f.partisipasi masyarakat.

Pasal 5

(1)Pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk :
1. a.Nelayan Kecil; dan
2. b.Nelayan Tradisional sepanjang memiliki mata pencaharian melakukan penangkapan ikan untuk kehidupan sehari-hari.
(2)Selain nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan dan pemberdayaan juga diberlakukan kepada keluarga nelayan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
3. c.potensi lahan dan air;
4. d.rencana tata ruang wilayah;
5. e.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.kebutuhan sarana dan prasarana;
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
8. h.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
9. i.jumlah Nelayan.
(3)Untuk penentuan jumlah Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, Pemerintah Daerah wajib mencantumkan pekerjaan nelayan di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
(4)Dalam hal pekerjaan nelayan belum dicantumkan dalam pencacatan administrasi kependudukan, maka dapat digunakan Kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) sebagai kartu identitas nelayan.
(5)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
1. a.rencana pembangunan nasional;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
4. d.rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memuat kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
2. b.pemeliharaan sumberdaya ikan
3. c.sarana Usaha Perikanan;
4. d.jaminan kepastian usaha;
5. e.jaminan risiko Penangkapan Ikan;
6. f.jaminan keselamatan; dan
7. g.fasilitasi dan bantuan hukum.
(3)Strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.kemitraan usaha;
4. d.penyedia fasilitasi terkait akses pembiayaan dan permodalan ke lembaga keuangan;
5. e.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
6. f.penguatan kelembagaan.

Pasal 8

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan tingkat pusat dan tingkat Provinsi.
(2)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

BAB V

PERLINDUNGAN NELAYAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas perlindungan nelayan.
(2)Perlindungan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(3)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana usaha perikanan.
(2)Prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.prasarana penangkapan ikan; dan
2. b.prasarana pengolahan dan pemasaran.
(3)Prasarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
1. a.stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan;
2. b.pengelolaan tempat pelelangan ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan yang ada di daerah.
3. c.jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
4. d.alur sungai dan muara yang masuk dalam kewenangan pemerintah daerah;
5. e.air bersih; dan
6. f.tempat penyimpan berpendingin dan/atau pembekuan.
(4)Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.tempat pengolahan ikan;
2. b.tempat penjualan hasil perikanan;
3. c.jalan distribusi; dan
4. d.instalasi penanganan limbah.
(5)Nelayan wajib ikut serta memelihara prasarana perikanan yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…