DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang memuat perubahan sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 4 diubah; 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah; 4. Ketentuan Pasal 6 diubah; 5. Ketentuan Pasal 7 diubah; 6. Ketentuan Pasal 13 diubah; 7. Ketentuan Pasal 14 diubah; 8. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah; 9. Ketentuan Pasal 16 diubah; 10. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A; 11. Ketentuan Pasal 17 diubah; 12. Ketentuan Pasal 19 diubah; 13. Ketentuan Pasal 21 diubah; 14. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21A; 15. Pasal 22 Dihapus; 16. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab VIIIA; 17. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 22A; 18. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dilakukan sebelum ditetapkannya peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sehingga beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 542);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 21 Nomor 96);
12.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
5.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya dan dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan dokumen dan/atau data yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9.Pemohon Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
13.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan meliputi masalah hukum baik secara litigasi maupun secara non litigasi.
(3)Bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penanganan perkara:
1. a.pidana;
2. b.perdata; dan/atau
3. c.tata usaha negara.
(4)Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.
  1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan dan telah terakreditasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, dapat dilakukan kerja sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila diperlukan.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Bupati dapat mendorong terbentuknya Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan dan terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam melakukan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang meliputi secara litigasi maupun non litigasi di Daerah sesuai ketentuan.
(2)Pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.
(4)Dalam melakukan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

6.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk mendapatkan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum untuk masyarakat miskin secara tertulis atau lisan dengan melampirkan :

a.fotokopi identitas diri yang sah dan masih berlaku;
b.kartu, surat, dan/atau dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang menerangkan bahwa pemohon bantuan hukum adalah masyarakat miskin dari instansi pemerintah, Lurah, dan/atau Kepala Desa dimana pemohon bantuan hukum berdomisili sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan; dan
c.uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi Pemohon Bantuan Hukum.
1. 7.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Permohonan bantuan hukum untuk masyarakat miskin diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. sesuai ketentuan.
(2)Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh Pemohon Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya dengan melampirkan surat kuasa.

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Permohonan yang diajukan secara lisan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan oleh Pemberi Bantuan Hukum, untuk kemudian ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon.
(2)Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila yang diajukan dinilai belum lengkap.
(3)Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib memenuhi permintaan tersebut.
(4)Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi, maka permohonan tersebut dapat ditolak.

9.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.
(2)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas diri, yang sah dan masih berlaku serta kartu, surat, dan/atau dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang menerangkan bahwa Pemohon Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin dari instansi pemerintah, Lurah, dan/atau Kepala Desa dimana Pemohon Bantuan Hukum berdomisili sesuai kewenangan yang berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b, Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.
(3)Dalam hal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, Instansi Pemerintah, Lurah dan/atau Kepala Desa sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan wajib mengeluarkan identitas diri yang sah serta, kartu, surat, dan/atau dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk keperluan penerimaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

10.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Apabila permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban atas kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada pemohon.
(2)Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum wajib memberikan surat kuasa khusus kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Surat kuasa khusus pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.
(4)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

11.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…