DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang penanggulangan human immunodeficiency virus dan acquired immuno deficiency syndrome yang dimaksudkan untuk menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi penularan HIV dan meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan situasi efidemik HIV tingkat Daerah;

c.menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi; dan
d.menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kemampuan.

(3)Tugas dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara berperan serta secara aktif dalam usaha penanggulangan HIV dan AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV dan AIDS.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana upaya penanggulangan yang bermutu dan terjangkau dalam menyelenggaraan layanan kesehatan untuk menanggulangi HIV dan AIDS.
(2)Ketentuan mengenai fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 19

BAB XII

PELATIHAN, PENYULUHAN, DAN PENDAMPINGAN

Pasal 28

(1)Pelatihan diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan Tenaga Kesehatan dan/atau Pendamping ODHA dalam menanggulangi HIV dan AIDS yang berkualitas.
(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

(1)Penyuluhan kepada masyarakat dapat diselenggarakan di dalam gedung dan/atau di luar gedung.
(2)Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 30

(1)Pendampingan kepada ODHA dan OHIDHA dilakukan untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi di masyarakat dan agar ODHA bisa hidup secara mandiri dimasyarakat.
(2)Pendampingan kepada ODHA dan OHIDHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara intensif.
(3)Pendamping sosial ODHA dan OHIDHA dapat berasal dari KDS, sesama ODHA, pekerja sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau tenaga kesehatan/paramedis kesehatan. 20

BAB XIII

MITIGASI DAMPAK

Pasal 31

(1)Mitigasi dampak merupakan upaya untuk mengurangi dampak kesehatan dan sosial ekonomi bagi ODHA.
(2)Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat secara sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan mitigasi dampak sosial ekonomi ODHA dan keluarga dengan cara:
1. a.memberikan jaminan kesehatan;
2. b.menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. c.menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
4. d.mengikutsertakan ODHA dan keluarga dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial ODHA.

BAB XIV

KONSELING DAN TES HIV

Pasal 32

(1)Dinas bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan layanan khusus konseling penanggulangan HIV dan AIDS di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan tes HIV.
(2)Dalam hal terdapat indikasi terjangkit HIV dan AIDS, tenaga kesehatan dan/atau konselor meminta secara aktif kepada konseli untuk melakukan tes HIV.

Pasal 33

(1)Dinas memberikan konseling penanggulangan HIV dan AIDS kepada pasangan calon pengantin secara cuma- cuma dengan bekerja sama dengan instansi terkait. 21
(2)Dinas dapat menyediakan tes HIV untuk pasangan calon pengantin sesuai hasil konseling dan atas permintaan secara suka rela dari masing-masing pasangan calon pengantin.

Pasal 34

(1)Pemerintah Daerah dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia bertanggung jawab dalam penanggulangan HIV dan AIDS bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia melalui konseling penanggulangan HIV dan AIDS.
(2)Calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan layanan khusus konseling penanggulangan HIV dan AIDS di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan tes HIV.
(3)Layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara aktif oleh tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya.
(4)Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meminta secara aktif kepada calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia untuk melakukan tes HIV.
(5)Calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan tes HIV.

BAB XV

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 35

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n yang ditujukan untuk menunjang upaya penanggulangan HIV dan AIDS. 22
(2)Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian dan riset operasional di bidang:
1. a.epidemiologi;
2. b.humaniora kesehatan;
3. c.pencegahan penyakit;
4. d.manajemen perawatan dan pengobatan;
5. e.obat dan obat tradisional;
6. f.biomedik;
7. g.dampak sosial ekonomi;
8. h.teknologi dasar dan teknologi terapan; dan
9. i.bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan dan juga dapat melakukan kerja sama dengan institusi, perguruan tinggi, dan/atau lembaga penelitian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN

Pasal 36

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap semua upaya yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
1. a.menyediakan informasi dan pelayanan kesehatan yang aman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV;
2. b.melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV; 23
3. c.dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
4. d.meningkatkan mutu tenaga Kesehatan dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB XVII

KERJA SAMA

Pasal 37

(1)Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota lain berupa kegiatan khusus penanggulangan HIV dan AIDS.
(2)Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi bidang kesehatan, komunitas populasi rawan risiko, atau dunia usaha, untuk bermitra aktif dengan Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan HIV dan AIDS.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…