DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Peraturan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dibuat kebijakan terkait penerapan manajemen pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh pengelola kebijakan di daerah. Oleh karena itu, Peraturan Bupati ini memuat pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Gresik. Dalam Peraturan Bupati Gresik ini mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akses terhadap pengetahuan di lingkungan Perangkat Daerah. Peraturan ini juga menetapkan kebijakan internal dan alokasi anggaran untuk mendukung manajemen pengetahuan SPBE. Selain itu, peraturan ini memberikan kepastian hukum dalam penerapan manajemen pengetahuan SPBE di Kabupaten Gresik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, salah satu bentuk pengelolaan manajemen pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pembuatan kebijakan terkait penerapan manajemen pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh pengelola kebijakan di daerah,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
11.Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 58);
12.Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 28); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum untuk penerapan manajemen pengetahuan SPBE di Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan kinerja pegawai dan Perangkat Daerah;
2. b.meningkatkan efisiensi dari pemanfaatan sumber daya pengetahuan di Daerah;
3. c.mempercepat akses terhadap pengetahuan Perangkat Daerah;
4. d.mendorong pengembangan inovasi dan perubahan positif;
5. e.memperkecil dampak risiko dari penurunan atau hilangnya pengetahuan dari Perangkat Daerah akibat mutasi dan pensiun pegawai; dan
6. f.meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan proses bisnis dalam SPBE.

BAB III

PENGETAHUAN

Pasal 3

(1)Pengetahuan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori terdiri atas:
1. a.pengetahuan eksplisit; dan
2. b.pengetahuan implisit.
(2)Pengetahuan eksplisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengetahuan yang sudah didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk nyata pada suatu media tertentu berbentuk teks, gambar, suara, dan/atau audio visual yang dapat diakses dan dipahami oleh orang lain.
(3)Pengetahuan implisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengetahuan yang masih berada dalam pikiran individu sebagai hasil dari pengalaman dan/atau proses pembelajaran.

Pasal 4

(1)Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditransformasikan melalui proses :
1. a.sosialisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan implisit ke pengetahuan implisit melalui diskusi atau berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk menghasilkan pengetahuan baru;
2. b.eksternalisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan implisit pada setiap orang ke dalam bentuk pengetahuan eksplisit dan menyimpannya dalam suatu media tertentu yang memungkinkan untuk dikelola, diakses, dan didiseminasikan;
3. c.kombinasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan yang mengombinasikan berbagai pengetahuan eksplisit yang berbeda untuk menghasilkan pengetahuan eksplisit baru; dan
4. d.internalisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan eksplisit ke pengetahuan implisit pada setiap orang.
(2)Pemerintah Daerah mendorong terjadinya transformasi pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE.

BAB IV

STRATEGI IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

Pasal 5

Kerangka kerja manajemen pengetahuan SPBE digunakan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan manajemen pengetahuan SPBE dalam kegiatan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Komponen kerangka kerja manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:

a.pembangunan budaya berbagi dan meningkatkan pengetahuan SPBE;
b.penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE; dan
c.pembentukan struktur pengelola manajemen pengetahuan SPBE.

Pasal 7

(1)Pembangunan budaya berbagi dan meningkatkan Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan menyesuaikan nilai-nilai budaya di Daerah.
(2)Pembangunan budaya berbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berbagi pengetahuan antar setiap orang atau kelompok yang dimanfaatkan bersama untuk kepentingan organisasi.
(3)Pembangunan budaya meningkatkan pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong pola pikir yang berorientasi pada pemecahan masalah, pembangunan kompetensi setiap orang, dan peningkatan kinerja organisasi yang dibutuhkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
(4)Dalam pembangunan budaya berbagi dan meningkatkan pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibutuhkan :
1. a.Kepemimpinan digital dengan kriteria:
  1. 1.memiliki komitmen dalam mengelola pengetahuan;
  2. 2.mampu memberikan arahan kebijakan yang jelas dan mudah dipahami;
  3. 3.mampu memberikan dukungan secara konsisten dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan organisasi terkait SPBE; dan
  4. 4.mampu membangun kepercayaan dan mendorong pola pikir serta budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif.
2. b.sistem penghargaan terhadap kontribusi aparatur sipil negara dalam:
  1. 1.pembangunan basis pengetahuan SPBE;
  2. 2.berbagi pengetahuan SPBE; dan
  3. 3.berpartisipasi dalam memecahkan masalah dan menciptakan pengetahuan baru SPBE.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diterapkan dengan berpedoman pada:
1. a.siklus manajemen secara umum meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan perbaikan; dan
2. b.siklus manajemen pengetahuan meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi.
(2)Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu menggunakan teknologi dan sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE yang terpusat dan terintegrasi.
(3)Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya, dan disesuaikan dengan proses bisnis Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pembentukan struktur pengelola manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terintegrasi dengan tim koordinasi SPBE di Daerah.

Pasal 10

(1)Ekosistem manajemen pengetahuan SPBE merupakan suatu tatanan utuh yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya pengetahuan SPBE yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan.
(2)Ekosistem manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai komponen pelaku dan subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan sekitarnya.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…