DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Perubahan pada Pasal 60, penyisipan Pasal 93A, perubahan pada Lampiran I dan Lampiran VII.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930)sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
19.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Fasilitas Parkir Untuk Umum;
20.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013, (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 20);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 23);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang- undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik :

a.Nomor : 18 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 18);
b.Nomor : 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2), diubah sebagai berikut :
1. 1.Pasal 60 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1)Objek retribusi tempat rekreasi dan olah raga berupa pemanfaatan pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah :
1. a.kawasan wisata Makam Sunan Giri, meliputi; Makam Sunan Giri, Sunan Prapen, Patilasan Kedaton Giri yang berada di desa Giri, Klangon dan Sidomukti;
2. b.kawasan wisata Makam Maulana Malik Ibrahim yang meliputi; Makam Malik Ibrahim, Makam Pusponegoro, Makam Raden Santri, Makam Nyi Ageng Pinatih yang berada di Desa Gapuro Sukolilo, Kelurahan Bedilan dan Kebungson;
3. c.kawasan Wisata Siti Fatimah Binti Maimun yang meliputi Situs Leran termasuk fasilitas penunjang Kepariwisataan yang berada di Desa Leran;
4. f.kawasan wisata Wahana Ekspresi Seni dan Olah raga KT Posponegoro; dan
5. g.gedung Olah Raga Raden Kromo Wijoyo Sidayu, dan Stadion Gunung Lengis.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, pihak swasta.
(4)Dispensasi dari kewajiban pembayaran atas retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah:
1. a.Tamu Negara;
2. b.Tamu Dinas; dan
3. c.Pengurus Makam dan penduduk setempat.
  1. 2.Diantara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 93 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3.Lampiran I angka Romawi III Pemakaian Kendaraan/Alat-Alat Berat dan angka Romawi IV Pemakaian Jasa laboratorium Jalan, diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
4.Lampiran VII diubah sehingga Lampiran VII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 17 Februari 2015 BUPATI GRESIK, ttd Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si Diundangkan di Gresik pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK, ttd Ir. MOCH. NADJIB, MM Pembina Utama Madya NIP. 19551017 198303 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 051- 11/2015 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 051-11/2015 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Berdasarkan Pasal 108 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa golongan retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Substansi perubahan dalam Peraturan Daerah ini, yang hanyamengatur mengenai penambahan beberapa objek dan perubahan besaran tarif retribusi jasa usaha. Objek retribusi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk dalam jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 127 huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penambahan terhadap beberapa objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Peraturan Daerah ini terkait dengan banyaknya pengunjung dan pengguna fasilitas pada beberapa objek kawasan wisata dan tempat olahraga yang ada di Kabupaten Gresik serta penambahan fasilitas fasilitas pada beberapa objek kawasan wisata dan tempat olahraga tersebut. Untuk itu dibutuhkanpengelolaan fasilitas pada beberapa objek kawasan wisata dan tempat olahraga tersebut sehingga akan menambah peningkatan penerimaan daerah melalui retribusi daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 93

A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi. Pasal II Cukup jelas. LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR : 11 TAHUN 2015 TANGGAL : I. PEMAKAIAN KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT NO. JENIS ALAT BERAT TARIF RETRIBUSI/HARI KETERANGAN

1.Excavator kapasitas 35 ton Rp. 1.000.000,00 - Tidak termasuk biaya Operator, Bahan bakar minyak, dan mobilisasi. - 1 hari = 8 jam
2.Bulldozer kapasitas 110 Hp Rp. 1.000.000,00 3. Three wheel roller kapasitas 6-8 ton Rp. 350.000,00
4.Baby roller kapasitas 0,5 ton Rp. 350.000,00
5.Truk tronton kapasitas 20 ton Rp. 1.000.000,00
6.Dump truck kapasitas 6 ton Rp. 350.000,00
7.Ponton kapasitas 8 ton Rp. 800.000,00
8.Tandem roller kapasitas 3 ton Rp. 500.000,00
9.Compressor kapasitas 1000 Bar Rp. 500.000,00 II. PEMAKAIAN JASA LABORATORIUM JALAN NO. JENIS OBYEK RETRIBUSI SATUAN TARIF 1 2 3 4 1 Pekerjaan Jalan

a.Penyondiran ringan Titik Rp. 400,000
b.DCP Titik Rp. 60,000
c.Benklemen been Titik Rp. 30,000
d.Test pit ( CBR ) lapangan Titik Rp. 60,000
e.Kepadatan lapangan titik Rp. 40,000
f.Pemboran mesin tanah Titik Rp. 60,000
g.Pemboran mesin batu Meter Rp. 90,000
h.CBR Lapangan Titik Rp. 70,000
i.Kadar air dg karbit (alat Spedy) Sekali Uji Rp. 50,000
1. 2.Pengujian aspalt keras
a.Penetrasi Sekali Uji Rp. 30,000
b.Titik Lembek Sekali Uji Rp. 25,000
c.Dektalitas Sekali Uji Rp. 30,000
d.Titik nyala Sekali Uji Rp. 30,000
e.Berat jenis Sekali Uji Rp. 20,000
f.Kelekatan aspalt terhadap agregrat Sekali Uji Rp. 20,000
g.Kehilangan berat Sekali Uji Rp. 30,000
h.Penetrasi setelah kehilangan berat Sekali Uji Rp. 30,000
i.Viskosistas Sekali Uji Rp. 30,000
j.Kelautan Sekali Uji Rp. 25,000
1. 3.Pengujian aspalt beton
a.Ekstrasi Sekali Uji Rp. 60,000
b.Core driil Sekali Uji Rp. 70,000
c.Berat isi campuran Sekali Uji Rp. 20,000 d. Uji basah dan kering campuran tanah dan semen yang di padatkan Sekali Uji Rp. 50,000 4 Pengujian Test Benda Beton
a.Kuat tekan kubus Sekali Uji Rp. 40,000 b, Kuat tekan cyinder Titik Rp. 30,000
c.Kuat tekan dengan hammer test Sekali Uji Rp. 5,000
d.Core boring beton Sekali Uji Rp. 300,000 5 Pengujian Agregat
a.Abrasi test Sekali Uji Rp. 30,000
b.Gradasi Sekali Uji Rp. 30,000
c.Berat jenis penyerapan agregate kasar Sekali Uji Rp. 30,000
d.Berat jenis penyerapan agregate halus Sekali Uji Rp. 30,000
e.Berat isi Sekali Uji Rp. 20,000
f.Kadar lumpur Sekali Uji Rp. 20,000
g.Sound Nest test agregate kasar Sekali Uji Rp. 160,000
h.Sound Nest test agregate halus Sekali Uji Rp. 160,000
i.Mix design ( agregate A, B, C ) Sekali Uji Rp. 180,000
j.Sand equivalent Sekali Uji Rp. 50,000 Sekali Uji Rp. 20,000 6 Pengujian Tanah Bahan Jalan
a.Kadar air Sekali Uji Rp. 20,000
b.Berat Jenis Sekali Uji Rp. 20,000
c.Atlerberg LL/PL/PL Rp. 30,000
d.Analisa Saringan Sekali Uji Rp. 20,000
e.Pemadatan standar Sekali Uji Rp. 60,000
f.Pemadatan Modified Sekali Uji Rp. 75,000
g.CBR. Standart Sekali Uji Rp. 75,000
h.CBR. Modified Sekali Uji Rp. 80,000
i.Kuat geser langsung Sekali Uji Rp. 40,000
j.Kuat tekan bebas Sekali Uji Rp. 40,000
k.Kelulusan air ( tekan konstan ) Sekali Uji Rp. 40,000
l.Konsolidasi tanah satu dimensi Sekali Uji Rp. 70,000
m.Sumur uji / parit uji Meter Rp. 350,000 n. Klasifikasi tanah dan tanah mengandung agregat untuk konstruksi jalan raya Sekali Uji Rp. 20,000 BUPATI GRESIK, ttd Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…