DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Mengubah Ketentuan Lampiran I angka V Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa harga bahan kimia, tarif dasar listrik, dan air, telah mengalami kenaikan, sehingga mempengaruhi biaya operasional pengujian di laboratorium, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah, Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 3 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323); 5
21.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 11);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Ketentuan Lampiran I angka V Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) yang telah diubah beberapakali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik:

a.Nomor 18 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 18); 6
b.Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2); dan
c.Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 51). diubah sehingga Lampiran I angka V berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 23 Desember 2019 BUPATI GRESIK, Ttd. Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si Diundangkan di Gresik pada tanggal 23 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK Ttd. ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19720411 1991011 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 402-11/2019 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (2), ayat (3), dan ayat

(4)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa golongan retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Dalam Peraturan Daerah ini hanya akan mengatur perubahan terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan. Perubahan terhadap Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan dilakukan dalam bentuk:
1. a.penghapusan beberapa uraian/rincian objek retribusi;
2. b.penambahan uraian/rincian objek retribusi yang baru; dan
3. c.perubahan tarif atas beberapa beberapa objek retribusi. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa usaha, mengatur 5 (lima) uraian/rincian retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan, antara lain:
  1. 1.pengujian air limbah industri, rumah sakit, domestik, hotel, air laut, air badan air/sungai;
  2. 2.pengujian air bersih, air minum, air kolam renang, air pemandian umum;
  3. 3.pengujian sedimen limbah padat;
  4. 4.pengujian parameter; dan
  5. 5.pengujian udara ambien. Adapun materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini, disamping akan mengatur mengenai tambahan dan penghapusan beberapauraian jenis pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan di laboratorium lingkungan pada UPT Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, juga akan mengatur mengenai perubahan besaran tarif atau peninjauan atas besaran tarif yang 8 sebenarnya sudah harus dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 diundangkan. Dengan perkataan lain bahwa untuk melakukan penyesuaian tersebut, maka penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan harus dilakukan peninjauan secara periodik paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan peninjauan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan belum pernah dilakukan sejak diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013, padahal penyesuaian tarif seharusnya sudah dilakukan karena harga bahan kimia, tarif dasar listrik, dan air telah mengalami kenaikan, sehingga mempengaruhi biaya operasional pengujian di laboratorium. Sehubungan dengan pelaksanaan peninjauan atas tarif retribusi ini bersifat tentatif dan membutuhkan waktu yang sangat singkat, maka peninjauan atas tarif retribusi sebenarnya cukup ditetapkan dengan Peraturan Bupati, namun karena adanya penghapusan dan penambahan beberapa jenis pelayanan pengujian parameter lingkungan dan perubahan tarif retribusinya maka pengaturannya harus dilakukan dengan Peraturan Daerah. Dasar peninjauan tarif retribusi ini didasarkan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam Peraturan Daerah ini, terdapat 9 jenis uraian/rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan yang tercantum dalam Lampiran I angka V, antara lain:
  6. 1.pengujian air;
  7. 2.pengujian udara ambiien;
  8. 3.pengujian lingkungan kerja;
  9. 4.pengujian udara emisi sumber tidak bergerak;
  10. 5.pengujian udara emisi sumber bergerak;
  11. 6.pengujian sedimen/limbah padat;
  12. 7.pengujian emisi incinerator;
  13. 8.biaya pengambilan contoh uji air dan padatan; dan
  14. 9.biaya pengambilan contoh uji udara. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. LAMPIRAN I 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TARIF PEMAKAIAN LABORATORIUM UJI KUALITAS LINGKUNGAN DI KABUPATEN GRESIK I. PENGUJIAN AIR NO JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER TARIF A. FISIKA 1 Temperatur Rp 13,000.00 2 Zat Padat Terlarut Rp 33,000.00 3 Zat Padat Tersuspensi Rp 33,000.00 4 Kekeruhan Rp 22,000.00 5 Warna Rp 24,000.00 6 DHL Rp 13,000.00 7 Bau Rp 7,000.00 8 Rasa Rp 7,000.00 9 Zat Terapung Rp 11,000.00 10 Zat Terendap Rp 11,000.00 11 VSS Rp 44,000.00 12 FSS Rp 44,000.00 13 Kejernihan Rp 11,000.00 14 Kecerahan Rp 11,000.00 14 Alkalinitas Rp 11,000.00 15 Asiditas Rp 11,000.00 16 Salinitas Rp 10,000.00 B. KIMIA (Anorganik) 1 pH Rp 14,000.00 2 Boron Rp 55,000.00 3 Aluminium Rp 55,000.00 4 Antimon Rp 52,000.00 5 Arsen Rp 52,000.00 6 Besi Rp 52,000.00 10 7 Kadmium Rp 52,000.00 8 Kalium Rp 52,000.00 9 Krom Total Rp 55,000.00 10 Magnesium Rp 52,000.00 11 Kobalt Rp 52,000.00 12 Selenium Rp 52,000.00 13 Timah Putih Rp 52,000.00 14 Sodium/Natrium Rp 52,000.00 15 Barium Rp 52,000.00 16 Mangan Rp 52,000.00 17 Raksa Rp 98,000.00 18 Nikel Rp 52,000.00 19 Perak Rp 52,000.00 20 Seng Rp 52,000.00 21 Tembaga Rp 52,000.00 22 Timbal Rp 52,000.00 23 Ion Natrium Rp 31,000.00 24 Nitrat Rp 30,000.00 25 Nitrat (Titrimetri) Rp 45,000.00 26 Nitrit Rp 30,000.00 27 Krom Val 6 Rp 52,000.00 28 Total Kjedhal Nitrogen Rp 38,000.00 29 Kesadahan (CaCO3) Rp 27,000.00 30 Flourida Rp 34,000.00 31 Flouride (Titrimetri) Rp 35,000.00 32 Klorida Rp 26,000.00 33 Ion Kalsium Rp 26,000.00 34 Ion Kalsium (titrimetri) Rp 27,500.00 35 Ion Magnesium Rp 26,000.00 36 Ion Magnesium (titrimetri) Rp 30,000.00 37 Klorin Bebas/Sisa Klorin Rp 24,000.00 38 Ion Kalium Rp 26,000.00 39 Sulfat (SO4) Rp 30,000.00 40 BOD5 Rp 73,000.00 41 COD Rp 96,000.00 42 Oksigen Terlarut (DO) Rp 16,000.00 11 43 Oksigen Terlarut (DO) Winkler Rp 22,000.00 44 Sulfida Rp 35,000.00 45 Amonia Bebas Rp 38,000.00 46 Amonia Total Rp 38,000.00 47 Phospat Total Rp 65,000.00 48 Phospat Terlarut Rp 35,000.00 49 Sianida Rp 43,000.00 C. KIMIA (Organik) 1 Detergent Rp 100,000.00 2 Minyak & Lemak (ML) Rp 70,000.00 3 Zat Organik (KMnO4) Rp 70,000.00 4 Phenol Rp 85,000.00 5 PAH Rp 275,000.00 6 TOC Rp 150,000.00 D. MIKROBIOLOGI 1 Total Coliform Rp 75,000.00 2 E. Coliform Rp 185,000.00 3 Fecal Coliform/Coli Tinja Rp 75,000.00 4 Planktos/Bentos Rp 450,000.00 II. PENGUJIAN UDARA AMBIEN NO PARAMETER TARIF 1 Sulfur Dioksida (SO2) Rp 50,000.00 2 Karbon Monoksida (CO) Rp 50,000.00 3 Nitrogen Dioksida (NO2) Rp 70,000.00 4 Oksidan (O3) Rp 70,000.00 5 Debu TSP Rp 70,000.00 6 Amonia (NH3) Rp 70,000.00 7 Hidrogen Sulfida (H2S) Rp 50,000.00 8 Kebisingan Rp 70,000.00 9 Timbal Hitam (Pb) Rp 50,000.00 10 Hidrocarbon Rp 50,000.00 11 Kecepatan Angin Rp 50,000.00 12 Temperatur dan Kelembaban Rp 50,000.00 12 NO RINCIAN TARIF 1 TSP (24 Jam) Rp 450,000.00 2 Kebisingan (24 jam) Rp 400,000.00 III. LINGKUNGAN KERJA NO PARAMETER TARIF 1 Sulfur Dioksida (SO2) Rp 50,000.00 2 Karbon Monoksida (CO) Rp 50,000.00 3 Nitrogen Dioksida (NO2) Rp 70,000.00 4 Oksidan (O3) Rp 70,000.00 5 Debu TSP Rp 70,000.00 6 Amonia (NH3) Rp 70,000.00 7 Hidrogen Sulfida (H2S) Rp 50,000.00 8 Timbal Hitam (Pb) Rp 70,000.00 9 Kecepatan Angin Rp 50,000.00 10 Temperatur dan Kelembaban Rp 50,000.00 11 Kebisingan Rp 50,000.00 12 Pencahayaan Rp 50,000.00 IV. PENGUJIAN UDARA EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK NO PARAMETER TARIF 1 Sulfur Dioksida (SO2) Rp 400,000.00 2 Nitrogen Oksida (NOx) Rp 400,000.00 3 Oksidan (O3) Rp 400,000.00 4 Opasitas Rp 200,000.00 5 Karbon Monoksida (CO) Rp 200,000.00 6 Karbon Dioksida (CO2) Rp 200,000.00 7 Oksigen (O2) Rp 200,000.00 8 Total Partikel Debu Rp 400,000.00 9 Amonia (NH3) Rp 400,000.00 10 Hidrogen Sulfida (H2S) Rp 400,000.00 11 HCl Rp 400,000.00 12 HF Rp 400,000.00 13 Chlorin (Cl2) Rp 400,000.00 13 V. PENGUJIAN EMISI SUMBER BERGERAK NO RINCIAN TARIF 1 Bahan Bakar Solar Rp 350,000.00 2 Bahan Bakar Bensin Rp 350,000.00 VI. SEDIMEN/LIMBAH PADAT NO RINCIAN TARIF 1 Uji TCLP Hg, Pb, Cd, Cu, Ni, Mn, Zn, Cr, Fe, Co (Harga per parameter Rp. 190.000,-) Rp 1,900,000.00 VII. EMISI INCENERATOR NO PARAMETER TARIF 1 Nitrogen Dioksida (NO2) 2 Hidrokarbon 3 Karbon Dioksida 4 Hidrogen Klorida 5 Sulfur Dioksida 6 Arsen 7 Kadmium 8 Kobalt 9 Krom 10 Air Raksa 11 Timbal 12 Talium 13 Partikel 14 Opasitas PAKET Rp 2,000,000.00 VIII. BIAYA PENGAMBILAN CONTOH UJI AIR & PADATAN NO RINCIAN TARIF 1 Darat / Titik Rp 400,000.00 14 IX. BIAYA PENGAMBILAN CONTOH UJI UDARA NO RINCIAN TARIF 1 Ambient Rp 1,500,000.00 2 Emisi Rp 2,300,000.00 BUPATI GRESIK, ttd. Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011