DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 220

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta yang memuat pendirian, satuan pengawas intern, organ , kepegawaian, asuransi dan dana pensiun, asosiasi, tahun buku dan perencanaan, operasional, tarif air minum, kerjasama, pengadaan barang dan jasa, pemindahan dan pemindahan aset, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, restrukturisasi, dan pembubaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah, perlu dilakukan penataan dan perbaikan tata kelola organisasi sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat untuk meningkatkan percepatan penambahan cakupan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan kondisi daerah, sehingga perlu disusun kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta Kabupaten Gresik; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 3
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Mlik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur Dan Potensi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 Nomor I Seri D); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK Dan BUPATI GRESIK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH GIRI TIRTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik.
6.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta yang selanjutnya disebut Perumda Giri Tirta adalah BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang usaha jasa layanan penyediaan air minum dan usaha lainnya di Kabupaten Gresik. 5
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Giri Tirta yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Giri Tirta.
10.Direksi adalah organ Perumda Giri Tirta yang bertanggungjawab terhadap atas kepengurusan Perumda Giri Tirta untuk kepentingan dan tujuan Perumda Giri Tirta, serta mewakili Perumda Giri Tirta baik di dalam mapun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
12.Pegawai adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
13.Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.
14.Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perumda Giri Tirta.
15.Daftar penilaian pekerjaan adalah daftar penilaian pekerjaan yang ditetapkan oleh Direksi.
16.Ijazah adalah tanda tamat belajar dari sekolah dan atau perguruan tinggi negeri atau swasta.
17.Tenaga kontrak adalah tenaga yang bekerja di Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik berdasarkan sistem kerja jangka waktu tertentu.
18.Jasa produksi adalah pembagian atas laba bersih perusahaan setelah dikurangi pajak dalam satu tahun anggaran.
19.Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan KPM untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) yang diberikan oleh Perumda Giri Tirta yang wajib dibayar oleh pelanggan. 6
20.Rencana Bisnis Perumda Giri Tirta adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
21.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Giri Tirta yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Giri Tirta.
22.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
23.Penyertaan modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Perumda Giri Tirta.
24.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada Perumda Giri Tirta, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
26.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
27.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28.Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 7
29.Biaya Pengelolaan adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain dan/atau keuntungan yang wajar.
30.Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan oleh pengawas internal dan atau kantor akuntan publik secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah.
31.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pendirian;
b.satuan pengawas intern;
c.organ;
d.kepegawaian;
e.asuransi dan dana pensiun;
f.asosiasi;
g.tahun buku dan perencanaan;
h.operasional;
i.tarif air minum;
j.kerjasama, pengadaan barang dan jasa, pemindahan dan penerimaan aset;
k.peran serta masyarakat;
l.pembinaan dan pengawasan;
m.restrukturisasi; dan
n.pembubaran. 8

BAB III

PENDIRIAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 2015 Nomor 14) sebagaimana diatur Kembali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 2015 Nomor 14) diubah status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta.
(2)Perubahan status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas asset, hak dan kewajiban, dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama pribadi dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
(3)Atas perubahan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan berdirinya Perumda Giri Tirta berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pendirian Perumda Giri Tirta diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dalam rangka memenuhi hak rakyat atas air minum berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. 9

Pasal 5

Perumda Giri Tirta didirikan dengan tujuan:

a.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dalam rangka memenuhi hak rakyat atas air minum;
b.memberikan jasa layanan penyediaan air minum dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan;
c.terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
d.tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum;
e.memperoleh laba dan/atau keuntungan;
f.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; dan
g.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 6

(1)Perumda Giri Tirta berkedudukan dan berkantor di daerah.
(2)Wilayah kerja Perumda Giri Tirta meliputi wilayah daerah.
(3)Perumda Giri Tirta dapat mengembangkan unit pelayanan di wilayah daerah dan sekitarnya.

Pasal 7

(1)Bidang usaha Perumda Giri Tirta adalah :
1. a.melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; 10
2. b.penyediaan dan pemeliharaan berikut pengoperasian sarana pelayanan air minum;
3. c.mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara efektif dan efisien, untuk mencegah adanya pengambilan air minum secara liar;
4. d.menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi; dan
5. e.melakukan pengelolaan jenis usaha lainnya.
(2)Pengelolaan jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diajukan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
(3)Jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercantum dalam Rencana Bisnis.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Perumda Giri Tirta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Pasal 9

(1)Modal dasar Perumda Giri Tirta ditetapkan sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
(2)Modal disetor Pemerintah Daerah pada Perumda Giri Tirta sampai dengan Tahun 2019 berjumlah sebesar Rp.79.235.404.200 (tujuh puluh Sembilan milyar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat ribu dua ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks220PDFHirarki

Memuat teks peraturan…