DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ruang lingkup Strategi Penanggulangan Kemiskinan meliputi: a. hak dan tanggung jawab; b. pendataan kemiskinan; c. strategi penanggulangan kemiskinan; d. pelaksanaan; e. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan; f. pengawasan, monitoring dan evaluasi; g. pembiayaan; h. peran serta masyarakat; dan i. larangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karaterisktik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat;
c.bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintah Kabupaten Gresik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 3
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
13.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Gresik.
5.Miskin adalah Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber pencaharian dan/atau mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
6.Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak 5 dasarnya, yang antara lain mencakup kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, sehingga tidak mampu mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7.Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.
8.Garis Kemiskinan adalah jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 (dua ribu seratus) kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.
9.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
10.Penduduk miskin atau warga miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya, yang berdomisili di Kabupaten Gresik dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Gresik.
11.Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
12.Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
13.Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, 6 NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu dengan tingkat kesejahteraan terendah, yang menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah.
14.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik.
15.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan rancangan kebijakan pembangunan di Kabupaten Gresik khususnya bidang penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD.
16.Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan Kemiskinan adalah dokumen rencana aksi program dan kegiatan tahunan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gresik yang merupakan penjabaran dari SPKD.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Gresik, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik terpilih.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN 7

Pasal 2

Ruang lingkup Strategi Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

a.hak dan tanggung jawab;
b.pendataan kemiskinan;
c.strategi penanggulangan kemiskinan;
d.pelaksanaan;
e.tim koordinasi penanggulangan kemiskinan;
f.pengawasan, monitoring dan evaluasi;
g.pembiayaan;
h.peran serta masyarakat; dan
i.larangan.

Pasal 3

Strategi penanggulangan kemiskinan berasaskan:

a.kemanusiaan;
b.keadilan sosial;
c.non diskriminasi;
d.kesejahteraan;
e.kesetiakawanan; dan
f.pemberdayaan.

Pasal 4

Strategi penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
b.memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
c.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
d.memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB 8

Pasal 5

Setiap warga miskin berhak:

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan;
c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e.mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f.memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g.memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
i.memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 6

Setiap warga miskin bertanggung jawab:

a.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
c.memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
d.berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi. Umum 9

BAB IV

PENDATAAN KEMISKINAN

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah melakukan pendataan kemiskinan.
(2)Pendataan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh lembaga yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pendataan kemiskinan.
(3)Pendataan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menghasilkan Data Terpadu kemiskinan.
(4)Data Terpadu kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah.
(5)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
(6)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam mengukur dan mendata kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator kemiskinan lokal yang terukur.
(2)Indikator kemiskinan lokal disusun secara partisipatif.
(3)Indikator kemiskinan lokal paling sedikit mencakup aspek pendapatan dan pengeluaran, aset, pangan, sandang dan papan, yang secara berkala dilakukan evaluasi.
(4)Indikator kemiskinan lokal merupakan acuan dalam rangka pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagai basis data yang menunjukkan nama, alamat dan foto berdasarkan Nomor Induk Kependudukan. 10
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kemiskinan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan pelaksanaan tahapan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin di daerah dan mengidentifikasi permasalahan serta upaya pemecahannya.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.monitoring bimbingan teknis petugas pelaksanaan;
2. b.monitoring Musyawarah Desa/Kelurahan; dan
3. c.monitoring pelaksanaan kunjungan ke Rumah Tangga.

Pasal 10

(1)Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa.
(2)Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada Lurah atau Kepala Desa.
(3)Lurah atau Kepala Desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Camat.
(4)Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
(5)Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 11
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pembaruan data kemiskinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…