DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2020

Nomor: 16
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat yang memuat peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan toleransi, dan peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberagaman masyarakat di Kabupaten Gresik yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum jika tidak dikelola dengan baik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana 2 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 3
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
12.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 4 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5
19.Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 84);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik. 6
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Toleransi adalah sikap dan perilaku saling menghormati, memahami, dan menghargai keragaman dari sisi agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5.Intoleransi adalah sikap dan perilaku menolak untuk memperlakukan orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan secara setara, termasuk sikap dan perilaku menolak untuk berbagi hak dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya kepada orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan.
6.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
7.Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional dan daerah.
8.Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati, dan masih berlaku di masyarakat. 7

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah serta menindak setiap perbuatan intoleransi yang dapat menggangu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
b.mencegah perkembangan sikap intoleransi yang dapat dan/atau berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat di Daerah;
c.menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara sikap toleransi untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum;
d.menumbuh kembangkan rasa kemanusiaan dan rasa kebangsaaan indonesia;
e.memberi perlindungan hukum bagi korban perilaku intolerans dan diskriminasi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berdasarkan pada asas-asas yang meliputi:

a.Kemajemukan;
b.Kesetaraan;
c.Kebangsaan;
d.Keadilan; dan
e.Kemanusiaan. 8

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai toleransi kehidupan bermasyarakat yang meliputi:

a.peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan toleransi; dan
b.peran serta masyarakat.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat dan melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban pada lingkungan masyarakat di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah bertugas:
1. a.memfasilitasi terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan di Daerah;
2. b.mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam rangka pemeliharaan sikap toleransi;
3. c.menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar suku, agama, dan golongan masyarakat;
4. d.mengoordinasikan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermayarakat di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa; dan
5. e.memantau pelaksanaan dan penyelenggaraan toleransi di Daerah.
(3)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan di wilayah kelurahan atau desa dilimpahkan Kepada Lurah atau Kepala Desa melalui Camat. 9
(4)Tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
1. a.memelihara sikap toleransi dalam masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan antar masyarakat di wilayah kecamatan;
2. b.menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar warga di wilayah kecamatan; dan
3. c.membina dan mengoordinasikan lurah atau kepala desa dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.
(5)Tugas Lurah atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
1. a.memelihara sikap toleransi dalam masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan antar masyarakat di desa atau kelurahan; dan
2. b.menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar warga di desa atau kelurahan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
1. a.peningkatan toleransi;
2. b.pemeliharaan toleransi; dan
3. c.penanganan konflik.

Pasal 8

Peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:

a.kerja sama;
b.peningkatan kapasitas; dan
c.fasilitasi. 10

Pasal 9

(1)Kerja sama dalam peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat dilakukan dengan:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.daerah lain; dan/atau
4. d.pihak ketiga.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain dilakukan melalui:
1. a.pendidikan kewarganegaraan, dan bela negara;
2. b.pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai kebangsaan;
3. c.pendidikan budi pekerti;
4. d.pendidikan kesadaran hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
5. e.forum dialog toleransi lintas agama, suku, ras;
6. f.peningkatan forum kerukunan masyarakat; dan
7. g.bentuk kegiatan lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku dan budaya yang berbeda.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…