DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2020

Nomor: 17
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang kredit lunak bagi usaha mikro yang memuat bantuan permodalan dari Pemerintah Daerah sebagai bagian dari usaha penguatan, pemberdayaan dan pembinaan ekonomi produktif kepada usaha mikro dalam mengembangan usahanya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan penerima kredit lunak;

b.menyalurkan dan menagih kembali kredit lunak;
c.menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan kredit lunak; dan
d.memonitoring dan mengevaluasi penerima kredit lunak.

(3)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara PD BPR Bank Gresik dengan penerima kredit.
(4)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama dan alamat penerima kredit lunak;
2. b.nama bank dan/atau nama, nomor rekening penerima kredit lunak;
3. c.jumlah kredit lunak yang diberikan;
4. d.tujuan penggunaan kredit lunak;
5. e.hak dan kewajiban para pihak;
6. f.jangka waktu perikatan;
7. g.agunan; dan
8. h.sanksi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran kredit lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PLAFON, SUKU BUNGA DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN

Pasal 9

(1)Plafon kredit lunak untuk usaha mikro paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2)Plafon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(3)Plafon hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Bunga pinjaman Kredit lunak bagi usaha mikro paling banyak bunga 6 % (enam persen) efektif per tahun.

Pasal 11

(1)Jangka waktu pinjaman kredit lunak paling lama 3 (tiga) tahun.
(2)Penerima kredit lunak yang jangka waktu pinjaman kredit sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan lunas dapat mengajukan pinjaman kembali dengan ketentuan :
1. a.Riwayat kredit sebelumnya lancar;
2. b.dana yang dialokasikan untuk kredit lunak masih mencukupi/tersedia;dan
3. c.Usaha masih dalam kategori kelompok usaha mikro.

BAB VI

PENGEMBALIAN KREDIT LUNAK

Pasal 12

(1)Pengembalian kredit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pengembalian kredit lunak berupa pembayaran secara angsuran setiap bulan atau sesuai dengan karakteristik jenis usaha;
2. b.pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi angsuran pokok dan nilai tambah; dan
3. c.pembayaran angsuran pokok dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada huruf b. disetor ke PD BPR Bank Gresik sesuai tata cara penyaluran kredit lunak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kredit lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENJAMINAN

Pasal 13

(1)Kredit lunak bagi usaha mikro wajib diikut sertakan dalam penjaminan kredit untuk meminimalisasi resiko kredit yang akan terjadi.
(2)Biaya premi penjaminan kredit ditanggung oleh penerima kredit.

BAB VIII

PEMBEBASAN

Pasal 14

(1)Bupati dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan pengembalian kredit lunak berdasarkan permohonan penerima kredit lunak setelah melalui analisa dan kajian secara mendalam oleh PD BPR Bank Gresik.
(2)keringanan dan/atau Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan alasan pemohon berupa ketidakmampuan membayar karena keadaan kahar atau usaha yang bersangkutan tidak lagi beroperasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan dan/atau pembebasan kredit lunak, keadaan kahar diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan atas pengelolaan kredit lunak bagi usaha mikro bersumber dari APBD.

BAB X

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

(1)Bupati berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan kredit lunak secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(2)Monitoring dan evaluasi kepada penerima kredit lunak dilaksanakan oleh PD BPR Bank Gresik berserta perangkat daerah yang membidangi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring evaluasi dan pelaporan kredit lunak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

(1)Penerima kredit lunak yang tidak melakukan kewajiban dalam pengembalian kredit lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat
(1)dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.denda administratif;
3. c.penghentian penyaluran kredit lunak; dan
4. d.dimuat dalam daftar hitam.
(3)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 2% (dua persen) dari angsuran pokok kredit lunak setiap bulan keterlambatan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 5 Februari 2021 Plt. BUPATI GRESIK, Ttd. Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si. Diundangkan di Gresik pada tanggal 5 Februari 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK, Ttd. Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19620904 199003 1 008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 15 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 360-17/2020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG KREDIT LUNAK BAGI USAHA MIKRO I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan upaya dan usaha pemberdayaan ekonomi lokal, agar para pelaku usaha dapat mampu mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja yang secara bertahap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan dukungan usaha-usaha pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi produktif melalui penguatan modal kerja dan modal usaha oleh Pemerintah Daerah dengan harapan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menumbuhkan iklim usaha melalui penetapan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang salah satunya meliputi aspek pendanaan. Bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha mikro sementara bagi usaha menengah pemberdayaan dalam bidang pembiayaan dilakukan dengan menfasiltasi dan mendorong peningkatan pembiayaan, akses terhadap pasal modal dan lembaga pembiayaan lainnya. Fasilitas pembiayaan sebagaimana ketentuan di atas dilaksanakan dengan menyediakan dana pinjaman yang bersumber dari APBD. Mengingat jumlah usaha mikro yang sedemikian besar, maka dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah akan lebih efektif dikelola sebagai Kredit Lunak, artinya status dana ini adalah dana pinjaman yang setelah memenuhi jangka waktu tertentu harus dikembalikan untuk selanjutnya digulirkan pada usaha mikro. Konsep pembiayaan ini diharapkan akan menjangkau sebanyak mungkin Usaha mikro dengan dana yang terbatas. Pemerintah Kabupaten Gresik menugaskan kepada PD BPR Bank Gresik untuk melaksanakan dan mengelola kredit lunak bagi usaha mikro berdasarkan Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang bernama PD BPR Bank Gresik sebagai Pengelola kredit lunak bagi usaha mikro, dimana PD BPR Bank Gresik ini adalah pelaksana (executing) dalam memberikan kredit lunak kepada usaha mikro. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…