DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan yaitu: 1. Pasal 4 Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Pasal 5 tentang Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang- undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA LAIN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
1. a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pemadam kebakaran dan pencegahan bencana, penangangan darurat rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
2. b.menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
3. c.menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana dan kebakaran;
4. d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan pemadam kebakaran;
5. e.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadaman kebakaran kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. f.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. g.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. h.melaksanakan kewajiban lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(2)Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, pemadaman kebakaran dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pemadaman kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
  1. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Pengarah;
3. c.Kepala Pelaksana;
4. d.Sekretariat, terdiri atas: 1) subbagian umum dan kepegawaian; 2) subbagian keuangan; dan 3) subbagian program dan pelaporan.
5. e.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas: 1) seksi pencegahan; dan 2) seksi kesiapsiagaan.
6. f.Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas: 1) seksi kedaruratan; dan 2) seksi logistik.
7. g.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas: 1) seksi rehabilitasi; dan 2) seksi rekonstruksi.
8. h.Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas: 1) seksi pembinaan, sarana dan prasarana PMK; dan 2) seksi operasional pemadam kebakaran.
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik pada tanggal BUPATI GRESIK, TTD Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si. TIMUR NOMOR 022-2/2015 Diundangkan di Gresik pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK, TTD Ir. MOCH. NADJIB, MM Pembina Utama Madya NIP. 19551017 198303 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 022- 2/2015 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA LAIN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH I. UMUM Hakekat dari Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah adalah membentuk wadah untuk difungsikan sebagai alat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipandang perlu untuk diberi tugas dalam pemadam kebakaran yang secara teknis merupakan obyek dari Kebencanaan. Oleh karena fungsi pemerintahan sebagai regulator dalam sistem kenegaraan dan guna menjamin rasa aman bagi masyarakat, maka penyelenggaraan pelayanan Pemadam kebakaran lebih tepat untuk dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan pertimbangan tersebut perlu dilakukan perubahan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lain sebagai Lembaga Perangkat Daerah dengan memasukan urusan Pemadam Kebakaran menjadi tugas yang melekat pada lembaga dimaksud. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 022-2/2015

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010