DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

-Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Ketentuan yang diubah yaitu diantara Pasal 88 dan Pasal 89 diselipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 88A yang berbunyi (1) Tarif retibusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali; (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian; (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Serta ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62); 4
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1118);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Program Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana 5 telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 16);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang- undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) yang telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik:

a.Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 11);
b.Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 16); diubah sebagai berikut :
1. 1.Diantar Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 88 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1)Tarif retibusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 6
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2.Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga Lampiran I dan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik pada tanggal BUPATI GRESIK, Ttd. Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si. Diundangkan di Gresik pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK Ttd. Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI. M.M Pembina Utama Madya NIP. 19580924 198003 1 006 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 105-2/2018 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa golongan retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yang akan dibentuk hanya akan mengatur perubahan terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan. Perubahan terhadap retribusi pelayanan kesehatan dilakukan dalam bentuk:

a.penghapusan beberapa uraian/rincian objek retribusi;
b.penambahan uraian/rincian objek retribusi yang baru; dan
c.perubahan tarif atas beberapa objek retribusi. Dalam Raperda ini, yang akan ditambah dan dihapus ialah beberapa uraian atau rincian objek retribusi pelayanan kesehatan dalam Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, bukan penambahan atau penghapusan 13 (tiga belas) objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Penghapusan dan penambahan uraian objek retribusi pelayanan kesehatan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan standar pelayanan kesehatan dan didasarkan pada jenis pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Tarif Kesehatan Dalam Penyelenggaran Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Tarif Kesehatan Dalam Penyelenggaran Program Jaminan Kesehatan. Di samping itu, sebagian besar perubahan yang dilakukan merupakan perubahan terhadap tarif retribusi atau peninjauan tarif retribusi atas objek retribusi pelayanan 8 kesehatan yang telah tercantum dalam Lampiran Perda Nomor 4 Tahun 2011. Untuk menentukan jenis beserta objek Retribusi Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa “Rincian jenis objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan”. Pengaturan dengan Peraturan Daerah ini karena penentuan mengenai jenis dan rincian objek dari Retribusi Daerah berkaitan dengan penarikan atas sebagian kekayaan masyarakat yang termasuk dalam objek retribusi dan merupakan bagian dari penerimaan daerah. Oleh karena itu, pemungutan retribusi daerah ini harus diatur dengan Paraturan Daerah sebagai produk hukum yang harus disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan atas penjelasan di atas, berarti terhadap penambahan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkesda yang akan diatur dalam Perubahan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan jika didasarkan pada Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sebenarnya tergolong terlambat dalam melakukan peninjauan tarif retribusi, karena seharusnya peninjauan tersebut wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun. Perubahan objek dan tarif retribusi pelayanan kesehatan yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini dapat dirinci sebagai berikut:
a.35 uraian/rincian objek retribusi yang dihapus;
b.5 uraian/rincian objek retribusi baru;
c.67 uraian/rincian objek retribusi yang tarifnya berubah; dan
d.pemisahan antara biaya sarana dan biaya jasa pelayanan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas 9 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TARIF PELAYANAN KESEHATAN NON SUBSIDI DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK A. PELAYANAN RAWAT JALAN
1. 1.PELAYANAN PENGOBATAN UMUM NO. JENIS PELAYANAN KOMPONEN JASA (Rp) TARIF RETRIBUSI (Rp) SARANA PELAYANAN
2. 1.Pemeriksaan oleh dokter spesialis Jasa konsultasi dokter spesialis (on call) 5.000 20.000 25.000 Jasa konsultasi dokter spesialis (on site) 10.000 40.000 50.000
3. 2.Perawatan luka bakar sampai grade II 15.000 15.000 30.000
4. 3.Hecting :
a.1 – 5 20.000 15.000 35.000
b.6 – 10 25.000 25.000 50.000
1. 4.Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang) 20.000 55.000 75.000
2. 5.Pemeriksaan Kesehatan (surat keterangan sehat) untuk pekerja (belum termasuk pemeriksaan penunjang) 5.000 15.000 20.000
3. 6.Oxygen :
a.1 Jam pertama 5.000 5.000 10.000
b.Setiap penambahan 1 jam berikutnya 5.000 - 5.000
1. 7.Konsultasi Gizi 5.000 5.000 10.000
2. 8.Konsultasi di Klinik VCT 5.000 15.000 20.000
3. 2.PELAYANAN PENGOBATAN GIGI DAN MULUT NO. JENIS PELAYANAN KOMPONEN JASA (Rp) TARIF RETRIBUSI (Rp) SARANA PELAYANAN 1. Pencabutan gigi dengan penyulit (Hypercementosis/fraktur akar / Premolar/ Molar/ Mesiodent dll) 10.000 20.000 30.000
4. 2.Pembersihan karang gigi per regio 10.000 15.000 25.000
5. 3.Perawatan endodontia (saluran akar):
a.Mummifikasi 5.000 5.000 10.000
b.Pulpektomi 5.000 5.000 10.000
c.Perawatan saluran akar berkala 5.000 5.000 10.000
d.Pengisian saluran akar 5.000 5.000 10.000 10
1. 4.Operasi geraham ke tiga miring 50.000 250.000 300.000
2. 5.Perawatan post operasi/ dry socket 5.000 5.000 10.000
3. 6.Operculectomy 10.000 15.000 25.000
4. 7.Incisi abses 10.000 15.000 25.000 8. Tumpatan komposit gigi sulung / gigi permanen 35.000 35.000 70.000
5. 3.PELAYANAN PENGOBATAN KIA DAN KB NO. JENIS PELAYANAN KOMPONEN JASA (Rp) TARIF RETRIBUSI (Rp) SARANA PELAYANAN
6. 1.Tindakan Persalinan Fisiologis
a.Bidan 450.000 250.000 700.000
b.Dokter Poned 450.000 500.000 950.000
1. 2.Pap smear 25.000 100.000 125.000
2. 3.Pemeriksaan IVA 10.000 15.000 25.000
3. 4.Pengobatan Cryo 150.000 100.000 250.000
4. 5.Tindakan pasang implant 30.000 70.000 100.000
5. 6.Tindakan angkat implant 30.000 70.000 100.000
6. 7.Tindakan pasang IUD 30.000 70.000 100.000
7. 8.Tindakan lepas IUD 30.000 70.000 100.000 9. Perawatan CONDYLOMA dengan Tinctur Podhopylin 5.000 10.000 15.000 10. Pelayanan bayi baru lahir dengan penyulit /hari 20.000 30.000 50.000 11. Tindakan perdarahan pasca persalinan (pemberian infus dan injeksi oksitosin) 100.000 75.000 175.000
8. 12.Tindakan curettage 100.000 100.000 200.000
9. 13.Tindakan Placenta Manual 100.000 100.000 200.000
10. 14.Tindakan Persalinan Patologis (VE, FE) 300.000 350.000 650.000
11. 15.Tindakan Repair Jalan Lahir 100.000 100.000 200.000
12. 16.Tindakan Marsupialisasi Bartholin 25.000 25.000 50.000 17. Pelayanan bayi baru lahir tanpa penyulit /hari 25.000 25.000 50.000 B. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM NO. JENIS PELAYANAN KOMPONEN JASA (Rp) TARIF RETRIBUSI (Rp) SARANA PELAYANAN
13. 1.Golongan Darah 5.000 5.000 10.000
14. 2.Serologi :
a.H Bs Ag 25.000 5.000 30.000
b.Widal 12.000 5.000 17.000
c.Pemeriksaan HIV 95.000 5.000 100.000
1. 3.Darah Lengkap ( Hematologi Analiser ) (18 Parameter : WBC, HGB, RBC, PLT, HTC, MCV, PCT, PDW, LYM%, MON%, GRA%, and WBC, RBC, PLT Histogram) 30.000 10.000 40.000 11
2. 4.Pemeriksaan Gula Darah
a.Glukosa Darah Puasa / BSN 10.000 5.000 15.000
b.Glukosa Darah PP 10.000 5.000 15.000
c.Glukosa Darah Sewaktu 10.000 5.000 15.000
1. 5.Analisis Lemak
a.Chalesterol Total 15.000 5.000 20.000
b.Chalesterol L D L 15.000 5.000 20.000
c.Chalesterol H D L 15.000 5.000 20.000
d.Trigliserida 15.000 5.000 20.000
1. 6.Fungsi Hati:
a.Bilirubin Total 15.000 5.000 20.000
b.Bilirubin Direk 15.000 5.000 20.000
c.SGOT 12.000 5.000 17.000
d.SGPT 12.000 5.000 17.000
e.Phospatase Alkali 15.000 5.000 20.000
1. 7.Fungsi Ginjal :
a.Creatine / Serum Creatinin 12.000 5.000 17.000
b.Ureum / BUN 12.000 5.000 17.000
c.Uric Acid 12.000 5.000 17.000
1. 8.Tes Kehamilan 8.000 2.000 10.000 C. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NO. JENIS PELAYANAN KOMPONEN JASA (Rp) TARIF RETRIBUSI (Rp) SARANA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF
2. 1.BEDAH UMUM :
a.Minor surgery : Lipoma, Ganglion, Ateroma, Clavus, Ektraksi Kuku, Hordiolum, Abses, Kelloid 25.000 25.000 50.000
b.Tindik bukan bayi 5.000 10.000 15.000
c.Vena Seksi 25.000 15.000 40.000
1. 2.TINDAKAN MEDIS OPERATIF UROLOGI
a.Pemasangan Chateter 5.000 10.000 15.000
b.Sirkumsisi / Sunat 100.000 50.000 150.000
1. 3.TINDAKAN MEDIS OPERATIF THT
a.Repair Dawir 30.000 20.000 50.000
b.Ekstraksi Corpus Alienum / Serumen 10.000 10.000 20.000 TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF
1. 1.Pasang Gyps tanpa reposisi 30.000 20.000 50.000
2. 2.Pasang Gyps dengan reposisi 30.000 25.000 55.000
3. 3.Pemasangan Bidal Spalk 20.000 10.000 30.000
4. 4.Pasang Ransel Verband 20.000 10.000 30.000
5. 5.Pasang Fiksasi dada 20.000 10.000 30.000
6. 6.Pasang Elastis Bandage - 10.000 10.000
7. 7.Lepas Gyps 10.000 20.000 30.000
8. 8.Tindakan dengan Nebulizer / kali 5.000 5.000 10.000
9. 9.Atropinisasi / hari 50.000 50.000 100.000 12
10. 10.Perawatan Decubitus / Gangren per hari 10.000 20.000 30.000
11. 11.Memasukan obat per rectal 5.000 5.000 10.000
12. 12.Refraksi 5.000 10,000 15.000 D. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL NO. JENIS PELAYANAN KOMPONEN JASA (Rp) TARIF RETRIBUSI (Rp) SARANA PELAYANAN
13. 1.Akupunktur 15.000 10.000 25.000
14. 2.Akupresure 5.000 20.000 25.000
15. 3.Pijat bayi 5.000 10.000 15.000 E. PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP NO. JENIS PELAYANAN KOMPONEN JASA (Rp) TARIF RETRIBUSI (Rp) SARANA PELAYANAN
16. 1.Rawat Inap Kelas 3 Per hari
a.Makan 45.000 5.000 50.000
b.Visite dokter 5.000 25.000 30.000
c.Jasa sarana 75.000 5.000 80.000
d.Jasa perawat 5.000 15.000 20.000
1. 2.Rawat Inap di atas kelas 3 Per hari
a.Makan 65.000 5.000 70.000
b.Visite dokter 5.000 25.000 30.000
c.Jasa sarana 85.000 5.000 90.000
d.Jasa perawat 5.000 15.000 20.000
1. 3.Visite dokter spesialis 10.000 40.000 50.000 F. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK NO. JENIS PELAYANAN KOMPONEN JASA (Rp) TARIF RETRIBUSI (Rp) SARANA PELAYANAN
2. 1.EKG ( Elektro Kardio Grafi ) 15.000 15.000 30.000
3. 2.FOTO TORAX 50.000 25.000 75.000
4. 3.PEMERIKSAAN SONOGRAFI
a.USG ( Utra Sono Grafi ) 40.000 10.000 50.000
b.Doppler 5.000 10.000 15.000
c.Color Doppler 40.000 10.000 50.000 G. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH DAN MEDICO LEGAL NO. JENIS PELAYANAN KOMPONEN JASA (Rp) TARIF RETRIBUSI (Rp) SARANA PELAYANAN
1. 1.Visum dengan pemeriksaan luar 5.000 20.000 25.000
2. 2.Perawatan Jenasah dengan kasus tertentu ( HIV dll ) 200.000 100.000 300.000 13 H. PELAYANAN AMBULANCE DAN RUJUKAN KESEHATAN NO. JENIS PELAYANAN KOMPONEN JASA (Rp) TARIF RETRIBUSI (Rp) SARANA PELAYANAN I 1. Rute perjalanan (/ Km )
a.Rute I ( Kota / 10 Km ) Puskesmas Alun-alun, Nelayan, Industri, Kebomas, Gending, Manyar, Sukomulyo
b.Rute II ( 15 Km ) Puskesmas Sembayat, Bungah, Cerme, Duduk Sampeyan, Dadapkuning
c.Rute III ( 20 Km ) Puskesmas Benjeng, Metatu, Menganti, Kepatihan
d.Rute IV ( 25 Km ) Puskesmas Sidayu, Kedamean, Karang Andong
e.Rute V ( 30 Km ) Puskesmas Dukun, Balong Panggang
f.Rute VI ( 40 Km ) Puskesmas Panceng, Mentaras, Driyorejo, Wringin Anom, Kesamben Kulon, Slempit, Ujung Pangkah, Sekapuk, Dapet 10.000
1. 2.Jasa Pendamping
a.Dokter 100.000
b.Perawat / Bidan 50.000
c.Sopir 30.000 II 1. Rute Khusus Pulau Bawean( / km) 15.000 Rute Khusus Pulau Bawean Max 25 Km
1. 2.Pelayanan Rujukan dari Pulau Bawean ke Gresik
a.Dokter 500.000
b.Perawat / Bidan 250.000
c.Jasa Sarana - Pasang Tabung O2 untuk 3m3 selama3 jam Rp50.000 - Cairan Infus 1 flas Rp20.000 - Handshcoon 1 biji Rp 5.000 - Masker 1 biji Rp 5.000 - Underpad Rp10.000 - Kassa Steril+betadin+plester hypafix Rp10.000 100.000 BUPATI GRESIK, Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si 14 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK A. LAB LINGKUNGAN
1. 1.AIR BERSIH NO. JENIS PEMERIKSAAN KOMPONEN JASA (Rp) TARIF RETRIBUSI (Rp) SARANA PELAYANAN 1 Fisika - Jumlah zat pada terlarut (TDS) 11.000 6.000 17.000 2 Kimia - Besi 21.000 15.000 36.000 - Flourida 32.000 15.000 48.000 - Nitrat 38.000 20.000 58.000 - Sulfat 23.000 16.000 39.000 - Kesadahan 127.000 30.000 157.000 - Mangan 25.000 20.000 45.000
2. 2.AIR MINUM NO. JENIS PEMERIKSAAN KOMPONEN JASA (Rp) TARIF RETRIBUSI (Rp) SARANA PELAYANAN 1 Fisika - Jumlah zat pada terlarut (TDS) 11.000 6.000 17.000 2 Kimia - Besi 21.000 15.000 36.000 - Flourida 32.000 15.000 48.000 - Nitrat 38.000 20.000 58.000 - Sulfat 23.000 16.000 39.000 - Kesadahan 127.000 30.000 157.000 - Mangan 25.000 20.000 45.000 15
3. 3.LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT NO. JENIS PEMERIKSAAN KOMPONEN JASA (Rp) TARIF RETRIBUSI (Rp) SARANA PELAYANAN 1 Kimia - COD 70.000 40.000 110.000 B. LAB KLINIK
4. 1.RECTAL SWAB NO. JENIS PEMERIKSAAN KOMPONEN JASA (Rp) TARIF RETRIBUSISARANA PELAYANAN - E. Coli patogen 75.000 50.000 125.000 - Salmonella 75.000 50.000 125.000 - Staphylococcus aureus 55.000 30.000 85.000 - Vibrio cholera 45.000 40.000 85.000 - Shigella 45.000 40.000 85.000 BUPATI GRESIK, Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…