DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang memuat penanganan dan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraaan ketertiban masyarakat, pembinaan, peran serta masyarakat serta penguatan kelembagaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, daerah Kabupaten Gresik mempunyai kewenangan antara lain dalam urusan wajib bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat yang dalam pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
5.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
6.Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
7.Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan- aturan hukum yang berlaku.
8.Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma- norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
9.Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan dengan ruang lingkup berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10.Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Pelindungan Masyarakat.
11.Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan pelindungan masyarakat di daerah.
12.Tempat umum adalah tempat-tempat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum meliputi jalan umum, taman, alun-alun, ruang terbuka untuk umum, ruang terbuka hijau publik, pulau jalan (trotoar), dan tempat lain yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
13.Jalan umum adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan dan diperuntukkan bagi lalu lintas umum, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14.Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
15.Setiap orang adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang berada di wilayah Kabupaten Gresik.
16.Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
17.Tempat hiburan adalah tempat umum berupa hotel, restoran, warung yang menyediakan hiburan karaoke, bilyar, dan/atau olahraga ketangkasan.
18.Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
19.Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
20.Pengamen adalah sekelompok orang maupun individu yang melakukan pertunjukan di tempat umum baik bernyanyi, menari maupun bermain alat musik untuk mendapatkan uang.
21.Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu.
22.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24.Fasilitas Umum adalah sarana, prasarana, perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
25.Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, teratur dan tenteram.
(2)Pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan pemerintah daerah agar dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, aman, teratur dan tenteram.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.ketenteraman dan ketertiban umum;
b.penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
c.pembinaan;
d.peran serta masyarakat; dan
e.penguatan kelembagaan.

BAB III

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
1. a.penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
2. b.penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
(2)Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 5

(1)Setiap orang berhak mendapatkan keamanan berjalan kaki dan berlalu lintas.
(2)Setiap pejalan kaki harus:
1. a.berjalan di trotoar;
2. b.menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan; dan
3. c.menunggu angkutan umum di tempat khusus yang telah ditentukan.
(3)Dalam hal belum tersedia tempat pejalan kaki, tempat penyeberangan, dan tempat khusus untuk menunggu angkutan umum yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pejalan kaki berhak berjalan, menyeberang, dan menunggu angkutan umum di tempat yang aman dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
(4)Pemerintah daerah menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki yang layak dan aman.

Pasal 6

(1)Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan berdebu, berlumpur, kerikil, batuan dan/atau bahan berbau dengan menggunakan alat angkutan terbuka/tanpa diberi penutup terpal.
(2)Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengangkutan yang menyebabkan jalan kotor dan licin wajib melakukan pembersihan.

Pasal 7

(1)Setiap orang atau badan dengan mendasarkan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dilarang melakukan penggalian atau pengurugan tanah pada ruang milik jalan kecuali dengan izin atau persetujuan pejabat yang berwenang.
(2)Pemegang izin atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan rekondisi dan memperbaiki jika rekondisi mengakibatkan kerusakan.

Pasal 8

Kecuali dengan izin atau persetujuan pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dengan mendasarkan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dilarang :

a.mendirikan dan mengelola tempat parkir di tepi jalan atau tempat umum;
b.memarkir kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor di luar tempat parkir;
c.menutup jalan umum;
d.memasang portal atau pintu yang menutup jalan umum;
e.memasang alat pembatas kecepatan dan/atau pita penggaduh pada jalan umum;
f.memasang jalur pemisah jalan umum;
g.menutup atau merusak perlengkapan jalan;
h.menggunakan perlengkapan jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
i.merusak atau membuat tidak berfungsi alat pengaman pengguna jalan;
j.menempatkan barang di tepi atau badan jalan yang dapat mengganggu keamanan atau keselamatan pengguna jalan;
k.memasang media informasi atau promosi dalam bentuk apapun di tepi jalan; dan/atau
l.melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh tepi dan/atau badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

Pasal 9

Kecuali dengan izin atau persetujuan pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dengan mendasarkan pada ketentuan Perundang-undangan dilarang:

a.mendirikan bangunan dalam daerah aliran sungai, saluran, waduk, embung, dan danau yang menjadi kewenangan daerah; dan
b.memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi daerah aliran sungai, saluran, waduk, embung, dan danau yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 10

(1)Setiap orang dengan mendasarkan pada ketentuan Perundang-undangan dilarang mengambil atau memanfaatkan air dari sumber air atau kolam penampungan air yang berfungsi sebagai kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, yang pengelolaannya berada pada daerah kecuali jika dilaksanakan oleh petugas sesuai kewenangan yang ada untuk kepentingan umum.
(2)Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai, waduk, embung dan danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin atau persetujuan pejabat yang berwenang.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…