DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan umum, Laporan realisasi anggaran, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan operasional, Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, Catatan atas laporan keuangan, Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah Rp3.730.420.012.925,76
b.Belanja Daerah Rp3.697.575.974.929,23 Surplus Rp 32.844.037.996,53
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Rp 76.377.858.730,47
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Rp 20.150.000.000,00 a) Pembiayaan Neto Rp 56.227.858.730,47 b) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 89.071.896.727,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah sejumlah Rp185.996.557.266,24 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pendapatan daerah setelah perubahan Rp3.916.416.570.192,00
2. 2.Realisasi Rp3.730.420.012.925,76 Selisih Kurang (Rp 185.996.557.266,24)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah Rp277.185.595.992,77 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran belanja daerah setelah perubahan Rp3.974.761.570.922,00
2. 2.Realisasi Rp3.697.575.974.929,23 Selisih Kurang (Rp 277.185.595.992,77)
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp91.189.038.726,53 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Defisit setelah perubahan (Rp 58.345.000.730,00)
2. 2.Realisasi Rp 32.844.037.996,53 Selisih Lebih Rp 91.189.038.726,53
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp2.117.141.999,53 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 78.495.000.730,00
2. 2.Realisasi Rp 76.377.858.730,47 Selisih Kurang (Rp 2.117.141.999,53)
e.Selisih kurang/lebih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 20.150.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp 20.150.000.000,00 Selisih Rp 0,00
f.Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp2.117.141.999,53 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 58.345.000.730,00
2. 2.Realisasi Rp 56.227.858.730,47 Selisih Kurang (Rp 2.117.141.999,53)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a.Saldo anggaran lebih awal Rp 76.370.858.730,47
b.Koreksi saldo awal Rp 0,00
c.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan Rp 76.370.858.730,47
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 89.071.896.727,00
e.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 0,00
f.Lain-lain Rp 0,00
g.Saldo anggaran lebih akhir Rp 89.071.896.727,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp7.244.064.023.051,83
b.Jumlah Kewajiban Rp 75.718.521.968,50
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp7.168.345.501.083,33

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a.Surplus Kegiatan Operasional Rp 491.257.357.231,39
b.Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp 54.083.950.932,28)
c.Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Rp 0,00
d.Surplus Laporan Operasional Rp 437.173.406.299,11

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut :

a.Saldo kas awal per 1 Januari 2024 Rp 78.757.680.302,73
b.Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi Rp 456.899.992.944,16
c.Arus kas bersih dari Aktivitas investasi (Rp 424.205.954.947,63)
d.Arus kas bersih dari Aktivitas pendanaan (Rp 19.993.000.000,00)
e.Arus kas bersih dari Aktivitas non anggaran Rp 826.334.220,00
f.Saldo akhir kas per 31 Desember 2024 Rp 92.285.052.519,26

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

a.Ekuitas awal Rp6.728.905.682.222,45
b.Surplus Laporan Operasional Rp 437.173.406.299,11
c.Dampak kumulatifPerubahan kebijakan/ Kesalahan mendasar Rp 2.266.412.561,77
d.Ekuitas akhir Rp7.168.345.501.083,33

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.4. : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang yang Tak Tertagih;
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dan Bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya;
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…