DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. tugas dan wewenang;b. perencanaan; c. hak dan kewajiban; d. jenis, produsen, pelaku usaha, penyedia PSP, pengguna PSP; e. insentif dan disentif f. peran serta masyarakat; g. pembinaan dan pengawasan; h. larangan; dan i. pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa plastik yang menjadi kemasan produk telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan permasalahan terhadap lingkungan, disebabkan karena terkandung sifat urai alami yang sulit, maka perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan plastik terutama plastik sekali pakai di kehidupan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 2 Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.10/MENLHK/SETJEN/Plb.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734); 4
15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK DAN BUPATI GRESIK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. 5
5.Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
6.Kemasan Plastik adalah bungkus pelindung yang berbahan polystyrene, polyethylene, polypropilena, dan polyethylene terephthalate.
7.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8.Pelaku Usaha adalah orang, sekelompok orang yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan industri dan/atau perdagangan berkedudukan domisili hukum di Kabupaten Gresik.
9.Produsen adalah orang atau pihak yang memproduksi barang maupun jasa untuk dijual atau dipasarkan.
10.Penyedia PSP adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dan/atau perdagangan yang menyediakan PSP.
11.Pengguna PSP adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menggunakan PSP untuk sendiri maupun terhadap orang lain.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
13.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14.Timbulan Sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita per hari atau per luas bangunan atau perpanjang jalan. 6

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengurangan Penggunaan Sampah Plasik diselenggarakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.kelestariaan dan keseimbangan;
d.kehati-hatian;
e.keadilan;
f.partisipatif; dan
g.kearifan lokal.

Pasal 3

Pengaturan tentang pengurangan penggunaan PSP bertujuan untuk:

a.mengurangi timbulan sampah dan dampak pencemaran lingkungan hidup yang berasal dari produk/kemasan plastik sekali pakai;
b.mengendalikan bahaya akibat penggunaan dari produk/kemasan plastik sekali pakai;
c.menekan laju timbulan sampah plastik yang menjadi bahan pencemar bagi lingkungan hidup; dan
d.meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik untuk mengurangi penggunaan produk/kemasan plastik sekali pakai melalui strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan wewenang; 7
b.perencanaan;
c.hak dan kewajiban;
d.jenis, produsen, pelaku usaha, penyedia PSP, pengguna PSP;
e.insentif dan disentif
f.peran serta masyarakat;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.larangan; dan
i.pembiayaan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan PSP, yang meliputi:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan PSP;
b.memfasilitasi penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan penggunaan PSP;
c.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan PSP; dan
d.melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, Daerah sekitar, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, masyarakat, dan/atau pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan PSP.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan PSP, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

a.menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan PSP; 8
b.melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan PSP oleh produsen, pelaku usaha dan/atau pengguna; dan
c.melakukan penindakan terhadap produsen, pelaku usaha dan/atau pengguna PSP yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

Perencanaan pengurangan penggunaan PSP dilaksanakan melalui tahapan:

a.inventarisasi penggunaan PSP;
b.penetapan kawasan pengurangan penggunaan PSP; dan
c.penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan PSP.

Pasal 8

(1)Inventarisasi penggunaan PSP terdiri atas:
1. a.penggunaan PSP pada pelaku usaha makro, sedang dan mikro;
2. b.penggunaan PSP pada tingkat desa, kelurahan dan kecamatan; dan
3. c.penggunaan PSP pada tingkat kawasan.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan PSP yang meliputi:
1. a.potensi dan ketersediaan PSP;
2. b.jenis PSP yang dimanfaatkan;
3. c.bentuk penggunaan PSP;
4. d.pengetahuan terhadap PSP yang ramah lingkungan; dan
5. e.bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. 9

Pasal 9

(1)Bupati menetapkan kawasan pengurangan penggunaan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
(2)Intensitas tinggi penggunaan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pusat perbelanjaan;
2. b.pertokoan/retail/toko modern/perhotelan/restoran;
3. c.pasar;
4. d.kantor pemerintahan;
5. e.kantor/perusahaan swasta; dan
6. f.sarana dan prasarana publik.
(3)Potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.daerah aliran sungai;
2. b.daerah resapan air;
3. c.kawasan wisata;
4. d.sarana dan prasarana publik; dan
5. e.kawasan industri.

Pasal 10

(1)Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan PSP.
(2)Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Rencana Aksi Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
(3)Tim Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membentuk kegiatan aksi daerah. 10
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…