DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Hak dan Kewajiban, KTR, Ktbr, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tempat-tempat tertentu di Daerah sebagai KTR.

(2)Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja; 9
7. g.tempat umum; dan
8. h.tempat lain yang ditetapkan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:

a.rumah sakit;
b.puskesmas dan jaringan;
c.Klinik;
d.laboratorium;
e.posyandu;
f.tempat praktek kesehatan swasta;
g.tempat pengobatan tradisional; dan
h.apotek dan toko obat.

Pasal 8

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :

a.sekolah;
b.madrasah;
c.pondok pesantren;
d.perguruan tinggi;
e.balai pendidikan dan pelatihan;
f.balai latihan kerja;
g.bimbingan belajar;
h.tempat kursus; dan
i.pusat kegiatan belajar masyarakat. 10

Pasal 9

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :

a.kelompok bermain;
b.penitipan anak; dan
c.taman kanak-kanak.

Pasal 10

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:

a.masjid/mushola/langgar;
b.gereja;
c.pura;
d.vihara; dan
e.klenteng.

Pasal 11

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:

a.bus umum;
b.taxi;
c.angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
d.angkutan antar kota; dan
e.angkutan air.

Pasal 12

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi:

a.perkantoran pemerintah; 11
b.perkantoran swasta;
c.industri, kecuali tempat produksi rokok;
d.bengkel; dan
e.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pasal 13

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi :

a.pasar modern;
b.pasar tradisional;
c.tempat wisata;
d.tempat hiburan;
e.hotel;
f.restoran;
g.tempat rekreasi;
h.halte;
i.terminal angkutan umum;
j.terminal angkutan barang;
k.pelabuhan; dan
l.bandar udara.

Pasal 14

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.

Pasal 15

(1)Setiap orang yang berada di dalam KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 dilarang melakukan kegiatan :
1. a.memproduksi atau membuat rokok;
2. b.menjual rokok;
3. c.mengiklankan rokok;
4. d.mempromosikan rokok; dan/atau
5. e.menggunakan rokok. 12
(2)Larangan kegiatan memproduksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok.
(3)Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok.
(4)Tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok dan tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki izin sesuai Ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 16

(1)Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib untuk:
1. a.membuat dan memasang tanda/petunjuk/ peringatan larangan merokok; dan/atau
2. b.memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KTbR

Pasal 17

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h ditetapkan sebagai KTbR.
(2)Selain KTbR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai KTbR dengan Keputusan Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai KTbR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 13

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…