DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Februari 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

memuat ketentuan umum penyelenggaraan dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, wajib uji kendaraan bermotor, uji berkala, tenaga penguji, retribusi, sanksi administratif, pengawasan kelaikan, insentif pemungutan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memungut retribusi pengujian kendaraan bermotor;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen- komponennya;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor1296);
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik. 5
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
6.Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPUBKB adalah unit tempat dilaksanakan kegiatan uji berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik.
7.Kepala UPUBKB adalah Kepala UPUBKB pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
8.Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
9.Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
10.Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
11.Mutasi Uji adalah Perpindahan Lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelengara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji
12.Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji di luar wilayah domisili kendaraan.
13.Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan. 6
14.Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah bukti lulus uji berkala yang diberikan terhadap kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji berkala telah memenuhi persyaratan administrasi, memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor dan memenuhi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor.
15.Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor yang telah mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor dan berlaku di seluruh Indonesia
16.Tanda uji yang selanjutnya disebut Smart Card adalah Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor dan berlaku di seluruh Indonesia yang paling sedikit memuat keterangan nomor kendaraan, Jumlah berat yang diizinkan dan/atau Jumlah berat kombinasi yang diizinkan, daya angkut orang dan barang, masa berlaku uji Kendaraan, muatan sumbu terberat.
17.Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, bentuk karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
18.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
19.Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang di gunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
20.Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21.Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. 7
22.Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
23.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
24.Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
25.Jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
26.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
27.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
29.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya. 8
31.Kompetensi penguji kendaraan bermotor adalah jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
32.Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
33.Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
34.Kendaraan wajib uji berkala adalah. setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.

BAB II

WAJIB UJI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1)Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.susunan;
2. b.perlengkapan;
3. c.ukuran; 9
4. d.karoseri;
5. e.rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
6. f.pemuatan;
7. g.penggunaan;
8. h.penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
9. i.penempelan kendaraan bermotor.
(3)Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri dari:
1. a.emisi gas buang;
2. b.kebisingan suara;
3. c.efisiensi system rem utama;
4. d.efisiensi system rem parkir;
5. e.kincup roda depan;
6. f.suara klakson;
7. g.daya pancar dan arah sinar lampu utama;
8. h.radius putar;
9. i.akurasi alat penunjuk kecepatan;
10. j.kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
11. k.kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

BAB III

UJI BERKALA KENDARAAN

Pasal 3

(1)Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor
(2)Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor.
(3)Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
2. b.uji berkala pertama kali; dan
3. c.uji berkala perpanjangan masa berlaku.
(4)Kewenangan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas. 10

Pasal 4

(1)Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diwajibkan untuk:
1. a.mobil penumpang umum;
2. b.mobil bus;
3. c.mobil barang;
4. d.kereta gandengan; dan
5. e.kereta tempelan;
(2)Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi kegiatan:
1. a.pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
2. b.pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan
3. c.pemberian bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
(3)Kegiatan pemeriksaan, pengujian fisik dan pengesahan hasil uji kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Penguji kendaraan bermotor.

Pasal 5

(1)Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
(2)Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SRUT.
(3)Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama kali. 11
(4)Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya SRUT.
(5)Uji Berkala Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Pemilik kendaraan bermotor dari luar daerah, dapat numpang uji berkala pada Dinas setelah memperoleh persetujuan dari daerah asal.

Pasal 7

(1)Terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan numpang uji keluar daerah dan mutasi keluar daerah, wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas.
(2)Terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan numpang uji masuk dan mutasi masuk, wajib melampirkan rekomendasi dari daerah di mana kendaraan berdomisili.
(3)Selain rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan mutasi masuk, wajib melampirkan Kartu Induk dari daerah di mana kendaraan berdomisili.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji diberikan bukti lulus uji.
(2)Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) bulan. 12
(3)Apabila kendaraan bermotor wajib uji dalam keadaan rusak berat/tidak bisa jalan, maka pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan bukti lulus uji kepada Dinas melalui UPUBKB dan dinyatakan tidak dapat beroperasi di jalan dengan surat keterangan dari bengkel.

Pasal 10

(1)Terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji, diberikan waktu 2 (dua) hari kerja sejak dinyatakan surat keterangan tidak lulus uji, untuk mengikuti pengujian ulang.
(2)Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji, Penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor, dengan mencantumkan:
1. a.item yang tidak lulus uji;
2. b.alasan tidak lulus uji;
3. c.perbaikan yang harus dilakukan; dan
4. d.waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
(3)Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan bermotor menunjukkan bukti pemberitahuan dari Petugas Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Bagi kendaraan yang tidak melakukan uji ulang dan/atau kendaraan yang telah melakukan 2 kali uji ulang namun masih dinyatakan tidak lulus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap sebagai pemohon baru.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…