DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri meliputi: a. kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa; b. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; c. pemberdayaan masyarakat dan desa; d. perencanaan; e. pelaksanaan; f. peran serta masyarakat; g. pembiayaan; h. pembinaan dan pengawasan; dan i. pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan, maka diperlukan peningkatan desa desa di Kabupaten Gresik menjadi Desa Mandiri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang 3 Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); 5
21.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU DESA MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5.Desa adalah desa-desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Gresik yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Daerah.
9.Pemberdayaan Desa adalah upaya mendorong percepatan pembangunan desa melalui pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
10.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta me.manfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
11.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12.Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13.Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotongroyong. 7
14.Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15.Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa.
16.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
17.Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakanmasyarakat.
18.Pembangunan Masyarakat menuju Desa Mandiri adalah program pemberdayaan yang menekankan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat yang terangkai dengan proram pemberdayaan pemerintah daerah, dunia usaha dan produk unggulan desa, agar kemiskinan dapat berkurang.
19.Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
20.Desa Mandiri atau disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 8

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Program Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

a.keadilan;
b.transparansi;
c.akuntabel;
d.partisipatif;
e.gotong-royong;
f.swadaya; dan
g.swakelola.

Pasal 3

Tujuan dari Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri adalah :

a.meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat Desa serta penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri;
b.memajukan desa dengan mengembangkan produk unggulan sesuai potensi Desa serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri melalui upaya pengintegrasian sumber daya, penguatan kelembagaan dan norma serta pengembangan produk unggulan sesuai potensi desa;
d.mendorong sinergi antara kegiatan Pemerintah Daerah dengan fasilitasi keberdayaan masyarakat untuk pencapaian desa mandiri;
e.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi Desa; 9
f.mendorong dan menfasilitasi masyarakat untuk berwirausaha sesuai dengan potensi desanya; dan
g.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

Sasaran yang hendak diwujudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

a.sinkronnya kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
b.terbukanya lembaga desa dalam mengakses sumber daya alam desa dan memasarkan produk unggulan keluar desa;
c.sinerginya potensi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
d.terpenuhinya kebutuhan dasar dan peningkatan pelayanan publik; dan
e.meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 5

Manfaat yang diharapkan dari Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri, meliputi:

a.meningkatnya kesadaran masyarakat tentang potensi diri, potensi lingkungan, serta masalah dan kebutuhan terkait pemberdayaan kemandirian desa;
b.menguatnya kelembagaan masyarakat dalam bentuk regulasi dan organisasi yang berfungsi bagi pengelolaan potensi untuk pemberdayaan dan pengembangan kemandirian desa;
c.meningkatnya kemampuan akses serta pemanfaatan teknologi dan sumber finansial masyarakat dalam aktivitas pengelolaan potensi desa untuk menghasilkan produk unggulan bagi pemberdayaan dan pengembangan kemandirian desa; 10
d.tersusunnya RPJM-Des serta Rencana Kerja Pemerintah Desa secara partisipatif sebagai landasan bagi keswadayaan masyarakat dan kegiatan pemerintah dalam pemberdayaan kemandirian desa;
e.terlaksananya kesesuaian RPJM-Des serta Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan program Perangkat Daerah Kabupaten pada Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri yang didukung oleh partisipasi masyarakat;
f.terlaksananya kegiatan pemberdayaan kemandirian desa bagi desa penerima manfaat; dan
g.terlaksananya kegiatan pemerintah desa, donor, swasta dan pihak lain dalam mendukung implementasi kegiatan untuk pemberdayaan kemandirian desa.

Pasal 6

Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri meliputi:

a.kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa;
b.wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c.pemberdayaan masyarakat dan desa;
d.perencanaan;
e.pelaksanaan;
f.peran serta masyarakat;
g.pembiayaan;
h.pembinaan dan pengawasan; dan
i.pelaporan.

BAB III

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 7

Kebijakan Pemberdayaan Masyaratkat dan Desa menuju Desa Mandiri meliputi:

a.kebijakan strategis;
b.kebijakan operasional; dan
c.kebijakan praktis. 11

Pasal 8

Kebijakan strategis Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri meliputi:

a.penguatan otonomi;
b.peningkatan pelayanan publik;
c.peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
d.penanggulangan kemiskinan;
e.standar operasional dan prosedur pelaksanaan pembangunan; dan
f.penyelenggaraan keuangan daerah yang mendukung masyarakat desa.

Pasal 9

Kebijakan operasional ialah terintegrasinya program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri meliputi:

a.memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
b.memfungsikan dan sinergitas institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa;
c.meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
d.penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi pendampingan dan pertanian masyarakat Desa;
e.memberikan bantuan pendanaan melalui bantuan keuangan langsung bagi desa;
f.melakukan pembinaan dan pengawasan atas perencanaan dan anggaran yang dijalankan oleh desa; dan 12
g.memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…