DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III BENTUK USAHA BAB IV TEMPAT MAKAN BAB V PERUBAHAN USAHA BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, usaha jasa makanan dan minuman merupakan salah satu jenis dari bidang usaha pariwisata yang perlu diatur perizinannya;
c.bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan usaha dibidang jasa makanan dan minuman, dan dalam rangka peningkatan pengawasan dan penertiban usaha dibidang jasa makanan dan minuman, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha dibidang jasa makanan dan minuman, serta meningkatkan pendapat asli daerah maka Pemerintah Daerah perlu mengatur penyelenggaraan perizinan di bidang jasa makanan dan minuman;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Makanan Dan Minuman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kafe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 968);
13.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Boga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 975);
14.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Tempat Penjualan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1942);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
17.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 371); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Lembaga pengelola dan penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disingkat lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
7.Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
8.Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
9.Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
10.Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
11.Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
12.Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
13.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
14.Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
(2)Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.restoran;
2. b.rumah makan;
3. c.kafe;
4. d.Pusat penjualan makanan; dan
5. e.jasa boga.

BAB III

BENTUK USAHA

Pasal 3

Usaha jasa makanan dapat berupa usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TEMPAT MAKAN

Pasal 4

(1)Usaha jasa makanan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian didalam bangunan atau diluar bangunan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
(2)Penyelenggaraan hiburan atau kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk mengusahakan jasa makanan dan minuman harus memiliki Izin Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga OSS yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Pendaftaran Izin Usaha Pariwisata dilakukan terhadap:
1. a.restoran, rumah makan, kafe, atau pusat penjualan makanan pada setiap lokasi; dan
2. b.setiap kantor usaha jasa boga.
(2)Permohonan Izin Usaha Pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
(3)Dalam hal menyangkut usaha mikro, dan koperasi di bidang usaha jasa makanan, Bupati memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Izin Usaha Pariwisata untuk tempat makan, dan seluruh jenis sertifikat usaha jasa makanan dan/atau pelaksanaan proses sertifikasi usaha jasa makanan.

Pasal 7

(1)Permohonan Izin Usaha Pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha kepada lembaga OSS.
(2)Ketentuan lebih lanjut Permohonan Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan usaha jasa makanan yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap Usaha jasa makanan, wajib memiliki Sertifikat untuk masing-masing golongan usaha dan melaksanakan Sertifikasi usaha berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemilik usaha jasa makanan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
1. a.memberikan perlindungan kepada tamu;
2. b.tidak menggunakan tempat usaha jasa makanan untuk perjudian, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, zat adiktif dan zat berbahaya lainnya, kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
3. c.tidak menggunakan bahan pangan dan bahan tambahan yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan;
4. d.mencatat, menyimpan barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan, kecuali makanan dan/atau bahan makanan yang masa simpannya pendek;
5. e.memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. f.menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan;
7. g.menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Pemilik usaha jasa makanan berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…