DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ruang lingkup pengaturan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam peraturan daerah ini meliputi: a. hak dan kewajiban anak; b. sistem perlindungan anak; c. kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak; d. partisipasi; e. kabupaten layak anak; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, perlu dilakukan berbagai upaya preventif, rehabilitatif, kuratif, dan represif serta proses pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus untuk pemulihan agar anak bisa tumbuh dan berkembang melalui koordinasi dan cara kerja yang sistematis;
c.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882); 3
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4
14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
18.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention An Rigths Of fiw Child On The Sale Of Childern, Child Prostitutin And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
19.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5871); 5
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
23.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
24.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
25.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
26.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK. 6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari resiko kerentanan dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
9.Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya untuk pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan korban dan/atau pelaku anak yang terdiri dari pengelolaan data dan informasi, pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga, perubahan perilaku yang berpihak pada anak, fasilitasi dalam proses peradilan, dan penyelarasan program kerja. 7
10.Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya terpadu, menyeluruh, dan koordinatif untuk pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan korban dan/atau pelaku anak, yang terdiri dari subsistem hukum dan kebijakan, subsistem peradilan anak, subsistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, subsistem perubahan perilaku sosial, dan subsistem data dan informasi perlindungan anak.
11.Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
12.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam hukum dan kebijakan, penganggaran, program dan kegiatan untuk menjamin terlindungi dan terpenuhinya hak anak.
13.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya dan/atau masyarakat pada umumnya. 8
15.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
16.Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak terhormat martabatnya, dan/atau terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental, termasuk, tapi tidak terbatas pada anak yang mengalami perlakuan salah pengabaian, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan, anak yang direkrut oleh tentara atau milisi perang, atau mengalami mutilasi genital.
17.Penelantaran anak adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual.
18.Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintah dan masyarakat, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, yang dilaksanakan berdasarkan kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama, sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. 9
19.Pencegahan adalah semua tindakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat, untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, di semua situasi dan kondisi kehidupan anak, termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
20.Kerentanan adalah faktor-faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang meningkatkan resiko anak dan keluarganya terhadap masalah dan bahaya bagi mereka akibat dari kehilangan, kerusakan, ketidakamanan, penderitaan dan kematian.
21.Penanganan korban adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yag berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
22.Jaminan kelangsungan pendidikan adalah setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi baik pendidikan luar biasa maupun pendidikan inklusi.
23.Anak beresiko adalah anak yang rentan menjadi korban, pelaku dan/atau yang mengalami paparan kekerasan fisik, verbal, seksual, dan/atau mental; korban eksploitasi ekonomi maupun seksual, korban penculikan, pekerja anak, anak jalanan, korban tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, korban penelantaran, penyandang disabilitas, perokok, pengguna minuman keras, narkoba dan psikotropika, pelaku seks bebas dan yang terinfeksi HIV/AIDS serta perlakuan salah lainnya. 10
24.Pengurangan resiko kerentanan adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten dan masyarakat untuk melakukan intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala dan masalah yang dihadapi anak dan keluarganya, dalam kondisi rentan atau potensial rentan, atas terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, di semua situasi kehidupan anak, termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak dalam situasi darurat.
25.Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan kemampuan anak yang mengalami disfungsi sosial, dan mengembangkannya, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
26.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan/atau advokat, untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi, korban dan/atau pelaku tindak pidana, kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan/atau eksploitasi.
27.Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan anak dan masyarakat, untuk mendukung penyatuan kembali, anak korban dan/atau pelaku tindak pidana, dalam lingkungan keluarga atau keluarga pengganti, yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hak-haknya.
28.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
29.Penyelenggaraan pengumpulan data anak adalah upaya pengelolaan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, utuh, lengkap, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data anak beresiko.
30.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan/atau organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan. 11
31.Institusi pengasuh pengganti adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang merupakan lembaga- lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak, dan/atau pelayanan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarganya, termasuk lembaga penyelenggara pendidikan yang terintegrasi dalam institusi pengasuh pengganti.
32.Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk, tetapi tidak terbatas pada anak dan keluarganya yang berada dalam kondisi kedaruratan, anak tanpa pengasuhan yang layak, anak yang diasuh oleh orang lanjut usia, anak yang hidup tanpa pengasuhan orangtuanya, anak yang ditinggalkan salah satu atau kedua orangtua atau keluarganya, anak jalanan, anak yang hidup dengan HIV/AIDS, anak penyandang disabilitas, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang terpisah dari orangtuanya atau keluarganya dalam situasi darurat, pengungsi, miskin, mengalami diskriminasi sosial dan/atau gender, tidak memiliki akta lahir atau identitas, menikah pada usia anak, eksploitasi seksual, tindak pidana perdagangan anak, menjadi korban praktik tradisional yang berbahaya, berada dalam pengasuhan alternatif, yang bekerja di sektor yang berbahaya dan membahayakan, anak yang mengalami perlakuan salah melalui media sosial dalam jaringan elektronik, anak yang mengalami ketergantungan napza dan miras.
33.Praktik tradisional yang berbahaya adalah salah satu bentuk kekerasan, yang dilakukan terhadap anak, di kalangan masyarakat tertentu, yang telah berlangsung sejak lama, sehingga tidak dianggap sebagai tindak kekerasan, atau dianggap sebagai bagian dari suatu budaya tertentu. 12
34.Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
35.Kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak dan keluarganya agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yang dilakukan melalui berbagai bentuk pelayanan sosial, yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anak dan keluarganya sebagai warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
36.Pengasuhan berkelanjutan adalah proses penetapan dan penempatan pengasuhan yang tepat dan layak, berdasarkan potensi dan solusi sesuai kebutuhan dan kepentingan setiap anak.
37.Terpapar kekerasan adalah anak yang mengalami langsung kejadian kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, tetapi bukan sebagai pelaku atau korban, melainkan sebagai saksi, dan/atau anak yang tidak langsung mengalami kejadian tersebut, melainkan menerima dampak akibat kejadian tersebut, seperti anak korban perceraian, anak yatim dan/atau piatu, anak buruh migran dan lain sebagainya.

BAB II

ASAS, PRINSIP, TUJUAN

Pasal 2

Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13

Pasal 3

Prinsip sistem penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan pada konvensi hak-hak anak yang meliputi:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan yang terbaik bagi anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d.penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

(1)Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk :
1. a.memperkuat lingkungan protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
2. b.melaksanakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
3. c.mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air.
(2)Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan untuk menjamin terselenggaranya sistem penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi:
1. a.mengoordinasikan program, anggaran, dan layanan;
2. b.merumuskan pedoman pelaksanaan;
3. c.menyelenggarakan layanan;
4. d.monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
5. e.mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya sistem perlindungan anak demi terwujudnya KLA;
6. f.mencegah, mengurangi resiko, dan melaksanakan penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat; 14
7. g.menguatkan pengasuhan anak berbasis keluarga dan masyarakat;
8. h.meningkatkan partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat; dan
9. i.meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak termasuk pencegahan pengurangan resiko dan penanganannya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.hak dan kewajiban anak;
b.sistem perlindungan anak;
c.kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak;
d.partisipasi;
e.kabupaten layak anak;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pembiayaan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 6

(1)Hak anak meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.hak anak atas identitas; 15
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
5. e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak akses informasi yang layak; dan
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(3)Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
2. b.anak tidak terpisah dari orang tua;
3. c.reunifikasi keluarga;
4. d.anak tidak dipindahkan secara ilegal;
5. e.mendapat dukungan kesejahteraan;
6. f.pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga;
7. g.legalitas pengangkatan/adopsi anak;
8. h.perlindungan bagi anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti; dan
9. i.perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.
(4)Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.akses layanan publik bagi anak penyandang disabilitas;
2. b.mendapatkan layanan kesehatan;
3. c.mendapatkan akses jaminan sosial layanan dan
4. d.fasilitasi kesehatan; dan
5. e.mendapatkan standar hidup yang tinggi dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
(5)Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud padaayat
(1)huruf d meliputi :
1. a.akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas;
2. b.tanpa diskriminasi; 16
3. c.mendapat kesempatan memperoleh lembaga pendidikan yang berkualitas; dan/atau mendapatkan kesempatan untuk liburan, kegiatan budaya, olah raga, dan mengembangkan diri.
(6)Perlindungan kepada anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.perlindungan bagi anak yang mengalami situasi darurat;
2. b.perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.perlindungan bagi anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi;
4. d.perlindungan bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. e.perlindungan bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
6. f.perlindungan bagi anak yang menjadi korban pornografi;
7. g.perlindungan bagi anak dengan HIV/AIDS;
8. h.perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
9. i.perlindungan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. j.perlindungan anak korban kejahatan seksual;
11. k.perlindungan anak korban jaringan terorisme;
12. l.perlindungan anak penyandang disabilitas;
13. m.perlindungan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. n.perlindungan bagi anak dengan prilaku sosial menyimpang; dan
15. o.perlindungan bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 7

Setiap anak berkewajiban untuk:

a.menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada; 17
b.menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
c.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
d.mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
e.menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
f.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
g.melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
h.menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
i.bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB V

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 8

Sistem perlindungan anak meliputi:

a.pengelolaan data dan informasi;
b.penyelarasan program kerja;
c.pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga;
d.perubahan perilaku sosial yang berpihak pada anak;
e.fasilitasi dalam proses peradilan; dan
f.penyelarasan program kerja.

Pasal 9

(1)Seluruh perangkat daerah wajib menyusun data dan informasi terkait pemenuhan hak anak, sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Data Statistik Dasar terkait demografi dan kependudukan, termasuk di dalamnya jumlah anak, terpilah gender dan spasial; 18
2. b.Data Statistik Sektoral terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk data capaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, sekurang-kurangnya meliputi seluruh indikator Kabupaten Layak Anak;
3. c.Data kualitatif, dari hasil penggalian aspirasi anak dan/atau kajian/penelitian/sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Pengumpulan, penyimpanan, analisa, penyajian dan publikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu antar Perangkat Daerah, termasuk instansi vertikal, organisasi masyarakat, lembaga masyarakat dan pihak terkait lainnya.
(4)Pembaruan data dilakukan secara berkala sesuai dengan jangka waktu pelaporan masing-masing perangkat daerah, instansi vertikal dan pihak terkait lainnya.
(5)Pelaporan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan menyajikan data dalam kurun waktu paling sedikit lima tahun terakhir, serta dapat di akses oleh publik.

Pasal 10

(1)Data, informasi dan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi.
(2)Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme:
1. a.menetapkan alur pelaporan dan pengumpulan data, bagan waktu dan pejabat penanggungjawab masing- masing indikator dari perangkat daerah, instansi vertical, lembaga masyarakat dan mitra kerja lainnya;
2. b.mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data; 19
3. c.menyusun pemetaan capaian indicator, termasuk didalamnya identifikasi permasalahan dan kebutuhan anak, serta pemetaan wilayah/lokasi rawan terjadi pelanggaran hak anak dan kekerasan terhadap anak;
4. d.menyusun hasil analisa dalam bentuk Profil Anak;
5. e.menyajikan hasil analisa sebagaimana huruf (d) dalam diseminasi data yang dihadiri oleh perangkat daerah, instansi vertical, organisasi masyarakat, lembaga masyarakat dan pihak terkait lainnya;
6. f.mengirimkan laporan tertulis kepada organisasi perangkat daerah setiap tahun sebagai salah satu bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
7. g.menyusun rencana intervensi dan tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…