DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang meliputi kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan, bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan, tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan, dan evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
12.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Restribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana 4 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Restribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 11);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Dinas adalah Dinas yang melaksanakan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan.
5.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 5
7.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
10.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
11.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
12.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 6
15.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- undangan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17.Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
18.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
19.Tim adalah tim yang bertugas melakukan verifikasi dan penilaian atas kegiatan usaha yang akan diberikan insentif atau kemudahan penanaman modal.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan; 7
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

Pasal 3

Maksud dan tujuan pemberian insentif dan/atau kemudahan dilakukan adalah untuk menarik minat Masyarakat dan Investor untuk melakukan penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal meliputi:

a.Kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
b.Bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan;
c.Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
d.Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan; dan
e.Evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 5

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kreteria :

a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b.menyerap banyak tenaga kerja;
c.menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 8
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.termasuk pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
i.melakukan industri pionir;
j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
l.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
n.berorientasi ekspor.

BAB V

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN YANG DAPAT DIBERIKAN

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
2. b.pengurangan, keringanan atau pembebesan retribusi daerah;
3. c.pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana; 9
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan Teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
(3)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 7

(1)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan meliputi:
1. a.usaha mikro dan koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modal;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. 10
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah; dan
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Jenis atau kegiatan usaha tertentu yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 8

(1)Dalam menetapkan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Bupati membentuk Tim verifikasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Investor mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Lingkup usaha;
2. b.Kinerja manajemen; dan
3. c.Perkembangan Usaha.
(3)Khusus permohonan yang diajukan oleh usaha mikro dan koperasi cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan yang diperlukan.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan. 11
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
2. b.pengelolaan usaha; dan
3. c.rencana kegiatan usaha.
(3)Ketentuan mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…