DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang memuat perubahan pada ketentuan pasal 6.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan sub urusan kebakaran sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk lembaga perangkat daerah tersendiri yang melaksanakan sub urusan pemadan kebakaran dan penyelamatan; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Iatimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 4
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang- undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK. Pasal I Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 5

Pasal 6

Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri dari :

a.Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
b.Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
c.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum pada sub urusan Sumber Daya Air, sub urusan Jalan dan sub urusan penataan ruang serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe B;
d.Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum pada sub urusan Air Minum, sub urusan Air Limbah, sub urusan Drainase, sub urusan Bangunan Gedung, sub urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya serta sub urusan Jasa Konstruksi, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
e.Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe B; 6
f.Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
g.Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
h.Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
i.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
j.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
k.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
l.Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe B; 7
m.Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
n.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang Perdagangan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
o.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe B;
p.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan serta urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
q.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe B;
r.Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A;
s.Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A; dan 8
t.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada sub urusan pemadam kebakaran, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe C. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 16 Desember 2021 BUPATI GRESIK, TTD FANDI AKHMAD YANI Diundangkan di Gresik pada tanggal 16 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK, TTD Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T. Pembina Utama Muda NIP. 19661027 199803 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 24 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 264-8/2021 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK I. UMUM Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, bertujuan untuk membawa perubahan yang signifikan terhadap besaran, tugas fungsi Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata yang ada pada masing-masing perangkat Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dasar utama pembentukan dalam perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dan hasil analisa jabatan, beban kerja dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan publik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 24

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…