DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; c. hak dan kewajiban; d. penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah; e. pokok pikiran Kebudayaan Daerah; f. pengawasan dan pelaporan; g. pendanaan; dan h. penghargaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik bertanggung jawab melestarikan keberadaan warisan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Gresik untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan; 2

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. 3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya tak Benda);
9. 10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. 11.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
12. 13.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; 4
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karyamasyarakat.
5.Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
6.Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. 5
7.Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan Kebudayaan Daerah dan nilainya melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
8.Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12.Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsurKebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
13.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaanbeserta usulan penyelesaiannya.
14.Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan padapotensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
15.Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orangyang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
16.Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperandalam Pemajuan Kebudayaan.
17.Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
18.Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan. 6

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan:

a.toleransi;
b.keberagaman;
c.kelokalan;
d.lintas wilayah;
e.partisipatif;
f.manfaat;
g.keberlanjutan;
h.kebebasan berekspresi;
i.keterpaduan;
j.kesederajatan; dan
k.gotong royong.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah dimaksudkan untuk upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

a.mengembangkan nilai-nilai luhur budaya daerah;
b.memperkaya keberagaman budaya daerah;
c.memperteguh jati diri bangsa;
d.memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
e.mencerdaskan kehidupan bangsa;
f.meningkatkan citra daerah;
g.mewujudkan masyarakat madani;
h.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
i.melestarikan warisan budaya bangsa; dan
j.mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; 7
b.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
c.hak dan kewajiban;
d.penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
e.pokok pikiran Kebudayaan Daerah;
f.pengawasan dan pelaporan;
g.pendanaan; dan
h.penghargaan.

BAB III

OBYEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 6

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

a.tradisi lisan;
b.manuskrip;
c.adat istiadat;
d.ritus;
e.pengetahuan tradisional;
f.teknologi tradisional;
g.seni;
h.bahasa;
i.permainan rakyat; dan
j.olahraga tradisional.

Pasal 7

Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

a.menjamin kebebasan berekspresi;
b.menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;
c.melaksanakan pemajuan Kebudayaan;
d.memelihara kebhinekaan; 8
e.mengelola informasi dibidang Kebudayaan;
f.menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
g.menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
h.membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
i.mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
j.menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:

a.merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
b.merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
c.merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
d.merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Pasal 10

Setiap orang berhak untuk:

a.berekspresi;
b.mendapatkan pelindungan atas hasil ekspresi budayanya;
c.berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;
d.mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
e.memanfaatkan Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
f.memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan. 9

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…