DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan No. 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Grobogan

regulasi_utama

Ringkasan

1. asas dan tujuan 2. penyertaan modal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 2 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang PD. BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang PD. BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3 );
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi 3 Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1990 Nomor 2 Seri D);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang.
6.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan badan hukum lainnya dari 4 usaha milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi : Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi, PT. Bank Jateng, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha, Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian, Perusahaan Daerah Purwa Aksara, PT. PRPP Jawa Tengah dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD berasaskan :

a.akuntabilitas; dan
b.kepastian hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

a.meningkatkan pelayanan masyarakat;
b.penguatan BUMD;
c.meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
d.meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Tahun 2017 sebagai berikut :
1. a.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
2. b.PT. Bank Jateng sebesar Rp 23.769.000.000,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  1. 1.setoran tunai sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
  2. 2.sharing hasil Aset Manejemen Unit, laba ditahan tahun lalu dan cadangan umum sebesar 5 Rp 13.769.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan mekanisme penganggaran secara Cash In – Cash Out;
3. c.Perusahaan Daerah Purwa Aksara sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. d.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
5. e.Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma sebesar Rp 8.074.600.000,00 (delapan milyar tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah); dan
6. f.PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
(2)Penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk pengembangan/ekspansi dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Daerah.
(3)Penyertaan modal Daerah kepada PT Bank Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan sebagai pemenuhan rasio kecukupan modal dan peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif dan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan pelayanan perbankan.
(4)Penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk penambahan modal usaha dan pengadaan sarana dan prasarana.
(5)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk pengembangan/ekspansi dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Daerah.
(6)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penganggaran kembali atas penyertaan modal pada Tahun 2016 yang belum direalisasikan untuk pembangunan sarana produksi dan penurunan tingkat kehilangan air.
(7)Penyertaan Modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 6 huruf f dipergunakan untuk memperkuat permodalan dan peningkatan pelayanan.
(8)Jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 21 November 2016 BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SRI SUMARNI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 7 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, Cap TTD SUGIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 16 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH (16/2016) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2017 I. PENJELASAN UMUM Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak daerah dan hasil retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah disamping peningkatan peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Daerah. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Tahun 2017 harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. 9

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

a.Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
b.Kepastian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 16 10 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2017 JUMLAH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 S.D. TAHUN 2016 TAMBAHAN TAHUN 2017 TOTAL 1 2 3 4 5 1 PD. BPR BKK PURWODADI 24.500.000.000,00 5.000.000.000,00 29.500.000.000,00 2 PD. BPR PURWA ARTHA 11.237.350.000,00 2.500.000.000,00 13.737.350.000,00 3 PD. PURWA AKSARA 3.706.668.000,00 500.000.000,00 4.206.668.000,00 4 PDAM PURWA TIRTA DHARMA 29.373.148.254,00 8.074.600.000,00 37.447.748.254,00 5 PD. ANEKA USAHA PERTANIAN 2.673.750.000,00 - 2.673.750.000,00 6 PT. PRPP JAWA TENGAH 531.000.000,00 - 531.000.000,00 7 PT. BANK JATENG 28.237.000.000,00 23.769.000.000,00 52.006.000.000,00 8 PT. JAMKRIDA JATENG - 200.000.000,00 200.000.000,00 100.258.916.254,00 40.043.600.000,00 140.302.516.254,00 NO NAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH JUMLAH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN JUMLAH BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SRI SUMARNI

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 2 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang PD. BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang PD. BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3 );
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi 3 Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1990 Nomor 2 Seri D);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang.
6.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan badan hukum lainnya dari 4 usaha milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi : Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi, PT. Bank Jateng, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha, Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian, Perusahaan Daerah Purwa Aksara, PT. PRPP Jawa Tengah dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD berasaskan :

a.akuntabilitas; dan
b.kepastian hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

a.meningkatkan pelayanan masyarakat;
b.penguatan BUMD;
c.meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
d.meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Tahun 2017 sebagai berikut :
1. a.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
2. b.PT. Bank Jateng sebesar Rp 23.769.000.000,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  1. 1.setoran tunai sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
  2. 2.sharing hasil Aset Manejemen Unit, laba ditahan tahun lalu dan cadangan umum sebesar 5 Rp 13.769.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan mekanisme penganggaran secara Cash In – Cash Out;
3. c.Perusahaan Daerah Purwa Aksara sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. d.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
5. e.Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma sebesar Rp 8.074.600.000,00 (delapan milyar tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah); dan
6. f.PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
(2)Penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk pengembangan/ekspansi dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Daerah.
(3)Penyertaan modal Daerah kepada PT Bank Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan sebagai pemenuhan rasio kecukupan modal dan peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif dan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan pelayanan perbankan.
(4)Penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk penambahan modal usaha dan pengadaan sarana dan prasarana.
(5)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk pengembangan/ekspansi dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Daerah.
(6)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penganggaran kembali atas penyertaan modal pada Tahun 2016 yang belum direalisasikan untuk pembangunan sarana produksi dan penurunan tingkat kehilangan air.
(7)Penyertaan Modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 6 huruf f dipergunakan untuk memperkuat permodalan dan peningkatan pelayanan.
(8)Jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7

Pasal 5

Pasal 1

Cukup jelas. 9

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

a.Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
b.Kepastian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan No. 16 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005