DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan No. 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah : Rp. 2.216.659.182.000,00
b.Belanja Daerah : Rp. 2.450.522.226.143,00 Surplus (Defisit) : Rp. (233.863.044.143,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan : Rp. 274.616.644.143,00
2. 2.Pengeluaran : Rp. 40.753.600.000,00
3. 3.Pembiayaan Netto : Rp. 233.863.044.143,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. : Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah : Rp. 295.990.910.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah : Rp. 1.538.301.399.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah : Rp. 382.366.873.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak daerah sejumlah : Rp. 51.540.000.000,00
2. b.Retribusi daerah sejumlah : Rp. 11.488.818.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah : Rp. 26.501.000.000,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah : Rp. 206.461.092.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil sejumlah : Rp. 43.796.097.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah : Rp. 1.110.337.027.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah : Rp. 376.668.275.000,00
4. d.Dana Insentif Daerah sejumlah : Rp. 7.500.000.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah : Rp. 5.571.358.000,00
2. b.Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah : Rp. 147.170.081.000,00
3. c.Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah : Rp. 229.625.434.000,00
4. d.Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah : Rp. 0,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah : Rp.1.401.922.276.143,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah : Rp.1.048.599.950.000,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah : Rp. 913.462.477.999.000,00
2. b.Belanja bunga sejumlah : Rp. 2.022.000.000,00
3. c.Belanja subsidi sejumlah : Rp. 506.500.000,00
4. d.Belanja hibah sejumlah : Rp. 36.398.500.000,00
5. e.Belanja bantuan sosial sejumlah : Rp. 20.513.250.000,00
6. f.Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa sejumlah : Rp. 8.299.477.844,00
7. g.Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa sejumlah : Rp. 416.708.217.300,00
8. h.Belanja tidak terduga sejumlah : Rp. 4.011.853.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah : Rp. 60.669.148.850,00
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah : Rp. 459.839.907.230,00
3. c.Belanja Modal sejumlah : Rp. 528.090.893.920,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah : Rp. 274.616.644.143,00
2. b.Pengeluaran sejumlah : Rp. 40.753.600.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah : Rp. 72.309.982.143,00
2. b.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah : Rp. 200.000.000.000,00
3. c.Penerimaan piutang daerah sejumlah : Rp. 2.306.662.000,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah : Rp. 40.043.600.000,00
2. c.Pembayaran pokok utang sejumlah : Rp. 0,00
3. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah : Rp. 710.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten grobogan Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 7

(1)Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsí kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017;
2. b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. c.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. d.keadaan darurat, dan/ atau
5. e.keadaan luar biasa.
(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017, dan apabila pengeluaran itu terjadi setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ditetapkan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(3)Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat terjadi apabila :
1. a.keadaan darurat; dan/atau
2. b.keperluan mendesak.
(4)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, dan/atau
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(5)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga
(6)Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, maka pendanaan keadaaan darurat dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian terget kinerja program dan kegiatan lannya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau;
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(7)Keadaan mendesak sebagaimana disebut ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(8)Termasuk di dalam kriteria mendesak adalah kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan guna melaksanakan Program dan Kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi namun belum tersedia anggarannya dan Pemerintah Daerah diminta untuk melaksanakan kegiatan dimaksud sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, Dana Alokasi Khusus dan Bantuan keuangan yang bersifat khusus mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Mekanisme mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana disebut ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
1. a.Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pengelola Program dan Kegiatan menyampaikan permohonan sekaligus melaporkan tentang adanya program dan bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan dilampiri Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah atas Program dan kegiatan dimaksud kepada Bupati Grobogan;
2. b.Berdasarkan permohonan tersebut Bupati Grobogan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tentang adanya kegiatan dimaksud;
3. c.Selanjutnya Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. d.Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas maka Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
5. e.Selanjutnya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan atau tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI GROBOGAN, CAP TTD SRI SUMARNI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 31 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, CAP TTD SUGIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 17 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH (17/2016)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…