DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan No. 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

1. klasifikasi perusahaan program TSP 2. pelaksanaan 3. program TSP 4. forum TSP 5. pengawsan, evaluasi dan pelaporan 6. penghargaan 7. penyelesaian sengketa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik dan efektif apabila terjalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat;
c.bahwa diperlukan peraturan bagi dunia usaha yang mendasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis untuk menerapkan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan di Kabupaten Grobogan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Grobogan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara
10.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
11.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
12.Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
13.Forum TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait dan asosiasi pengusaha serta dapat melibatkan unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan/atau tokoh masyarakat sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP di Daerah agar sesuai dengan program pembangunan Pemerintah Daerah; dan
b.memberi arahan kepada Perusahaan dan Pemangku Kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional dalam membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang TSP termasuk lingkungan Perusahaan beserta pihak yang menjadi pelakunya;
b.terpenuhinya penyelenggaraan TSP berdaya guna dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sebuah sistem yang terkoordinir;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP bagi seluruh Pemangku Kepentingan;
d.melindungi Perusahaan agar terhindar dari berbagai bentuk pungutan liar yang dilakukan pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab;
e.meminimalisir timbulnya dampak negatif keberadaan P erusahaan bagi masyarakat dan sebaliknya mengoptimalkan potensi dan sinergi kegiatan yang berdampak positif terhadap keberadaan perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah; dan
f.terprogramnya rencana P emerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan dan kemudahan fasilitas dalam pelayanan administrasi.

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.kemandirian; dan
i.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

(1)Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip :
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.kemandirian;
6. f.sensitivitas;
7. g.keberpihakan;
8. h.kemitraan;
9. i.inisiasi;
10. j.mutualistis, dan non diskriminasi; dan
11. k.koordinatif.
(2)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada :
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur;
7. g.program perbaikan berkelanjutan;
8. h.keadilan yang bijak; dan
9. i.kebijakan yang adil.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TSP meliputi :
1. a.bantuan pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
2. b.kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan
3. c.insentif pemacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan berlaku pada :
1. a.kawasan yang secara langsung menerima dampak negatif atas kegiatan operasional Perusahaan;
2. b.kawasan yang menerima dampak secara tidak langsung atas kegiatan operasional Perusahaan tetapi kawasan tersebut sebagai penopang berlangsungnya kegiatan produksi Perusahaan; dan/atau
3. c.kawasan yang menerima dampak secara tidak langsung atas kegiatan operasional Perusahaan tetapi kawasan tersebut merupakan wilayah rencana program perluasan operasi atau produksi Perusahaan.
(3)Selain pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ruang lingkup TSP tersebut pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada kawasan yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.
(4)Ketentuan mengenai indikator dan ruang lingkup dampak negatif kegiatan operasional Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB II

KLASIFIKASI PERUSAHAAN PROGRAM TSP

Pasal 7

(1)Setiap Perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan Pemangku Kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TSP bagi masyarakat di Daerah.
(2)Ketentuan mengenai penetapan kategori Perusahaan berdasarkan klasifikasi dan indikator dampak kegiatan operasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan program TSP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari pos biaya lain yang ditentukan Perusahaan.

Pasal 9

(1)Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang di wilayahnya tidak terdapat Perusahaan yang wajib menjalankan program TSP atau memiliki program TSP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSP kepada Perusahaan di luar wilayahnya atau Forum TSP dengan tembusan kepada Bupati.
(2)Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan Perusahaan atau Forum TSP.
(3)Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Pelaksana TSP adalah Perusahaan.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
(3)Perusahaan pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…