DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mnegatur tentang bentuk badan hukum, nama, tempat kedudukan dan jangka waktu berdirinya perusahaan, kegiatan usaha, tugas dan fungsi, modal dan saham, organ perusahaan perseroan daerah bank perkreditan rakyat Bank Purwa Artha, struktur organisasi dan tata kerja, tata kelola perusahaan, perencanaan dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, pembubaran dan likuidasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kcbijakan unruk rnclaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditctapkan oleh Komisaris;

c.rnenyusun dan menyampaikan Rencana Kcrja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha kepada RlJPS 28 P;,isal 58

Pasal 57

b.jabatan lainnya scsuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
c.jabatan Iain yang dapat menimbulkan konflik kcpcntingan.

(2)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi adrninistratif berupa diberhentikan sewaktu- waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
(3)Dalam hal RUPS tidak rnelaksanakan kctentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dalarn jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkuran sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir, 29
(1)Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau Direktur Utama mcrangkap anggota Direksi.
(2)Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnempunyai rugas menyelenggarakan pcrencanaan dan koordinasi dalam pclaksanaan tugas Direksi serta rnelakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perusahaan Pcrseroan Dacrah Bank Perkrcditan Rakyat Bank Purwa Artha,
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur derigan Peraturan Dircksi.
(1)Apabila scmua anggota Dircksi tcrpaksa tidak berada di tcmpat/ ber+ialangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi mcnunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagai pelaksana rugas Direksi.

Pasal 59

rnelalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepcgawaian, umum, dan pengawasan unruk mendapatkan pengesahan;

d.menyusun dan rnenyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
e.menyusun dan menyarnpaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca clan Laporan Laba Rugi kepada RUPS rnelalui Konusarts untuk rnendapat pengesahan; dan I. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Direksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasarna dcngan pihak lain dalarn upaya pengembangan Pcrusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha. 30 Direksi mernpunyai wewenang :
1. a.rnengurus dan mengclola kekayaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
2. b.mengangkat dan membcrhentikan pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
3. c.menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dengan persetujnan Komisar-ie;
4. d.inewakili Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha di dalarn dan di luar pengadilan;
5. c.rncnunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan RakyaL Bank Purwa Artha, bila dipandang perlu;
6. f.membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan;
7. g.membeli, menjual atau dengan cara Jain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang rnerupakan hasil pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyal Bank Purwa Artha berdasarkan persetujuan RUPS alas pertirnbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 60

(5)Pcnunjukan Pcjabat Struktural Perusahaan Perscroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagaimana ctimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris dan diberitahukan kepada R!JPS.
(6)Keputusan Direksi sebagairnana dirnaksud pada ayat (5) bcrlaku paling lama 15 (lima belas) hari. 30 Direksi mempunyai wewenang:
1. a.rnengurus dan mengclola kekayaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
2. b.mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pcrkreditan Rakyat Bank Purwa Artha berdasarkan peraturan kepcgawaian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
3. c.mcnetapkan susunan organisasi clan tata kerja Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dengan persetujuan Komisa+is:
4. d.mewakili Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha di dalam dan di Iuar pengadilan;
5. e.menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha, bila dipandang perlu;
6. f.mernbuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris sesuai dengan ketenruan peraturan perundang-undangan;
7. g.mernbeli, menj ual atau dengan cara Jain mendapatkan atau rnclepaskan hak atas aset milik Perusahaan Perscroun Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang rnerupakan hasil pengeiolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 60

(5)Penunjukan Pejabat Struktural Pcrusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan dikctahui olch Dewan Kornisaris dan dlberitahukan kepada RUPS.
(6)Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku paling lama 15 [lima belas] hari. 31
(1)Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab rnenjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
(2)Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
(3)RUPS dapat mengajukan gugalan ke pcngadilan terhadap anggora Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya mcnimbulkan kerugian pada Perusahaun Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang -ditimbulkan dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 62

(1)Pernbagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
(2)Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggungjawab kepada RUPS melalui Komisaris.
(3)Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-rnasing anggota Direksi,

Pasal 61

Paragraf S Pembagian Tugas Direksi

h.menctapkan biaya perjalanan dinas Komisaris, Direksi serta pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
i.menetapkan pengelolaan kepegawaian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; dan J. inelaksanakan wewenang lain sesuai dengan kctcntuan peraturan perundang-undangan. 32

(1)Anggota Dircksi diberikan penghasilan yang meliputi :
1. a.?aji pokok yang bcsarnya :
  1. 1.Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali guji pokok tcrtinggi pada. daftar skala gaji pokok pegawai; dan Pnsal 65
(1)Pcnghasilan Dircksi ditetapkan oleh RUPS.
(2)Perighasilan Direksi sebagairnana dimaksud ayat (1) terdiri alas:
1. a.gaji;
2. b.tunjangan;
3. c.fasilitas; dan/atau
4. d.tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 64

(1)Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. [2) Dalarn keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diarnbil di lua.r rapat Direksi sepanjang seluruh, anggota Direksi setuju ten tang cara da.n materi yang diputuskan.
(3)Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat, yang berisi ha! yang dibicarakan clan diputuskan, termasuk apabila tcrdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 63

2.Anggota Direksi paling banyak 80% (dclapan puluh persen] dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utarna.

b.!unjangan kincrja scsuai dengan kernampuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
c.tunjangan istri/suarni dan anak;
d.tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
e.tunjangan kesehatan dalarn bentuk asuransi kesehatan yang layak terrnasuk isl.ri /euami dan anak sesuai dengan kemampuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; dan L tunjangan hari raya sesuai kemarnpuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

(2)Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan atandar atau penggsnti sewa rumah scsuai dengan kernarnpuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
(3)Pasilitas keridaraan dinas acau pengganti sewa kendaraan sesuai dcngan kernampuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
(4)Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operaslonal yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
(5)Dana rcpresentasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh Iirna persen) dari jumlah gaji pokok Direksi l (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perusahaan Perseroan Oaerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
(6)Penggunaan dana representatif dipcrtanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
(7)Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian. 34 (!) Ang:.gOl'a Direksi mernperoleh hak cuti meliputi:
1. a.cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas] hari kerja;
2. b.cuti besar dibcrikan sclama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir rnasa jabatan;
3. c.cuti kaw.in;
4. d.cuti sakit;
5. e.cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan L cuti karena alasan penting.
(2)Dalam hal hak cuti bcsar scbagaimana dimaksud puda ayat
(1)huruf b tidak diarnbil, kepada Direlcsi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 [dua] kali pengbasilan bulan terakhir. PasalM

Pasal 67

(1)Jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba scbclum dipotong pajak setelah diaudii dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen] dari Dircktur Utama.
(2)Anggota Direksi yang diberhcntikan dcngan horrnat sebelurn masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dcngan syarat telah rnenjalankan tugasnya sclama paling sedikit 1 [satu] tahun dengan perhitungan larnanya bertugas dibagi masa jabatan kali 5% (lima persen] dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 66

(1)Da1am ha.I masa jabatannya berakhir, anggota Direksi wajib menyarnpaikan Iaporan pe.ngurus~n tugas akhir masa jabaran paling Iambat 3 (l.!ga) bulan sebelum bcrakhir jabatannya.
(2)Anggota Direksi wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pcngurusan yang bclum dilaporkan paling lambat I (satu) bulan setelah berakhir masajabatannya.

Pasal 70

(1).Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :
1. a.meningga.J dunia;
2. b.masajabatannya bcrakhir; dan/ atau
3. c.diberhentikan sewakru-waktu.
(2)Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena:
1. a.permintaan sendiri;
2. b.melakukan tindakan yang merugikan keuangan Peru sahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
3. c.melakukan tindakan tercela; cl. terg:,;nggu kcschatannya .mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksariakan tugasnya secara wajar;
4. e.mclangggar pakt.a integritas; dRn/atau
5. f.ditetapkan scbagai tcrsangka.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…