DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur terkait Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dalam hal Bentuk, Nama Badan Hukum Dan Tempat Kedudukan, Kegiatan Usaha Dan Jangka Waktu Berdiri, Permodalan, Organ Perusahaan, KPM, Dewan Pengawas, Pegawai, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Tarif, Penggunaan Laba, Pembinaan dan Pengawasan, Kepailitan dan Pembubaran,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan badan usaha milik daerah guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan Air Minum, maka pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan kinerja perusahaan umum daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PURWA TIRTA DHARMA KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan Air Minum dan pengolahan air lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham. 4
8.Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
10.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma, serta mewakili Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Pegawai adalah Pegawai yang masih aktif bekerja dan tercatat dalam administasi Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
12.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13.Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Pasal 2

(1)Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma mempunyai maksud untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, hajat, dan taraf hidup masyarakat di Daerah.
(2)Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma mempunyai tujuan :
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; 5
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
3. c.memberikan pelayanan Air Minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Air Minum bagi masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan; dan
4. d.memberikan kontribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB II

BENTUK, NAMA BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma.
(2)Dengan beralihnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma.
(3)Perusahaan Umum Daerah Air Minum diberi nama Purwa Tirta Dharma dan selanjutnya disebut Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Pasal 4

(1)Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dapat : 6
1. a.membuka atau menutup kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional lainnya; dan/atau
2. b.melaksanakan kegiatan pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b setelah mendapat persetujuan dari KPM.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB III

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma meliputi :
1. a.menyediakan Air Minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat Daerah;
2. b.menyediakan air baku dan pengolahan air limbah; dan/atau
3. c.jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air.
(2)Pengembangan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan KPM.

Pasal 6

Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 7

(1)Modal Perumda Purwa Tirta Dharma merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. 7
(2)Sumber dari modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.penyertaan modal;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan/atau
4. d.sumber modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Modal dasar Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma ditetapkan sebesar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah).
(4)Pemenuhan modal dasar Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap yang mekanismenya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(5)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
(6)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 8

(1)Pengurusan Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma berlandaskan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
(2)Organ Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi. 8

Pasal 9

(1)KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai kedudukan tertinggi dalam organ Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.
(2)KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma; dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 10

(1)KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam rangka pengembangan usaha Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma. 9
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma; dan
3. c.rapat luar biasa.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…