DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren Bab III Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren Bab IV Kerja Sama Bab V Pendanaan Bab VI Partisipasi Masyarakat Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitasi pengembangan Pesantren di Kabupaten Grobogan di bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di masyarakat;
c.bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Grobogan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2 penyelenggara Pemerintahan Daerah yang me unpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewe daerah otonom. unsursebagaiBupatiadalahDaerah3. Pemerintah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan pe rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pem dengan prmsip otonomi seluas-Iuasnya dalam dan pnnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebag imana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara R publik Indonesia tahun 1945. MEMUTUSKAN: BUPATI GROBOGAN dan WAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENGROBOGAN Dengan Persetujuan Bersama
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik I donesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unda 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang P (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No or 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 406);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pe Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206); Menetapkr 3

b.ke bangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural; Fasilitasi Pengembangan berdasarkan asas:
a.Ketuhanan Yang Maha Esa;

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEM ANGAN PESANTREN.

Pasal 2

Pesantren di Daerah dilaks nakan adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didiri perseorangan, yayasan, orgarnsasi masyarakat dan/ a tau masyarakat yang menanamkan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhla mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, moderat, dan nilai luhur Bangsa Indonesia lainnya elalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pember masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan R publik Indonesia.

8.Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah pemberian asilitas dari Pemerintah Daerah untuk melancarkan pelaksanaa fungsi dalam pengembangan Pesantren sesuai kemampuan ke angan Daerah dan kewenangan Daerah.
9.Santri adalah peserta didik yang menempuh mendalami ilmu agama Islam di Pesantren. 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sela disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan elanja Daerah Kabupaten Grobogan. selanjutnya disebutPesan tren yang7. Pondok
4.Bupati adalah Bupati Grobogan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya isingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daer yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Peme intahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati da Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4 Pasal 6

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana di aksud dalam Pasal 5 h uruf a dilakukan dalam ben tuk :
1. a.pemberian dukungan kepada majelis masyayikh;
2. b.pengembangan sarana dan prasarana;

Pasal 5

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Pesantren meliputi:

a.Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidi an;
b.Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah dan
c.Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pembe dayaan masyarakat.

BAB II

BENTUK FASILITASIPENGEMBANGAN PESANTRE

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

a.Bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
b.Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
c.Kerja Sama;
d.Pendanaan; dan
e.Partisipasi Masyarakat.

Pasal 3

Fasilitasi Pengembangan Pesantren bertujuan untuk meni gkatkan kualitas Pesantren dalam pengembangan fungsi pe didikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
1. 1.ke berlanj utan; dan J. kepastian hukum 5

Pasal 7

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana di dalam Pas al 5 h uruf b dilakukan dalam ben tuk kerj sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakw h yang dilakukan dalam ben tuk se bagaimana dimaksud pada yat ( 1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tu as dan fungsinya.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai engan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaks nakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga .
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tat cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.
1. c.pengembangan sumber daya manusia bagi peny lenggara Pesantren;
2. d.pengembangan sumber daya manusia bagi santri; d
3. e.pengembangan wawasan kebangsaan, cegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan perbuatan asusila dan perundungan.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pe didikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai deng n tugas dan fungsinya.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pe didikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilak anakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga .
(4)Ketentuan lebih lanjut mengeriar bentuk dan cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dala fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati. 6 Bupati dan Wakil Bupati; Sekretaris Daerah;
1. a.pembina
2. b.ketua

Pasal 9

(1)Bupati membentuk tim Fasilitasi Pengembangan Pe antren yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat
(2)Pembentukan tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada yat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Susunan keanggotaan tim Fasilitasi Pengembangan Pe antren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :

BAB III

TIM FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 8

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana d maksud dalam Pas al 5 h uruf c dilakukan dalam ben tuk :
1. a.bantuan keuangan;
2. b.bantuan sarana dan prasarana;
3. c.bantuan teknologi;
4. d.pelatihan keterampilan;
5. e.peningkatan kesehatan; dan
6. f.pengembangan program lainnya.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pembe dayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk seba aimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pembe dayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Dae ah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan per ndang- undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupa i.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di akukan dengan:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.pemerintah daerah provinsi;
3. c.pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya;
4. d.lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan so ial dan lembaga swadaya masyarakat;
5. e.lembaga pendidikan;
6. f.lembaga kesehatan;
7. g.lembaga keagamaan;
8. h.dunia usaha;
  1. 1.masyarakat; dan/ atau J. pihak luar negeri.
(3)Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada a at (2), berupa:
1. a.sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi pendidikan;
2. b.sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi dakwah; dan/ a tau
3. c.sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesan tren sesuai keten tuan Pengembangan

Pasal 10

(1)Bupati melaksanakan pola kerja sama dalam rangka BABIV KERJASAMA dan/atau
1. d.anggota Kepala Perangkat Daerah sesuai keb tuhan.
(4)Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, o ganisasi kemasyarakatan, Pesantren dan/ atau instansi terkait la nnya.
(5)Koordinator tim sebagaimana dimaksud pada yat ( 1) menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (sat ) tahun atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan t mbusan kepada D PRD. Kepala Kantor Kementerian Agama d Daerah;
1. c.sekretaris 8

Pasal 12

( 1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pesantren.

(2)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat be pa:
1. a.memberikan bantuan program dan/ atau pem iayaan kepada Pesantren;
2. b.memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
3. c.mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesan ren;
4. d.mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantr n;
5. e.mendorong terbentuknya wahana pendidikan karak er dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
6. f.memperkuat kemandirian dan kemampuan e onorrn Pesantren; dan/ atau
7. g.melakukan pengawasan sosial terhadap Pengem angan Pesantren.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…