DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 9 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Bentuk Pendidikan Diniah Nonformal, Fasilitasi Penyelengaraan Pendidikan, Pembinaan dan Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan Pendidikan berkarakter yang menggali nilai-nilai keagamaan dan moral islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah perlu adanya wujud nyata penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam memberikan dukungan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal diperlukan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk menguatkan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi sumber daya Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan agar:

a.Pemerintah Daerah mempunyai landasan hukum dalam memberikan fasilitasi sumber daya Pendidikan kepada penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal;
b.Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dapat terselenggara secara optimal;
c.meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelola program dan/atau Satuan Pendidikan Diniyah Nonformal di Daerah; dan
d.memberdayakan semua komponen Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.bentuk Pendidikan Diniyah Nonformal;
b.fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.partisipasi Masyarakat; dan
e.pendanaan.

BAB III

BENTUK PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL

Pasal 5

(1)Pendidikan Diniyah Nonformal diselenggarakan dalam bentuk:
1. a.madrasah diniyah takmiliyah;
2. b.Pendidikan Al-Qur’an;
3. c.Majelis Taklim; dan
4. d.Pendidikan Diniyah Nonformal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan atau program.
(3)Pendidikan Diniyah Nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama.
(4)Pendidikan Diniyah Nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang harus mendaftarkan ke Kantor Kementerian Agama.
(5)Pendidikan Diniyah Nonformal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda daftar oleh Kantor Kementerian Agama.
(6)Pendidikan Diniyah Nonformal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan pembinaan dari Kantor Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertujuan untuk melengkapi Pendidikan agama Islam yang diperoleh di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan atau di Pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

Pasal 7

(1)Pendidikan Al-Qur’an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur’an.
(2)Pendidikan Alqur’an sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Masyarakat.
(3)Pendidikan Al-Qur’an terdiri atas:
1. a.taman kanak-kanak Al-Qur’an;
2. b.taman pendidikan Al-Qur’an;
3. c.ta’limul Qur’an lil aulad;
4. d.rumah tahfidz Al-Qur’an;
5. e.pendidikan anak usia dini Al-Qur’an; dan
6. f.bentuk lain yang sejenis.
(4)Pendidikan Al-Qur’an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
(2)Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 9

(1)Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikembangkan secara terpadu pada:
1. a.pendidikan anak usia dini;
2. b.taman kanak-kanak;
3. c.sekolah dasar; dan
4. d.sekolah menengah pertama.
(2)Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai muatan kompetensi kokurikuler atau ekstrakurikuler.
(3)Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipusatkan di ruang kelas, masjid, mushola, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
(4)Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama menyusun Program Pendidikan Diniyah Nonformal di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal yang berizin dan terdaftar.
(2)Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan sumber daya pendidikan meliputi:
1. a.pendidik;
2. b.tenaga kependidikan;
3. c.dana;
4. d.sarana dan prasarana pendidikan;dan
5. e.bantuan fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
(4)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.bantuan kesejahteraan; dan/atau
2. b.pengembangan keahlian pendidik dan tenaga kependidikan.
(5)Pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk dana operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk bantuan sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan Pendidikan Diniyah Nonformal.
(7)Bantuan fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa pelatihan dan/atau beasiswa pendidikan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan bagi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan guna pengembangan Pendidikan Diniyah Nonformal.
(8)Pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan hibah atau bantuan sosial.
(9)Pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
(10)Sertifikat atau istilah lainnya yang diperoleh peserta didik dalam mengikuti setiap jenjang Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat digunakan sebagai nilai tambah dalam mengikuti proses penerimaan peserta didik baru pada Jenjang Pendidikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal di Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati sebagai unsur staf pendukung dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan dapat mengikutsertakan Kantor Kementerian Agama.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Pemerintahan Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…