DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 127 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu satu jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi penjualan produksi usaha daerah;
c.bahwa dengan mengenakan retribusi penjualan produksi usaha daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 3 ditambah huruf f sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b.Retribusi Terminal;
c.Retribusi Tempat Khusus Parkir;
d.Retribusi Rumah Potong Hewan;
e.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
f.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
1. 2.Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 ( satu ) bab baru yakni BAB VIIA, di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 6 ( enam ) pasal, yakni Pasal 46A, Pasal 46B, Pasal 46C, Pasal 46D, Pasal 46E, Pasal 46F sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VIIA RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Pasal 46A

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 46B

(1)Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil usaha produksi Pemerintah Daerah berupa penjualan hasil usaha produksi perikanan dengan jenis benih ikan :

1.Ikan Karper;
2.Ikan Tawes;
3.Ikan Nila; dan
4.Ikan Lele.

(2)Dikecualikan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 46C

(1)Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pibadi atau badan yang membeli hasil usaha produksi Pemerintah Daerah.
(2)Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pembelian hasil usaha produksi Pemerintah Daerah.

Pasal 46D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis hasil produksi usaha Daerah.

Pasal 46E

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 46F Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan hasil usaha produksi perikanan dengan jenis benih ikan di Balai Benih Ikan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut : NO JENIS PER SERIBU UKURAN 2- 3 CM DALAM (RP) UKURAN 3- 5 CM DALAM (RP) UKURAN 5- 7 CM DALAM (RP) 1 KARPER 50.000 120.000 220.000 2 TAWES 40.000 90.000 150.000 3 NILA 40.000 90.000 150.000 4 LELE 50.000 75.000 110.000 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Puwodadi pada tanggal 15 Juli 2014 BUPATI GROBOGAN, TTD BAMBANG PUDJIONO Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 26 September 2014 SEKRETARIS DAERAH, TTD SUGIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah Kabupaten berhak mengenakan pungutan retribusi jasa usaha kepada masyarakat. Dengan pengaturan kewenangan retribusi yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam retribusi daerah yaitu dilakukan perluasan terhadap beberapa obyek retribusi dan penambahan jenis retribusi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR ........

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…