DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Grobogan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Penyertaan Modal, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
4.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 14); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan badan hukum lainnya dari usaha milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD berasaskan :

a.akuntabilitas; dan
b.kepastian hukum. 4

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

a.meningkatkan pelayanan masyarakat;
b.penguatan BUMD;
c.meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
d.meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Tahun 2018 sebagai berikut :
1. a.PT. Bank Jateng sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
2. b.Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
3. c.PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2)Penyertaan modal Daerah kepada PT Bank Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk meningkatkan rasio permodalan atau CAR (Capital Adequacy Ratio), peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif dan peningkatan pelayanan Perbankan.
(3)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk pengembangan jaringan pipa transmisi distribusi di Desa Boloh Kecamatan Toroh, Pengadaan Pompa Distribusi Unit Toroh dan Pemasangan Listrik di Unit Pulokulon.
(4)Penyertaan Modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk memperkuat permodalan dan peningkatan pelayanan. 5

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 27 September 2017 BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SRI SUMARNI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 29 September 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, Cap TTD MOHAMAD SUMARSONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 10 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2018 I. PENJELASAN UMUM Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak daerah dan hasil retribusi daerah serta lain- lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah disamping peningkatan peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Daerah. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Tahun 2018 harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

a.Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 7 berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
b.Kepastian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 10

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005