DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas dan tujuan, penyertaan modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jateng, PDAM Purwa Tirta Dharma Kab Grobogan, PUD Purwa Aksara Kab Grobogan, PD BPR Bank Purwa Artha Kab Grobogan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 14);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 15); 3
12.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaaan Umum Daerah Purwa Aksara (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang.
6.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan badan hukum lainnya dari usaha milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 4

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD berasaskan :

a.akuntabilitas; dan
b.kepastian hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

a.meningkatkan pelayanan masyarakat;
b.penguatan BUMD;
c.meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
d.meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Tahun 2019 sebagai berikut :
1. a.PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. b.Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebesar Rp7.407.350.000,00 (tujuh milyar empat ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. c.Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara Kabupaten Grobogan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
4. d.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha Kabupaten Grobogan sebesar Rp1.262.650.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). 5
(2)Penyertaan Modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk memperkuat permodalan dan peningkatan pelayanan.
(3)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk peningkatan cakupan layanan air minum untuk program Sambungan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, revitalisasi pompa dan jaringan distribusi air minum.
(4)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan dipergunakan untuk menambah modal usaha pada Unit Percetakan, Unit Perdagangan dan Unit Purwa Motor.
(5)Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d akan dipergunakan untuk ekspansi kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah.

Pasal 5

(1)Jumlah modal dasar dan modal disetor oleh Pemerintah Daerah pada masing-masing Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah modal dasar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah atau Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur mengenai pendirian setiap Badan Usaha Milik Daerah dimaksud.
(3)Jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan sampai dengan Tahun 2018. 6

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal BUPATI GROBOGAN, SRI SUMARNI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, MOHAMAD SUMARSONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 10 NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2019 I. PENJELASAN UMUM Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak daerah dan hasil retribusi daerah serta lain- lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah disamping peningkatan peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Daerah. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Tahun 2019 harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 8 Yang dimaksud dengan :

a.Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
b.Kepastian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…