DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup pelayanan Jemaah Haji yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi : a. membentuk PPIHD; b. menyeleksi dan mengusulkan Petugas Haji Daerah kepada Menteri; c. memberikan pelayanan Transportasi, Akomodasi, Konsumsi dan kesehatan Jemaah Haji; dan d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa warga Kabupaten Grobogan selalu antusias dalam menunaikan ibadah haji salah satunya dilihat dari jumlah jemaah haji Kabupaten Grobogan yang mengalami peningkatan setiap tahun, maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam menyelenggarakan ibadah haji;
c.bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab terhadap jemaah haji dalam menunaikan ibadah haji, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jemaah Haji; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.
5.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu dan syarat tertentu.
6.Jemaah Haji adalah warga negara berkedudukan di Daerah yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Bupati yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan pelindungan jemaah haji, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah.
8.Petugas Haji Daerah adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji yang bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
9.Embarkasi adalah tempat keberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
10.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
11.Transportasi adalah pengangkutan darat yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.
12.Akomodasi adalah Biaya operasional lain-lain keperluan yang disediakan bagi Jemaah Haji dalam perjalanan keber angkatan dari daerah asal ke embarkasi atau kepulangan dari debarkasi ke daerah asal termasuk lain-lain keperluan Panitia. 4
13.Konsumsi adalah makanan yang diberikan kepada Jemaah Haji selama dalam perjalanan keberangkatan dari daerah asal ke embarkasi atau kepulangan dari debarkasi ke daerah asal termasuk konsumsi Panitia.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup pelayanan Jemaah Haji yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :
1. a.membentuk PPIHD;
2. b.menyeleksi dan mengusulkan Petugas Haji Daerah kepada Menteri;
3. c.memberikan pelayanan Transportasi, Akomodasi, Konsumsi dan kesehatan Jemaah Haji; dan
4. d.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati.

BAB II

PETUGAS HAJI

Pasal 3

(1)Bupati membentuk PPIHD yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, kantor kementerian agama dan unsur terkait lainnya.
(2)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji. 5

Pasal 4

(1)PPIHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

(1)Bupati mengusulkan calon Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Menteri melalui Gubernur.
(2)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.petugas pelayanan umum;
2. b.petugas pembimbing Ibadah Haji yang berasal dari kelompok bimbingan Ibadah Haji dan umrah dan organisasi kemasyarakatan Islam; dan
3. c.petugas pelayanan kesehatan.
(3)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkrut melalui proses seleksi dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 6

BAB III

PELAYANAN TRANSPORTASI, AKOMODASI, KONSUMSI, DAN KESEHATAN JEMAAH HAJI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengenai Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke Daerah.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Akomodasi dan penyediaan Konsumsi Jemaah Haji.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan Jemaah Haji dalam bentuk :
1. a.pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan haji di wilayahnya, termasuk dalam perjalanan dari Daerah ke Embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah;
2. b.penyiapan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan haji di Daerah;
3. c.peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pelayanan kesehatan Jemaah Haji;
4. d.penyediaan perbekalan kesehatan dan Transportasi kesehatan Jemaah Haji yang sakit;
5. e.pencegahan dan pengendalian penyakit potensi wabah;
6. f.pencegahan dan pengendalian penyakit yang timbul pasca haji; dan
7. g.membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Jemaah Haji kepada pemerintah daerah provinsi. 7
(2)Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk tim penyelenggara kesehatan haji di Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penyelenggara kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KOORDINASI

Pasal 8

(1)Bupati mengoordinasikan pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau instansi terkait.
(2)Dalam mengoordinasikan pelayanan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1)Pembiayaan dalam pelayanan Jemaah Haji yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain bersumber dari APBD, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(3)Biaya dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direncanakan dan dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat atau bagian lain yang ditunjuk oleh Bupati. 8

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…