DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyisipan angka 16a dan 16b Pasal 1, perubahan ayat (2) huruf b Pasal 9, perubahan Pasal 13, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 16, penyisipan Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D dan Pasal 16E, perubahan Pasal 17, perubahan Pasal 18, perubahan ayat (4) Pasal 19, perubahan Pasal 21.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan diperlukan pengaturan mengenai hak keuangan dan adrninistra tif pimpinan dan anggota Dewan Perwajkilan Rakyat Daerah;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam IJingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6> Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi BUPATI GROBOGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Mf}HA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TA HUN 20 l 7 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 10 TAHUN 2023 BUPATI GROBOGAN PROVINS! JA WA TENG AH 2 sebagai unsur yang memim pin yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintahan daerah pelaksanaan urusan pemerin tahan kewenangan daerah otonom.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1.Diantara rincian angka 16 dan 17 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 16a dan 16b sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH. MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN Dengan Persetujuan Bersama Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8); 3
3.Bupati adalah Bupati Grobogan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD.
8.Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9.Uang Representasi adalah uang yang diberikan se tia p bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpman dan anggota DPRD.
10.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11.Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
12.Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota badan musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau badan anggaran atau badan pembentukan peraturan daerah atau alat kelengkapan lainnya.
13.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan asprrasi masyarakat di daerah pemilihannya.
14.Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
15.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atributnya dan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan kendaraan perorangan dinas dan belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD serta tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
16.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 16a. Kendaraan Perorangan Dinas adalah barang milik Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya. 4 ( 1) Rumah negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
(4)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

Pasal 13

3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.Kendaraan Perorangan Dinas; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 9

2.Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 16b. Masa jabatan adalah rentang waktu untuk menjabat sebagai Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD.
17.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah uang yang diberikan setia bulan kepada ketua DPRD dan wakil- wakil ketua DPRD untuk merrunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan re pre se n ta sj , pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil-wakil ketua DPRD.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Dae rah. 5

(1)Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayaL (3)

Pasal 16A

7.Diantara Pasal 16 dan pasal 17 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 16A, Pasal 168, Pasal 16C, Pasal 16D dan Pasal 16E sehingga berbunyi sebagai berikuL :

(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindah tanganan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kendaraan Perorangan Dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemindahtanganan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara penjualan kepada Pimpinan DPRD atau mantan Pimpinan DPRD pemegang tetap Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang.

Pasal 16

6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan se sua: dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

5.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
(4)Dalam hal Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penctapan pemberhentian masa jabatan. Pasal l 4

4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 6 (l) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) kepada mantan Pimpinan DPRD pemegang tetap Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas dimaksud :

a.telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun :
1. 1.terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
2. 2.terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
b.sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerin tahan daerah.

(2)Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi l (satu) orang mantan Pimpinan DPRD, untuk setiap penjualan yang dilakukan.
(3)Permohonan penjualan tanpa melalui lelang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pimpinan DPRD yang bersangkutan.

Pasal 16C

Pimpinan DPRD yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan :

a.telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut- turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD; dan
b.tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkal 5 (lima) tahun.

Pasal 168

kepada Pimpinan DPRD pemegang tetap Kendaraan Perorangan Dinas dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas dimaksud :

a.telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
1. 1.terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
2. 2.terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
b.sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

(2)Permohonan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan Pimpinan DPRD.
(3)Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pimpinan DPRD, untuk setiap penjualan yang dilakukan. 7
(1)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
(3)Tunjangan perumahan dan tunjangan transporlasi bagi Pimpinan DPRD sebagairnana dimaksud pada ayat (I) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(4)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayal
(2)dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(5)Bagi suami dan/ a tau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
(6)Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
(7)Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan lransportasi. Pasal J 7

8.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pimpinan DPRD atau mantan Pimpinan DPRD tanpa melalui lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16E

Mantan Pimpinan DPRD yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:

a.telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut- turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
b.belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pimpinan DPRD;
c.tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
d.tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 16D

(1)Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan Uang Jasa Penga bdian.
(2)Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
1. a.masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 13

Pasal 9

Pasal 16A

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 16C

Pasal 168

Pasal 16E

Pasal 16D

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 13

Pasal 9

Pasal 16A

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 16C

Pasal 168

Pasal 16E

Pasal 16D

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017