DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada ayat (1) Pasal 5, Pasal 8, ayat (3) Pasal 29, ayat (1) Pasal 38, penghapusan Pasal 69 huruf i.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 3 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451.K/10/MEM/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
13.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 716.K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura;
14.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 70);
15.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 72);
16.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengelolaan Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
17.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
18.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45);
19.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 ); 4
20.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
21.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan untuk Menghitung Pajak Air Permukaan;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 2 seri E);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH. 5 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 11) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (1) diubah dan disempurnakan, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Bupati berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan air tanah, yaitu :
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten;
2. b.menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada bagian cekungan air tanah yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Grobogan;
3. c.melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah pada bagian cekungan air tanah yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Grobogan;
4. d.melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada bagian cekungan air tanah yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Grobogan;
5. e.menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah pada bagian cekungan air tanah yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Grobogan;
6. f.menyediakan dan memelihara sumur pantau pada bagian cekungan air tanah yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Grobogan;
7. g.mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah pada bagian cekungan air tanah yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Grobogan; 6
8. h.menyelenggarakan pendayagunaan air tanah pada bagian cekungan air tanah yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Grobogan;
9. i.menetapkan zona pemanfaatan air tanah pada bagian cekungan air tanah yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Grobogan;
10. j.menetapkan peruntukan air tanah sesuai dengan kewenangannya;
11. k.melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah pada bagian cekungan air tanah yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Grobogan;
12. l.menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah pada bagian cekungan air tanah yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Grobogan;
13. m.menyusun rencana penyediaan air tanah pada bagian cekungan air tanah yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Grobogan;
14. n.menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada bagian cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah pada bagian cekungan air tanah yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Grobogan;
15. o.menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah pada bagian cekungan air tanah yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Grobogan;
16. p.mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah pada bagian cekungan air tanah yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Grobogan;
17. q.menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah;
18. r.melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan;
19. s.menyelenggarakan sistem informasi air tanah;
20. t.menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah; 7
21. u.menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan dalam pengelolaan air tanah pada bagian cekungan air tanah yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Grobogan;
22. v.melaksanakan pengawasan pengelolaan air tanah;
23. w.menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala;
24. x.melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
(2)Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
(3)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD berkoordinasi dengan instansi terkait.

2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun melalui tahapan :

a.inventarisasi air tanah; dan
b.penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah dengan mengacu pengelolaan air tanah Provinsi Jawa Tengah.
1. 3.Ketentuan ayat (3) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan. 8
(2)Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
(3)Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.penyediaan;
2. b.penggunaan;
3. c.pengembangan; dan
4. d.pengusahaan
(4)Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

4.Ketentuan Pasal 38 tidak jadi dihapus, dan ketentuan ayat (1) diubah dan disempurnakan, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

(1)Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
(2)Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau air rumah tangga dan pertanian rakyat.
(3)Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
(4)Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
(5)Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
1. a.daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
2. b.kondisi dan lingkungan air tanah; 9
3. c.kawasan lindung air tanah;
4. d.proyeksi kebutuhan air tanah;
5. e.pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
6. f.data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
7. g.ketersediaan air permukaan.
(6)Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan :
1. a.survei hidrogeologi;
2. b.eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
3. c.pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
4. d.pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan air tanah diatur dengan peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 69 huruf i dihapus, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

a.mengebor dan/atau menggali air tanah tanpa izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga dan pertanian rakyat;
b.merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel dinas teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
c.mengambil air dari pipa sebelum meter air;
d.mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
e.menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air tanah;
f.memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air tanah;
g.memindahkan rencana letak titik pemboran atau lokasi pengambilan air tanah;
h.tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan; 10
i.dihapus;
j.tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
k.membuang limbah padat dan atau limbah cair di sembarang tempat, terutama di daerah resapan air yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas air tanah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 21 Oktober 2014 BUPATI GROBOGAN, BAMBANG PUDJIONO Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 27 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, SUGIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 11 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH (227/2014) 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH I. UMUM Air tanah merupakan salah satu sumber air baku yang penting dalam menunjang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, serta kelangsungan pembangunan. Pemanfaatan air tanah saat ini telah menjadi sumber daya alam yang vital dan strategis karena menyangkut kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak di berbagai aktivitas masyarakat. Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistem informasi air tanah di wilayah administrasi yang bersangkutan, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Konsep cekungan air tanah sebagai kesatuan wilayah pengelolaan air tanah didasarkan pada prinsip terbentuknya air tanah yang utuh dalam satu neraca air sejak dari daerah imbuhan hingga daerah lepasan pada suatu wadah cekungan air tanah. Dengan melaksanakan pengelolaan air tanah yang berdasarkan pada cekungan air tanah, seluruh kegiatan pengelolaan air tanah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian terhadap penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Oleh karena di Kabupaten Grobogan tidak terdapat cekungan air tanah sendiri, sedangkan kewenangan pengelolaan cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah merupakan kewenangan Gubernur Jawa Tengah, serta dalam rangka menyesuaikan dengan hasil klarifikasi Gubernur atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, maka dipandang perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bupati Grobogan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR ........... 13 ASMAN : YTH. BAPAK BUPATI GROBOGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…