DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup penyelenggaraan Koperasi meliputi : a. prinsip Koperasi; b. kelembagaan Koperasi; c. usaha Koperasi; d. perizinan; e. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi; dan f. pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi daerah perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Koperasi dan Usaha Mikro dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi;
c.bahwa dibutuhkan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan koperasi dan usaha mikro guna memberikan arah dan kepastian hukum di Kabupaten Grobogan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan 2 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 3
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6.Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. 4
7.Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
8.Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
9.KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
10.KSPPS Sekunder adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
11.Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
12.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
13.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 5
14.Usaha Menengah adalah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000,O0 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
15.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
16.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
17.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
18.Dunia Usaha adalah Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
19.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar.
20.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (tenant). 6
21.Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah berwenang dalam :
1. a.pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
2. b.penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
3. c.pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
4. d.pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
5. e.penerbitan perizinan berusaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
6. f.penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Koperasi simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
7. g.pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
8. h.pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
(3)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan menumbuhkan iklim usaha dan kondisi perekonomian 7 yang kondusif sehingga mendorong pertumbuhan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
(4)Penciptaan dan penumbuhan iklim usaha dan kondisi perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dunia Usaha dan/atau masyarakat secara sinergis.

BAB III

PENYELENGGARAAN KOPERASI

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Koperasi meliputi :

a.prinsip Koperasi;
b.kelembagaan Koperasi;
c.usaha Koperasi;
d.perizinan;
e.pemberdayaan dan perlindungan Koperasi; dan
f.pengawasan.

Pasal 4

(1)Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :
1. a.keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. b.pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
3. c.pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. d.pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. e.kemandirian;
6. f.pendidikan Perkoperasian; dan
7. g.kerja sama antar Koperasi. 8
(2)Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengenai :
1. a.pembentukan Koperasi;
2. b.pengesahan akta pendirian Koperasi,
3. c.penetapan anggaran dasar Koperasi;
4. d.perubahan anggaran dasar Koperasi;
5. e.penggabungan, peleburan, pembagian, dan/atau pembubaran Koperasi.
(2)Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. a.Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
2. b.Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi;
3. c.pendiri Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
4. d.pendiri Koperasi Sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing Koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi Sekunder;
5. e.nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;
6. f.melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
7. g.mengelompokkan usaha Koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar; dan 9
8. h.para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian Koperasi.

Pasal 6

(1)Pengurus KSPPS dipilih dari dan oleh anggota Koperasi serta diangkat dalam rapat anggota.
(2)Pengurus KSPPS Sekunder atau Koperasi Sekunder yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah berasal dari perwakilan yang diusulkan Koperasi primer anggotanya.
(3)Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu :
1. a.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Koperasi, korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
2. b.tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola;
3. c.memiliki sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan
4. d.persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengurus diatur dalam anggaran dasar.
(4)Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota.
(5)Pengurus diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota.
(6)Setiap Pengurus KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSPPS Primer lainnya. 10

Pasal 7

(1)Pengurus Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat mengangkat Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi dengan mengajukan rencana pengangkatan pada rapat anggota.
(2)Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi diberi wewenang dan kuasa oleh Pengurus Koperasi untuk mengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
(3)Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi bertanggungjawab kepada Pengurus.
(4)Pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
(5)Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Hubungan kerja antara Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan Pengurus merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit:
1. a.jangka waktu perjanjian kerja;
2. b.wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing- masing pihak; dan
3. c.penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

(1)Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota serta diangkat pada rapat anggota.
(2)Pengawas Koperasi Sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan Koperasi primer anggotanya.
(3)Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
1. a.telah menjadi anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun; 11
2. b.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
3. c.tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola;
4. d.Pengawas Koperasi sekunder berasal dari Koperasi primer anggotanya; dan
5. e.persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam anggaran dasar.
(4)Pengawas bertanggungjawab pada rapat anggota.
(5)Pengawas diberhentikan oleh Anggota dalam rapat anggota.
(6)Pengawas KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSPPS Primer lainnya.
(7)Apabila ditemukan permasalahan keuangan yang berpotensi menjadi kasus hukum, Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik atau auditor untuk melakukan audit khusus.

Pasal 9

(1)Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah.
(2)Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
(3)Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah.
(4)Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh rapat anggota.
(5)Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan minimal 1 (satu) orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. 12
(6)Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah meliputi :
1. a.berasal dari anggota atau dari luar Anggota Koperasi;
2. b.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
3. c.tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus;
4. d.Dewan Pengawas Syariah Koperasi sekunder dapat berasal dari Anggota Koperasi primer atau dari luar Anggota Koperasi; dan
5. e.persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah diatur dalam anggaran dasar.
(7)Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dari luar Anggota ditetapkan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat anggota.
(8)Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab kepada rapat anggota.
(9)Dewan Pengawas Syariah diberhentikan oleh Anggota dalam rapat anggota.
(10)Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas sebagai berikut :
1. a.memberikan nasehat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
2. b.menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi;
3. c.mengawasi pengembangan produk baru;
4. d.meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan
5. e.melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pembiayaan syariah. 13

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…