DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Kabupaten Grobogan beserta lampirannya.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAI!:RAH TENTANG ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. MEMUTUSKAN: BUPATI GROBOGAN DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan Dengan Pcrsctujuan Bersarna

5.Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tcntang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6757);
6.Pcraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 6322); 3

Pasal 4

(I) Pendapatan ash Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebcsar Rp367.8 l 5.385.000,00 (uga ratus cnam puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta uga ratus delapan puluh !tma ribu rupiah), yang tcrdiri alas: u Pajak;

b.Rctribusi:
c.hasil pengclolaan kekavaan Daerah yang dipisahkan: dan cl. lam-lain pcndapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.562.740.477.000,00 (dua triliun lima ratus enarn puluh dua rniliar tujuh ratus cmpat puluh juta cmpat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumbcr dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-Jain Pendapatan Daerah yang sah. sisa Iebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp 0,00. defisit (Rp 50.167.768.000,00)
c.Pernbiayaan Daerah Penerirnaan Pembiayaan Rp I l 7.417.768.000,00
1. 2.Pengeluaran Pembiayaan RQ 67.250.000.000,00 Pernbiayaan ncto Rp 50. lo7 768.ooo.oo

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 ierdiri alas Pcndapatan Dacrah, Bclanja Dacrah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikui:

a.Pcndapatan Daerah Rp 2.562.740.477.000,00
b.Belanja Daerah Rp 2.612.908.245.000,00
1. 8.Pajak Daerah yang selanjumya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. 9.Retribusr Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pernbayaran alas jasa aiau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemermtah Daerah untuk kepentmgan orang pribadi atau badan. 4
a.pendapatan hibah; clan

Pasal 6

( 1) Lain-lain Pendapatun Daerah yang sah sebagairnana dimaksud dalarn Pusal 3 huruf c dircncanakan sebesar Rp7.234.000.U00,00 (tujuh miliar dua rat us tiga puluh empat JU ta rupiah), yang terdm alas:

Pasal 5

(1)Pcndapatan transfer sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2 187 .691.092.000,00 (dua triliun scratus delapan puluh tUJUh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sernbilan puluh clua ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pcndapaian transfer pemerintah pusat sebagairnana dimaksud pnda ayat ( I) huruf a dircncanakan sebcsar Rpl.949.611.004.000,00 (satu triliun scrnbilun ratus cmpat puluh sernbilan miliar enam ratus sebelas juta cmpat nbu rupiah).
(3)Pendapatan transfer arnar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebcsar Rp238.080.088.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar delapan puluh juta dclapan puluh dclapan ribu rupiah).
(2)Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dircncanakan sebesar Rpl29.830.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan rarus tiga puluh juta rupiah).
(3)Retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl3.575 892 000,00 (tiga belas rmliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dun ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kckayaan Daerah yang dipisahkan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c dircncanakan sebcsar Rp29.189.608.000,00 (dua puluh scrnbilan miliar scratus dclapan puluh sembilan juta enam rat us de la pan ribu rupiah).
(5)Lain-lain pcndapatan asli Daerah yang sah sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d direncanakan sebesar Rp 195.219.885.000,00 (scratus sernbilan puluh lima miliar dua ratus sernbilan belus juta dclapan ratus dclapan puluh lirna ribu rupiah). 5
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf a direncanakan sebesar Rpl.076.742.169.117,00 (saru triliun tujuh puluh enarn miliar tujuh rauis empat puluh dua juta seratus enam puluh sernbilan ribu serarus tujuh belas rupiah).
(3)Bclanja barang dun jasa sebagaimana dirnuksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp644,642.614.904,00 (enam ratus ernpai puluh ernpat rnihar enam ratus ernpat puluh dua juta cnom ratus ernpat belas ribu sembilun ratus crnpat rupiah). a belanja pegawai;
1. b.belanja barang dan jasa;
2. c.belanja bunga;
3. d.belanju subsidi:
4. c.bclanja hibah; dun
5. f.belanja baruuan sosial.

Pasal 8

( 1) Anggaran belanja operasi scbagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7 huruf a direncanakan sebcsar Rpl.863.405.507.787,00 (satu trlliun delapan ratus enam puluh tiga rmhar ernpat ratus lima juta hma ratus tujuh ribu tujuh rarus dclapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanaknn sebesar Rp2.6 l 2.908.245.000,00 (dun lriliun enam ratus dua belas miliur sernbilan raius delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.bclanja operasi;
b.belunja modal;
c.bclanja tidak terduga: dan
d.Lclanja transfer.
b.lain-Info pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pcndapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.234.000.000,00 [tujuh miliar dua ratus tiga puluh cmpat juta rupiah).
(3)Lain-Jam pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b direncannkan sebcsar Rp 0,00 (nol rupiah). 6

Pasal 9

(l) Anggaran belanja modal scbagairnana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf b direncanakan scbesar Rp303.472.208.213,00 (tiga rarus tiga miliar ernpat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah}, yang terdiri atas:

a.belanja modal peralatan dan mesin;
b.belanja modal gedung dan bangunan;
c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; clan
d.belanja modal aset tetap lainnya.

(2)Belanja modal peralatan dan mesin scbagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf a direncunakan sebesar Rp84.590.370.424,00 (delapan puluh ernpat rniliar lima ratus scmbilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu ernpat ratus dua puluh ernpat rupiah).
(3)Belanja modal gcdung dan bangunan sebagairnanadirnaksud pad a ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.802. 764.199,00 (tujuh puluh sembilnn miliar delapan ratus dua juta tujuh rarus cnarn puluh ernpat ribu seratus sernbilan puluh sernbilan rupiah).
(4)13elanja modal jalan, janngan, dan irigasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c dircncanakan sebcsar Rp l 15.513.596.590,00 (seraius lima betas miliar lirna ratus tiga belas JUta lima rruus sernbilan puluh enam ribu lima raius sernbilan puluh rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dircncanakan sebesar Rp4.288.334.000,00 (empat miliar dua rat us delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ernpat ribu rupiah].
(5)Bclanja subsidi sebagaimana dirnaksud pacla ayat (1) huruf d dircncanakan sebesar Rp334.740.000,00 (tiga ratus tiga puluh ernpat juta tujuh rat us em pat puluh ribu rupiah).
(6)f3elanja hi bah sebagairnana dimaksud pada ayat ( l) huruf e clirencanakan sebesar Rpl22.702.899.766,00 (seratus dua puluh clua miliar tujuh ratus dua jura delapan ratus sembilan puluh sernbilan ribu tujuh ratus cnarn puluh enam rupiah). (7J Bclanja bantuan sosial sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf f direncanak ..m sebesar Rpl4 694.750.000.00 [ernpat belas miliar enam ratus sembilan puluh cmpat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 7

Pasal 13

Anggaran penerimaan Pcmbiayaan scbagairnana dimaksud dalarn Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rpl17.417.768.000,00 (serutus iujuh belas miliar ernpat ratus tujuh belas juta tujuh rarus enurn puluh delapan ribu rupiah), yang bersurnber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelurnnya.

Pasal 12

Anggaran Pernbiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dircncanakan sebesar RpS0.167.768.000,00 (lima puluh miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan Pernbiayaan; dan
b.pengcluaran Pernbiavaan.

Pasal 11

( 1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp429.680.905.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan rniliar enam ratus delapan puluh juta scrnbilan ratus lirna ribu rupiah). yang terdm atas:

a.belanja bagi hasil; dan
b.bclanja bantuan keuangan.

(2)Belanja bagi hasil scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a direncanakan sebesar Rpl4.340.590.000,00 (empat belas miliar ilga ratus empat puluh juia lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4 l 5.340.315.000,00 (empat ratus lima belas miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus lima belas nbu rupiah).

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…