DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan Hasil Klarifikasi Gubernur Jawa Tengah atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, sebagaimana surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/005887 tanggal 2 Juni 2014, terdapat beberapa penyempurnaan materi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5.Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 13), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 8, angka 10, dan angka 15 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bupati adalah Bupati Grobogan.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Grobogan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang berada di daerah.
12.Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
13.Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
14.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa atau BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16.Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
17.Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata- mata mencari keuntungan.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
20.Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan- aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
21.Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
22.Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
23.Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.
24.Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah.
25.Komisaris adalah penasihat dari BUMDes secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
26.Direksi adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional BUMDes.
27.Pengawas merupakan organ yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dan merupakan unsur Organisasi BUMDes yang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMDes sesuai dengan AD dan ART yang ditetapkan.
2.Penjelasan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada penjelasan Pasal 6 ayat (1).
3.Ketentuan Pasal 7 diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Syarat pembentukan BUMDes :

a.atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
b.adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
c.sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
d.tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
e.tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
f.adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
g.untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
1. 4.Ketentuan Pasal 10 ditambahkan ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling sedikit terdiri atas :
1. a.penasihat atau komisaris; dan
2. b.pelaksana operasional atau direksi.
(2)Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
(3)Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
1. a.direktur atau manajer; dan
2. b.kepala unit usaha.
(4)Masa bakti pengelola BUMDes selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai dengan ketentuan AD dan ART.
(5)Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
(6)Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

5.Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

(1)Pelaksana operasional BUMDes wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.
(2)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDes, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
(3)Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
(4)Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
(5)Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Komisaris dapat mengundang Direksi untuk meminta penjelasan pengelolaan BUMDes.
(2)Komisaris berhenti apabila :
1. a.telah berakhir masa jabatannya;
2. b.meninggal dunia;
3. c.dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
(3)Apabila Komisaris berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jabatan Komisaris dijabat oleh Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

7.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan disempurnakan, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Komisaris dapat diberikan tunjangan dari keuntungan hasil usaha BUMDes sebagaimana diatur dalam AD BUMDes.
(2)Komisaris berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BUMDes paling sedikit satu kali dalam setahun.
(3)Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban :
1. a.membina dan mengembangkan usaha desa agar tumbuh dan berkembang menjadi bahan usaha yang bermanfaat bagi warga masyarakat desa;
2. b.mengusahakan terciptanya pelayanan yang adil;
3. c.memupuk kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian yang lainnya;
4. d.mengusahakan kekompakan dalam menjaga usaha dan pengurus BUMDes sehingga menjadi lembaga desa yang potensial;
5. e.membantu penyelesaian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan BUMDes.
  1. 8.Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, serta pembubaran BUMDes diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tangga 21 Oktober 2014 BUPATI GROBOGAN, BAMBANG PUDJIONO Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 27 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, SUGIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 13 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH ( 229 / 2014 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA I. UMUM Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaran pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang pembentukannya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam usaha peningkatan perekonomian desa dan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan Pemerintah Desa. Dalam perkembangannya pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa harus diatur tersendiri melalui peraturan desa. Untuk itu dalam upaya peningkatan dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa secara optimal maka dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dari pemerintah desa dan masyarakat dalam mengembangkan lembaga ekonomi desa tersebut. Sehubungan hal tersebut, karena Badan Usaha Milik Desa mempunyai peranan yang penting dan strategis sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta dan untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya menyangkut Badan Usaha Milik Desa, serta dalam rangka menyesuaikan dengan hasil klarifikasi Gubernur atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 6

Ayat (1) BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup Jelas. Angka 3

Pasal 7

Cukup Jelas. Angka 4

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…