DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Penyertaan Modal dan Ketentuan Penutup; Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal Daerah kepada BUMD tahun 2015 sebagai berikut : a. PD. BPR BKK Purwodadi sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). b. PT. Bank Jateng sejumlah Rp. 2.086.000.000,- (dua milyar delapan puluh enam juta rupiah). c. PD. BPR Bank Purwa Artha sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2015; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang PD. BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang PD. BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 15);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Grobogan.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang.
6.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan badan hukum lainnya dari usaha milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi : PD.BPR BKK Purwodadi, PT. Bank Jateng, PD BPR Bank Purwa Artha.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD berasaskan :

a.Akuntabilitas; dan
b.Kepastian Hukum. 5

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

a.meningkatkan pelayanan masyarakat;
b.penguatan BUMD;
c.meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
d.meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal Daerah kepada BUMD tahun 2015 sebagai berikut :
1. a.PD. BPR BKK Purwodadi sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
2. b.PT. Bank Jateng sejumlah Rp. 2.086.000.000,- (dua milyar delapan puluh enam juta rupiah).
3. c.PD. BPR Bank Purwa Artha sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
(2)Penyertaan modal Daerah kepada PD BPR BKK Purwodadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk pengembangan/ekspansi dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Daerah.
(3)Penyertaan modal Daerah kepada PT Bank Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk dipergunakan sebagai pemenuhan rasio kecukupan modal dan peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif dan UMKM.
(4)Penyertaan modal Daerah kepada PD. BPR Bank Purwa Artha Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk pengembangan dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Daerah. 6

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 21 Oktober 2014 BUPATI GROBOGAN, BAMBANG PUDJIONO Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 27 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, SUGIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 14 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH (230/2014) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2015 I. PENJELASAN UMUM Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak daerah dan hasil retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan. 8 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

a.Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
b.Kepastian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2015