DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2014

Nomor: 17
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur tentang APBD Kab. Grobogan pada tahun 2015 yang terdiri dari penjabaran nominal Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; dan Pembiayaan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 29 Oktober 2014;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah : Rp. 1.827.743.162.000,00
b.Belanja Daerah : Rp. 1.925.216.189.482,00 Surplus (Defisit) : Rp. (97.473.027.482,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan : Rp. 106.261.923.482,00
2. 2.Pengeluaran : Rp. 8.788.896.000,00
3. 3.Pembiayaan Netto : Rp. 97.473.027.482,00 Sisa Lebih Pembiayaan : Rp. 0,00 Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli : Rp. 208.438.724.000,00 Daerah sejumlah
2. b.Dana Perimbangan : Rp. 1.140.833.461.000,00 Sejumlah
3. c.Lain-lain Pendapatan : Rp. 478.470.977.000,00 Daerah Yang Sah sejumlah
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak daerah sejumlah : Rp. 37.834.500.000,00
2. b.Retribusi daerah : Rp. 19.849.109.000,00 sejumlah
3. c.Hasil pengelolaan : Rp. 11.316.150.000,00 kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
4. d.Lain-lain pendapatan : Rp. 139.438.965.000,00 asli daerah yang sah sejumlah
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil : Rp. 55.832.511.000,00 sejumlah
2. b.Dana Alokasi Umum : Rp. 1.008.901.500.000,00 sejumlah
3. c.Dana Alokasi Khusus : Rp. 76.099.450.000,00 sejumlah
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah : Rp. 5.755.370.000,00 sejumlah
2. b.Dana bagi hasil pajak : Rp. 88.502.161.000,00 dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
3. c.Dana penyesuaian : Rp. 338.126.400.000,00 dan otonomi khusus sejumlah
4. d.Bantuan keuangan : Rp. 46.087.046.000,00 dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak : Rp. 1.222.703.862.482,00 Langsung sejumlah
2. b.Belanja Langsung : Rp. 702.512.327.000,00 sejumlah
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai : Rp. 1.021.092.095.482,00 sejumlah
2. b.Belanja bunga : Rp. 47.179.000,00 sejumlah
3. c.Belanja subsidi : Rp. 506.500.000,00 sejumlah
4. d.Belanja hibah : Rp. 19.095.250.000,00 sejumlah
5. e.Belanja bantuan : Rp. 14.927.900.000,00 sosial sejumlah
6. f.Belanja bagi hasil : Rp. 5.768.359.000,00 kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa sejumlah
7. g.Belanja bantuan : Rp. 159.261.869.000,00 keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa sejumlah
8. h.Belanja tidak terduga :Rp. 2.004.710.000,00 sejumlah
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai : Rp. 51.367.783.700,00 sejumlah
2. b.Belanja barang dan : Rp. 379.132.076.052,00 Jasa sejumlah
3. c.Belanja Modal : Rp. 272.012.467.248,00 sejumlah

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah : Rp. 106.261.923.482,00
2. b.Pengeluaran sejumlah : Rp. 8.788.896.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan :Rp. 103.655.261.482,00 Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya (SiLPA) sejumlah
2. b.Penerimaan pinjaman : Rp. 0,00 daerah sejumlah
3. c.Penerimaan piutang : Rp. 2.606.662.000,00 daerah sejumlah
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Penyertaan modal : Rp. 7.086.000.000,00 (investasi) pemerintah daerah sejumlah
2. b.Pembayaran pokok : Rp. 92.896.000,00 utang sejumlah
3. c.Pemberian pinjaman : Rp. 1.610.000.000,00 daerah sejumlah

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

(1)Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsí kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. c.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. d.keadaan darurat, dan
5. e.keadaan luar biasa.
(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan apabila pengeluaran itu terjadi setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ditetapkan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(3)Keadaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat terjadi apabila :
1. a.keadaan darurat; dan/ atau
2. b.keperluan mendesak
(4)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(5)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga, dan apabila tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian terget kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia
(6)Keadaan mendesak sebagaimana disebut ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(7)Termasuk di dalam kriteria mendesak adalah kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan guna melaksanakan Program dan Kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi namun belum tersedia anggarannya dan Pemerintah Daerah diminta untuk melaksanakan kegiatan dimaksud sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, Dana Alokasi Khusus dan Bantuan keuangan yang bersifat khusus mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Mekanisme mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana disebut ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
1. a.Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pengelola Program dan Kegiatan menyampaikan permohonan sekaligus melaporkan tentang adanya program dan bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan dilampiri Rencana Kerja Anggaran–Satuan Kerja Perangkat Daerah atas Program dan kegiatan dimaksud kepada Bupati Grobogan;
2. b.berdasarkan permohonan tersebut Bupati Grobogan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tentang adanya kegiatan dimaksud;
3. c.selanjutnya Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. d.berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas maka Rencana Kerja Anggaran–Satuan Kerja Perangkat Daerah disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
5. e.selanjutnya Peraturan Kepala Daerah ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila telah menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal BUPATI GROBOGAN, ttd BAMBANG PUDJIONO Diundangkan di Purwodadi pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, ttd SUGIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 17 NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH : 297/ 2014.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…