DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Tugas, Wewenang, Kewajiban Pemerintah Daearh; Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat Serta Pelaku Usaha; Teknologi Pengelolaan Sampah; Pengelolaan Sampah; Kerja Sama dan Kemitraan; Ketentuan Perizinan; Ketentuan Larangan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ganti Rugi, Pembiayaan, dan Kompensasi; Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Persampahan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana;; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat

(2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat
(3)dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan untuk diatur dengan peraturan daerah;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3274);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 4
19.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
20.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Lingkungan Hidup Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 424);
22.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012 Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
23.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Grobogan 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DAN BUPATI GROBOGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
3.Bupati adalah Bupati Grobogan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
8.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9.Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
10.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11.Sampah dari pertanian dan perkebunan adalah sampah dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya, sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan dan lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma.
12.Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung yaitu sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. 6
13.Sampah dari perdagangan dan perkantoran adalah sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti: toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran, berupa kertas, alat tulis-menulis (bolpoint, pensil, spidol, dll), toner foto copy, pita printer, kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain.
14.Sampah dari industri adalah sampah yang berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan/potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk (kertas, kayu, plastik, kain/lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan).
15.Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan- bahan yang bisa terurai secara alamiah/biologis yang bisa mengalami pelapukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau.
16.Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati baik berupa produk sinterik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang atau sumber daya alam dan tidak dapat diuraikan oleh alam.
17.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan /atau fasilitas lainnya.
18.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
19.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20.Produsen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
21.Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
22.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
23.Pengelola sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan sampah, diantaranya adalah: Pemerintah Daerah, Pihak Swasta/Pelaku Usaha yang bergerak dalam penyediaan jasa pengelolaan sampah dan anggota masyarakat yang melakukan swakelola pengelolaan sampah. 7
24.Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya lingkungan meliputi ruang darat, laut maupun udara.
25.Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
26.Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan;
27.Tempat sampah adalah tempat menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
28.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
29.Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah pemerintah kabupaten atau pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah kabupaten yang menyelenggarakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/ataupemrosesan akhir sampah.
30.Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
31.Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
32.Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
33.Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
34.Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
35.Pemilahan adalah kegiatan mengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
36.Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
37.Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ketempat pemrosesan akhir.
38.Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakeristik, komposisi dan/atau jumlah sampah. 8
39.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
40.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
41.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
42.Reusable Sanitary Landfill adalah sebuah sistem pengolahan sampah yang berkesinambungan dengan menggunakan metode supply ruang penampungan sampah padat yang bisa mengontrol emisi liquid, atau air rembesan sehingga tidak mencemari air tanah, dan mampu mengontrol emisi gas metan, karbondioksida atau gas berbahaya lainnya akibat proses pemadatan sampah, mengontrol populasi lalat di sekitar TPA, sehingga mencegah penebaran bibit penyakit.
43.Open Dumping Landfill adalah area pembuangan sampah, dimana sampah dibuang begitu saja tanpa perencanaan maupun memperhatikan standar kesehatan dan lingkungan.
44.Pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan adalah pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi tepat guna, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
45.Tarif Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
46.Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
47.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.
48.Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
49.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
50.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 9

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Daerah yang bersih, dengan makin berkurangnya sampah dan menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.sampah rumah tangga;
b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
c.sampah spesifik.

BAB III

TUGAS , WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan terdiri atas:

a.meningkatkan kesadaran masyarakat hidup bersih dengan pengelolaan sampah dengan baik dan benar;
b.melakukan pengkajian untuk pengembangan teknologi tepat guna, pengurangan dan penanganan sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan hasil pengolahan sampah;
f.melakukan koordinasi antar SKPD dan lembaga pemerintah daerah lain di daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi; 10
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelola sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

(1)Dalam rangka pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
2. b.melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
3. c.memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat :
  1. 1.sumber sampah;
  2. 2.timbulan sampah;
  3. 3.komposisi sampah;
  4. 4.karakteristik sampah;
  5. 5.fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
4. d.mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
5. e.menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 rumah tangga;
6. f.memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, dan guna ulang sampah.
7. g.mempertanggungjawabkan penggunaan dana masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mengelola sampah;
8. h.melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri dan masyarakat;
9. i.menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan;
10. j.memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang pengelolaan sampah. 11
(2)Penetapan target pengurangan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA PELAKU USAHA

Pasal 8

(1)Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:
1. a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
2. b.memanfaatkan, mengolah, dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. c.mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan dana masyarakat oleh Pemerintah Daerah maupun pengelola sampah swakelola.
4. d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah;
5. e.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
6. f.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi;
7. g.memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
8. h.melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam pengelolaan sampah di Daerah, setiap orang wajib:
1. a.menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
2. b.melakukan pengelolaan sampah yaitu pengurangan dan penangan sampah sesuai ketentuan; 12
3. c.membiayai upaya pengelolaan sampah baik oleh Pemerintah Daerah maupun pengelola sampah swakelola;
(2)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
1. a.pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
2. b.pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
(3)Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
1. a.menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
2. b.membuang sampah pada tempatnya;
3. c.pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
4. d.pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
5. e.pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
6. f.penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan dilingkungannya.
(4)Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW dan/atau Desa/Kelurahan/Kecamatan dengan pembinaan teknis dari SKPD.
(5)Setiap fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan dan rumah tangga wajib menyediakan tempat sampah dan/atau TPS.
(6)Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi dan kendaraan dinas wajib menyediakan tempat sampah.
(7)Ketentuan mengenai kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…