DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Februari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan yaitu tentang kewenangan Bupati memberikan izin Gangguan, syarat permohonan secara tertulis kepada Bupati,Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan, pindah lokasi usaha dan berakhirnya izin gangguan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyikapi dinamika dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu pengaturan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan, mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN Dan BUPATI GROBOGAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah dan ditambahkan satu ayat sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Bupati berwenang memberikan Izin Gangguan kepada setiap usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Bupati berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan umum dan persyaratan yang ditetapkan dapat menerima atau menolak permohonan Izin.
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD Pelayanan Perizinan dan Camat.
(4)Jenis Izin Gangguan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat
(1), pemohon izin harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, dengan mengisi formulir (blangko) serta melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.fotocopy KTP / identitas pemohon;
2. b.fotocopy surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan atau bangunan yang sah secara hukum;
3. c.fotocopy Surat Perjanjian sewa atau izin dari pemilik tanah jika pemohon bukan pemilik tanah diketahui Kepala Desa / Kelurahan;
4. d.fotocopy Izin Lokasi/Izin Prinsip bagi usaha yang diwajibkan untuk Izin Lokasi;
5. e.fotocopy Dokumen UKL-UPL, Izin Lingkungan (bagi yang diwajibkan) dan/atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
6. f.fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan; 4
7. g.fotocopy Akta Notaris bagi perusahaan yang berbadan hukum, beserta pengesahannya;
8. h.pas foto berwarna pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar;
9. i.data-data mesin/peralatan yang dipergunakan;
10. j.gambar situasi lokasi dan denah bangunan/lay out;
11. k.persetujuan tetangga sekitar lokasi yang berbatasan langsung yang disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
12. l.berita Acara sosialisasi yang diketahui oleh RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat bagi usaha-usaha yang mempunyai dampak potensial bagi lingkungan; dan
13. m.surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan atau dilimpahkan kepada pejabat yang diberi kuasa oleh pimpinan perusahaan.
(2)Persetujuan tetangga sebagaimana huruf k hanya dapat diabaikan dalam hal pemohon Izin dapat membuktikan bahwa usaha/kegiatan tersebut tidak menimbulkan gangguan dan dapat dibuktikan secara ilmiah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

3.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum batas waktu daftar ulang berakhir.
(2)Untuk keperluan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat
(1), pemohon izin diwajibkan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan meliputi :
1. a.fotocopy Izin Gangguan yang sudah dimiliki;
2. b.fotocopy KTP/identitas pemohon;
3. c.fotocopy surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah; dan
4. d.bukti pembayaran retribusi tahun terakhir.
  1. 4.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 5

Pasal 30

(1)Dalam hal telah terjadi perubahan atas usaha yang bersangkutan, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28, serta melampirkan dokumen-dokumen yang mendukung perubahan dimaksud.
(2)Untuk keperluan balik nama, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) serta melampirkan fotocopy dokumen-dokumen perubahannya.

5.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk pindah lokasi usaha berlaku ketentuan sesuai dengan permohonan izin baru.

6.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Izin tidak berlaku lagi apabila :

a.pemegang izin meninggal dunia;
b.pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
c.terjadi perubahan kepemilikan/penguasaan tempat usaha dan/atau jenis usaha tanpa persetujuan dari Bupati, Kepala SKPD Pelayanan Perizinan atau Camat;
d.tidak melakukan daftar ulang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa pendaftaran ulang habis;
e.melanggar ketentuan dalam surat izin;
f.setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu;
g.terjadi perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati, Kepala SKPD Pelayanan Perizinan atau Camat;
h.terjadi perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Bupati, Kepala SKPD Pelayanan Perizinan atau Camat;
i.terjadi perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Bupati, Kepala SKPD Pelayanan Perizinan atau Camat; dan
j.menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
1. 7.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 6

Pasal 40

(1)Setiap usaha/kegiatan yang peruntukannya tidak sesuai izin diwajibkan untuk mengajukan izin kembali sesuai peruntukannya.
(2)Setiap orang/badan yang melakukan usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin gangguan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dilakukan penutupan tempat usaha.
(3)Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat
(4)huruf b diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4)Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 12 Februari 2015 BUPATI GROBOGAN, BAMBANG PUDJIONO Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 14 Februari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, SUGIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR 2 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH ( 2/2015) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN I. UMUM Dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap dinamika dalam pemberian pelayanan perizinan yang muncul di masyarakat perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan. Dinamika yang muncul dalam pelayanan perizinan tersebut antara lain adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Camat yang dikenal dengan istilah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tersebut dilaksanakan untuk mempersingkat birokrasi pelayanan perizinan serta semakin mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Dengan demikian pelayanan perizinan dapat diberikan secara lebih optimal kepada masyarakat. Selain itu perubahan dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan untuk memiliki izin gangguan bagi usaha atau kegiatan yang diwajibkan. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan pengaturan mengenai pemberian izin gangguan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap aparatur pelaksana, pelaku usaha dan kenyamanan bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan perizinan oleh Camat yang dikenal dengan istilah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 7

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 9

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b 8 Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Untuk pendirian menara telekomunikasi wajib melampirkan fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 3

Pasal 28

Cukup jelas. Angka 4

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…