DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 162

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Nama, Kedudukan Dan Unit Usaha, Modal, Organ Perusahaan, Kepegawaian, Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan, Laporan Tahunan, Pembagian Laba, Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi, Kerja Sama, Pembubaran, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan barang dan/atau jasa kepada masyarakat guna menumbuhkembangkan perekonomian serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya pengelolaan Perusahaan Daerah Purwa Aksara di Kabupaten Grobogan;
c.bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, termasuk tidak sesuai dengan peraturan perundang– undangan di atasnya, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PURWA AKSARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.
7.Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Pegawai adalah Pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara.
9.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disebut UKK adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi yang akan diusulkan sebagai calon Direksi yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati atau lembaga professional yang ditunjuk oleh Bupati.
10.Tahun Buku adalah tahun yang digunakan dalam penyelenggaraan Perusahaan yaitu tahun takwim atau tahun kalender.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Perusahaan didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
(2)Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk turut serta mengembangkan perekonomian Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah. 4

BAB III

NAMA, KEDUDUKAN DAN UNIT USAHA

Pasal 3

(1)Perusahaan yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku disebut dengan nama Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tempat kedudukan di Purwodadi.

Pasal 4

Perusahaan bergerak di bidang usaha :

a.jasa;
b.niaga;
c.industri; dan
d.bidang usaha lainnya.

Pasal 5

(1)Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) unit, meliputi :
1. a.unit percetakan;
2. b.unit perdagangan umum; dan
3. c.unit pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor.
(2)Perusahaan dapat mendirikan unit baru sesuai dengan kebutuhan, setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV

MODAL

Pasal 6

(1)Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
(2)Modal dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. 5
(3)Pemenuhan modal dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Perubahan besarnya modal dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Alat likuid Perusahaan ditempatkan pada Bank Umum dan/atau Bank milik Daerah.

BAB V

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 8

(1)Organ Perusahaan terdiri atas Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi, dan Dewan Pengawas.
(2)Dalam hal kepengurusan dan pembinaan organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat dan menetapkan :
1. a.Dewan Pengawas; dan
2. b.Direksi.

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. 6
(3)Setiap anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dan tembusan kepada anggota Dewan Pengawas lainnya dan Direksi.

Pasal 10

(1)Dewan Pengawas terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pembinaan BUMD.
(2)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan anggota Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks162PDFHirarki

Memuat teks peraturan…