DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 terkait tujuan, ruang lingkup, kewenangan Pemerintah Daerah, Industri Unggulan Daerah, RPIK Tahun 2021-2041, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 2
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101); 3
11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 11);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 7);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021-2041.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. Kondisi Daerah B. Sumber Daya Industri C. Sarana dan Prasarana D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah B. Tujuan Pembangunan Industri Daerah C. Sasaran Pembangunan Industri Daerah BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. Strategi Pembangunan Industri B. Program Pembangunan Industri BAB V PENUTUP 18

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
8.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5
9.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan di Daerah.
10.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015- 2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri nasional.
11.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disebut RPIP Tahun 2017-2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Jawa Tengah.
12.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 yang selanjutnya disingkat RPIK Tahun 2021-2041 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai :

a.pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
b.pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kewenangan Pemerintah Daerah; 6
b.Industri Unggulan Daerah;
c.RPIK Tahun 2021-2041;
d.pelaksanaan;
e.pembiayaan; dan
f.pembinaan, pemantauan dan pengawasan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. Kondisi Daerah Kabupaten Grobogan secara geografis terletak di provinsi Jawa Tengah dengan posisi 110º15’ BT - 111º25 BT dan 7º LS - 7º30’ LS dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur, dan berbatasan dengan:

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
(2)Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan dan penetapan Kawasan Peruntukan Industri;
2. b.penyediaan infrastruktur Industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan/pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
4. d.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemerintah Daerah dapat membangun/mengembangkan Kawasan Industri pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai arahan Pemerintah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

a.infrastruktur Industri; dan
b.infrastruktur penunjang. 7

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 adalah: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan sejahtera lahir dan batin yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, maju dan mandiri.

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah sebagai dasar pengembangan Industri terdiri dari :
1. a.Industri makanan;
2. b.Industri tekstil;
3. c.Industri pakaian jadi;
4. d.Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki;
5. e.Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dan bambu rotan dan sejenisnya;
6. f.Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
7. g.Industri barang galian bukan logam;
8. h.Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya; dan
9. i.Industri Furnitur dari kayu.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.
(3)Pelaksanaan dan pengembangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RPIK Tahun 2021- 2041.

Pasal 8

Industri di Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah, dengan periodesasi tahapan sebagai berikut :

a.Tahap I periode 2021-2025;
b.Tahap II periode 2026-2030; dan
c.Tahap III periode 2031-2041. 8

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. Strategi Pembangunan Industri Untuk mencapai sasaran pembangunan industri sebagaimana diuraikan dalam Bab III di atas, dilakukan berbagai strategi pengembangan industri melalui langkah sebagai berikut:

Pasal 9

(1)RPIK Tahun 2021-2041 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
3. c.BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri;
4. d.BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah;
5. e.BAB V : Penutup
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.dasar hukum; dan
3. c.sistematika penulisan.
(3)Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.kondisi daerah;
2. b.sumberdaya industri;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pemberdayaan industri kecil dan menengah.
(4)Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan industri;
2. b.tujuan pembangunan industri; dan
3. c.sasaran pembangunan industri.
(5)Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat :
1. a.strategi pembangunan industri; dan
2. b.program pembangunan industri.
(6)Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
1. a.penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan provinsi/ kabupaten/ kota; 9
2. b.pengembangan perwilayahan industri;
3. c.pembangunan sumber daya industri;
4. d.pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
5. e.pemberdayaan industri.
(7)RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)RPIK Tahun 2021-2041 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.

BAB V

PENUTUP Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 merupakan program daerah Kabupaten Grobogan guna memaksimalkan potensi industri daerah. Rencana pembangunan industri tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Pemerintah;
2. b.pemerintah daerah lain;
3. c.swasta;
4. d.perguruaan tinggi;
5. e.lembaga penelitian dan pengembangan; dan
6. f.lembaga kemasyarakatan lainnya.
(4)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah. 10

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…