DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kelompok dan Jenis Penyakit Menular Bab III Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular Bab IV Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Bab V Hak dan Kewajiban Bab VI Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bab VII Sumber Daya Kesehatan Bab VIII Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan Bab IX Peran Serta Masyarakat Bab X Penelitian dan Pengembangan Bab XI Pemantauan dan Evaluasi Bab XII Pencatatan dan Pelaporan Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIV Pendanaan Bab XV Larangan Bab XVI Ketentuan Penyidikan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan lalu lintas internasional, serta mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Grobogan dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan wabah, kejadian luar biasa, dan/atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia serta membahayakan kesehatan masyarakat;
c.bahwa dalam penanggulangan penyakit menular yang membahayakan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan upaya pelayanan kesehatan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif dengan tetap memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat; 2 bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya; e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular; 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42;

3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Mengin at 3

Pasal 1

D lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
4.Bupati adalah Bupati Grobogan.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Ten tang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57); DEWAN ERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENGROBOGAN dan BUPATIGROBOGAN 4 Pejabat Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang Penanggulangan Penyakit Menular. 9 Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah. 1 . Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya a tau meningkatnya kejadian kesakitan dan/ atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya Wabah. 1 . Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam Masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
12.Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KKM adalah kejadian kesehatan Masyarakat yang bersifat luar biasa clengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/ a tau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. 13 Fasilitas Pelayanan Kesehatan aclalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakar: upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, clan/ atau Masyarakat. 14 Upaya Kesehatan aclalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatan clerajat kesehatan Masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah clan/ atau Masyarakat. 5
5.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 1 . Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/ atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/ atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/ atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya. 1 . Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan yang atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. 1 . Penyelidikan Epidemiologi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab, sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan atau penyebaran serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya penyakit atau masalah kesehatan sebagai dasar kegiatan pencegahan dan pengendalian penularan penyakit.
19.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/ atau pihak lainnya.
20.Sctiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang bcrbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
21.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 22 Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melak:ukan 6

BAB I

KETENTUANUMUM Meneta -karr : P RATURANDAERAHTENTANGPENANGGULANGANPENYAKIT

Pasal 4

R ang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kelompok dan jenis Penyakit Menular;
b.penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular;
c.pembatasan kegiatan kemasyarakatan;
d.hak dan kewajiban;
e.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
f.sumber daya kesehatan; (1 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah. (2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk :
a.menghentikan penyebaran Penyakit Menular;
b.mengurangi jumlah penderita dan jumlah kematian akibat Penyakit Menular;
c.mengoptimalkan angka kesembuhan;
d.menjaga ketahanan Masyarakat terhadap paparan penyakit; dan
e.melindungi kehidupan sosial dan ekonomi Masyarakat.

Pasal 3

a kemanusiaan; b manfaat;

c.berdaya guna; d keadilan;
e.kesejahteraan;
f.partisipatif; dan
g.nondiskriminatif.

Pasal 2

P nanggulangan Penyakit Menular diselenggarakan berdasarkan pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pengawasan Penyidik Palisi Negara dalamdan . . masmg-masmgdasar hukumnyamenjadi penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang 7

a.difteri;
b.pertusis;
c.tetanus;
d.polio;
e.campak;
f.typhoid;
g.kolera;
h.rubela;
1. 1.yellow fever, J. influenza A baru;
k.meningitis;

Pasal 6

(1 Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 h uruf a melipu ti :

Pasal 5

lompok Penyakit Menular berdasarkan cara penularannya peran serta Masyarakat;

1.penelitian dan pengembangan; J pemantauan dan evaluasi; pencatatan dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; pendanaan;dan larangan. 8

a.malaria;
b.demam berdarah;
c.chikungunya;
d.Japanese encepalitis;
e.filariasis dan kecacingan;
f.flu burung (avian influenza);
g.rabies;
h.pes;
1. 1.antraks; J. leptospirosis;
k.brucellosis;
1. 1.schistosomiasis;
2. 1.tuberkulosis;
m.hepatitis;
n.penyakit akibat pneumokokus
o.penyakit akibat rotauirus;
p.penyakit akibat human papiloma virus (HPV);
q.penyakit virus ebola;
r.MERS-CoV;
s.infeksi saluran pencerriaan;
t.infeksi menular seksual;
u.infeksi human immunodeficiency inrus (HIV)/ acquired immune deficiency syndrome (AIDS);
v.infeksi saluran pernafasan akut (ISPA);
w.kusta;
x.frambusia;
y.diare;
z.hand food and mouth disease (HMFD); aa. SARS; bb. corona virus disease 2019 (Covid-19); dan cc. penyakit Menular lainnya yang dinyatakan sebagai endemi dan pandemi. ( ) Jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf p merupakan Penyakit Menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi. (3 Penyakit tular vektor . dan binatang pembawa Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas: 9

BAB II

KELOMPOKDANJENIS PENYAKIT MENULAR koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraaan;

Pasal 7

ms Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan abah, KLB, dan/ atau KKM, meliputi :

a.kolera;
b.pes;
c.demam berdarah dengue;
d.campak;
e.polio;
f.difteri;
g.pertusis;
h.rabies;
1. 1.malaria; J. avian influenza HSN1;
k.antraks;
1. 1.leptospirosis; m hepatitis;
n.influenza A baru (HlNl)/Pandemi 2009;
o.meningitis;
p.yellow fever;
q.chikungunya
r.SARS;
s.corona virus disease 2019 (COVID-19); dan
t.penyakit menular tertentu lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
m.toxoplasma; clan
n.west nile. ( ) Dalam hal terdapat Penyakit Menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sepanjang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 10

Pasal 10

(1 Berdasarkan prevalensi/kejadian kesakitan dan karakteristik Penyakit Menular, target program Penanggulangan Penyakit Menular meliputi :

a.reduksi;
b.eliminasi; dan/ atau
c.eradikasi.

Pasal 9

( ) Terhadap jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat menetapkan program penanggulangan sebagai prioritas Daerah dengan kriteria sebagai berikut :

a.penyakit endemis lokal;
b.Penyakit Menular potensial Wabah;
c.fatalitas yang ditimbulkan tinggi/ angka kematian tinggi;
d.memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yangluas; dan/atau
e.menj adi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global. (2 Program Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Upaya Kesehatan dengan mengutamakan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulk:annya. ( ) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan perorangan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…