DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Nama, Kedudukan, Jangka Waktu Pendirian dan Unit Usaha, Modal, Organ Perusahaan, Pegawai Perusahaan, Perencanaan Perusahaan, Pelaporan, Penggunaan Laba, Anak Perusahaan, Penugasan Pemerintah kepada Perusahaan, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Kerja Sama, Pembubaran, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Perusahaan Umum Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian nasional didirikan untuk memberikan manfaat bagi perke.mbangan perekonomian serta mewujudkan kesejah teraan sosial di Daerah;
b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan barang dan/atau jasa kepada masyarakat guna menumbuhkembangkan perekonomian serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara di Ka.bupaten Grobogan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perkembangan regulasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara; BUPATI GROBOGAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PURWAAKSARA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2024 BUPATI GROBOGAN PROVINS! JA WA TENG AH SALINAN ] Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerin tahan oleh pernerin tab Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem clan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pernerintahan Daerah yang mermmpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dacrah otonom.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan.
9.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan sebagai salah satu langkah strategis untuk mernperbaiki kondisi internal

Pasal 1

BABI KE1'ENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAN UMUM DAERAH PURWA AKSARA. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN Dan BUPATI GROBOGAN

4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi .Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik [ndonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun. 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

(1)Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabu paten Daerah Tingkat II Grobogan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa Aksara Ka bupaten Daerah Tingkat II Grobogan berubah menjacli Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara.

Pasal 3

(2)Pendirian Perusahaan bertujuan untuk:
1. a.rnemberikan rnanfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.meningkatkan sumber pendapatan Daerah; dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB III

NAMA, KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU PENDIRIAN DAN UNITUSAHA ( 1) Maksud pendirian Perusahaan diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ a tau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup rnasyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 2

10.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
11.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepe:milikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Urnum Daerah yang seJanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
12.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bcrtugas melakukan pengawasan dan mernberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.
13.Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14.Pegawai adalah Pegawai pada Perusahaan.

(1)Sumber modal Perusahaan terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjarnan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Perusahaan guna memperbaiki kinerja dan atau meningkatkan nilai Perusahaan.

Pasal 5

BABlV MODAL ( 1) Perusahaan bergerak di bidang usaha:

a.jasa;
b.perdagangan;
c.industri;
d.hul u minyak dan hilir gas bumi; dan
e.bidang usaha lainnya.

(2)Bidang usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa unit pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor.
(3)Bidang usaha perdagangan scbagaimana cLimaksud pada ayat (1) huruf b berupa unit perdagangan urnum.
(4)Bidang usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c berupa unit percetakan.
(5)Bidang usaha hulu minyak clan hilir gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain berupa pengelolaan minyak sumur tua dan participating interest.
(6)Bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e dapat didirikan unit sesuai dengan kebutuhan, setelah mendapat persetujuan KPM.

Pasal 4

(2)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian clan perizinan Perusahaan Daerah Purwa Aksara beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaba, kepegawaian dan perizinan Perusahaan.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Purwa Aksara.
(4)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tempat kedudukan di Purwodadi.
(5)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
(6)Logo dan stempel Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi. organolehdilakukan( 1) Pengurusan Perusahaan Perusahaan.

Pasal 9

Umum BABV ORGAN PERUSAHAAN Kas Perusahaan diternpatkan pada Bank milik Daerah.

Pasal 8

(1)Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(2)Modal disetor Perusahaan sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp8.206.668.000,00 (delapan miliar dua ratus enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
(3)Penambahan atau pengurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kernampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Modal Perusahaan yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perusahaan.

Pasal 6

(3)Pinjarnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersurnber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.pernerintah pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/ atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d meliputi:
1. a.kapi talisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset. ( 1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
(2)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
(3)Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 13

( 1) Proses pernilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
(3)Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…