DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Grobogan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pas al 320 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana tel ah diubah Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan BUPATI GROBOGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR ·3· TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGGARAN 2014 PROVINS! JAWA TENGAH BUPATI GROBOGAN 2 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Negara(LembaranNegaraPerbendaharaan ten tang Republik 2004Tahun1Nomor Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak.sud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014; 3 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Ka bu paten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana · telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); ten tang2011Tahun129. Undang-Undang Nomor 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 123);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 5 ( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :

a.laporan realisasi anggaran;
b.neraca;
c.laporan arus kas; dan
d.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 1

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2014. MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN Dengan Persetujuan Bersama

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tah un 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 7);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 1);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 8); 6
2.Realisasi Rp l .645.804.824.542,00 (Rp 142 .449.083. 708,00)Selisih kurang
1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp l .788.253.908.250,00 (Rp 142.449.083. 708,00) dengan rincian belanjarealisasidenganangggaranb. Selisih sejumlah sebagai berikut :
2.Realisasi Rp 1.710.966.445.735,00 Rp 68.580.320. 735,00Selisih lebih Rp68.580.320.735,00 dengan rincian sebagai pendapatanrealisasidengananggarana. Selisih sej urnlah berikut:
1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp l .642.386.125.000,00 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

Pasal 3

Rp lt>h 127.016.818.ClO RlL_. 21 b82.8~15.60(),()() Rp I ~.,;I 444. 1 J 1.238.<H> Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto os. 161 .621. 1 q3.ooRp Rp 1 11 o.qho.445.73.~.ou R!L.J .:.n-t 5.804 .824.542 OU

a.Peridapatan
b.Belanja Surplus Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

Pasal 2

(2)La po ran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah. 7 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut:
1. a.Jumlah asset Rp 2.545.404.450.688,06
2. b.Jumlah kewajiban Rp 4.420.369.234,22
3. c.Jumlah ekuitas dana Rp 2.540. 984.081.453,84

Pasal 4

Rp 145.867.783.250,00 Rp 144.444.121.238.00 (Rp 1.423.662.012,00) setelah perubahan

2.Realisasi Selisih kurang

f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rpl.423.662.012,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan netto
e.Selisih angggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp554.260.400,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 22.237.156.000,00
2. 2.Realisasi Rp 21.682.895.600.00 Selisih kurang (Rp 554.260.400,00) (RpSelisih kurang 168.104.939.250,00
d.Selisih angggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rpl.977.922.412,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp
2. 2.Realisasi =R=p_..:;1....;::;6....;::;6-'-.1=2=-7:....;·=0-=1-=6~.8=3=8=·=0=0
3. 1.977. 922.412,00) se bagai beriku t :
4. 1.Surplus / defisit setelah perubahan (Rp 145.867.783.250,00)
5. 2.Realisasi Rp 65.161.621.193.00 Selisih lebih Rp 211.029.404.443,00 Rp2 l l .029.404.443,00 dengan rinciansejumlah dengan realisasi surplus/ defisitc. Selisih angggaran 8 pemerintahanurusanmenurut orgamsasr; Rincian laporan realisasi anggaranLampiran I.2 anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan realisasila po ranRingkasanLampiran I.1 : Laporan realisasi anggaran;a. Lampiran I Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 6

Rp180.359.126.070,00

f.Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2014
e.Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran Rp(9.863. 718. 739,00) (19.885.137.420,00)
d.Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan (Rp290.784.879. 716,00) non keuangan Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut:
a.Saldo Kas Awal 1 Januari 2014 Rpl71.475.013.635,00
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp329.417.848.310,00
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi

Pasal 5

9 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal _1 ayat (2) terdiri dari :

Pasal 8

b.Lampiran II : Neraca;
c.Lampiran III : Laporan arus kas; dan
d.Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan. kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. sampai dianggarkan belum diselesaikan akhir tahun dan yang pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya; Oaftar kegiatan-kegiatan urusanketerpaduandan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan anggaranrealisasiRekapitulasi daerah, orgarusasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.10 Lampiran I.11 Lampiran I.9 Lampiran 1.8 Lampiran I.7 Lampiran I.5 Lampiran 1.6 Lampiran I.4 Lampiran I.3 LEMBARAN DAERAH KAB PATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR ). NOMER REGISTRASI PER.ATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOG.AN PROVINS! JAWA TENGAH : (3/2015) Diundangkan di Purwodadi pada tanggal t t Juli 2015 Ditetapkan di Purwodadi Juli2015 Peraturan Daerah iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Pasal 10

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan sebagai rincian lebih lanjut dari Bupati menetapkan Pertanggungjawaban Belanja Daerah

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…