DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Grobogan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Pembubaran, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembubaran perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian Kabupaten Grobogan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
4.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN Dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Grobogan.
4.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian Kabupaten Grobogan.
5.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian Kabupaten Grobogan. 3
6.Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian Kabupaten Grobogan.
7.Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di Lingkungan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian Kabupaten Grobogan.

BAB II

PEMBUBARAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian dibubarkan.

Pasal 3

(1)Pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diikuti dengan proses likuidasi.
(2)Proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Semua aset kekayaan Perusahaan Daerah yang dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi kekayaan Daerah.

Pasal 5

Penyelesaian hutang Perusahaan Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Perusahaan Daerah dan Pemerintah Daerah memberikan pesangon terhadap karyawan yang diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelesaian segala kewajiban yang timbul akibat dari pembubaran Perusahaan Daerah, dibebankan pada :

a.Anggaran Perusahaan Daerah; dan/atau
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 21 April 2017 BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SRI SUMARNI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 24 April 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, Cap TTD MOHAMAD SUMARSONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 3 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH ( 3 /2017) 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN I. PENJELASAN UMUM Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian Kabupaten Grobogan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian adalah untuk turut serta mengembangkan perekonomian daerah guna menunjang pembangunan daerah. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mampu beroperasi secara optimal, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, bahkan selalu merugi. Berbagai upaya telah dilakukan dalam pembenahan manajemen dan pengelolaan usaha, hanya saja hasilnya tidak membawa perubahan yang lebih baik. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian secara teknis di Unit pakan ternak sudah tidak produksi dan di Unit penggemukan sudah tidak memelihara ternak serta kegiatan yang dilakukan berupa penjualan pakan ternak dan obat- obatan untuk ternak, namun pendapatannya sangat kecil sehingga tidak mampu menutup beban operasional. Sehubungan Perusahaan Aneka Usaha Pertanian secara ekonomi sudah tidak prospektif dan saat ini sudah tidak menjalankan usahanya lagi, maka Perusahaan Daerah Aneka Usaha perlu dibubarkan. Pembubaran Perusahaan Daerah tersebut juga untuk memenuhi ketentuan normatif guna memberikan kepastian hukum. Berpedoman pada ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembubaran perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk itu berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian Kabupaten Grobogan. 6 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…